Publik Desak APH Audit Soal Anggaran Proyek Pengecatan Gedung RSUD Randudongkal: Benarkah Ada Aroma KKN?

Pemalang, Vokalpublika.com – Pelaksanaan proyek pengecatan gedung lama RSUD Randudongkal, Kabupaten Pemalang, kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Proyek yang dibiayai dari anggaran daerah dengan nilai sekitar Rp284 juta tersebut dinilai sejumlah pihak mungkin memunculkan pertanyaan terkait ketidakkesesuaian antara nilai anggaran dan pekerjaan yang dikerjakan di lapangan.

Sorotan publik terhadap proyek tersebut mendorong munculnya desakan agar Kejaksaan dan Inspektorat melakukan penelaahan guna memastikan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dari informasi yang dihimpun, pekerjaan pengecatan RSUD Randudongkal diduga dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung. Dalam mekanisme tersebut, penetapan pelaksana proyek berada dalam kewenangan pejabat terkait pada instansi yang bersangkutan.

Kepala Bidang Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Pemalang, Slamet Budiono, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyampaikan bahwa proyek pengecatan tersebut dikerjakan oleh Atik dengan menggunakan badan usaha CV Mandiri Karya Utama.

“Pemberian proyek tersebut kepada Atik atas petunjuk dari Bu Yulies,” ujar Slamet Budiono.

Pada saat proyek tersebut berjalan, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Pemalang diketahui dijabat oleh Yulis Nurraya. Terkait pihak yang sebelumnya disebut mengajukan permohonan pekerjaan, Yulies menyampaikan nama Tedi. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Tedi.

“Nama saya dicoret dan proyek itu diberikan kepada Atik,” ujar Tedi melalui pesan WhatsApp.

Selain itu, Slamet Budiono juga menyebut CV Peta Jaya yang dipimpin oleh Moh. Yusup sebagai pihak yang sempat disebut dalam proses awal proyek. Yusup mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk tidak melanjutkan keterlibatan.

“Karena adanya desakan, akhirnya saya mundur dan proyek itu diberikan kepada Atik,” tutur Yusup saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan

Pemalang, (15/1/2026). Atik mengakui bahwa CV Mandiri Karya Utama yang digunakan untuk mengerjakan proyek pengecatan tersebut merupakan CV pinjaman. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai proses memperoleh proyek serta kemungkinan adanya diduga fee dalam penunjukan, Atik tidak memberikan penjelasan.

Berdasarkan rangkaian keterangan tersebut, sejumlah pihak menilai proses penunjukan proyek pengecatan RSUD Randudongkal diduga belum sepenuhnya dilakukan secara transparan. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi ataupun kesimpulan hukum dari aparat penegak hukum terkait proyek tersebut.

Sebagai informasi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur sanksi terhadap praktik gratifikasi atau suap dalam pengadaan. Penerapan ketentuan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum setelah melalui proses pemeriksaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan dan Inspektorat belum menyampaikan keterangan resmi terkait adanya pemeriksaan atas proyek pengecatan RSUD Randudongkal Pemalang yang diduga Markup anggaran menjadi perhatian publik. (Slamet Febriansyah)