Proyek PL APBD Kabupaten Pemalang Diduga Buat Bancakan, Berkali – Kali Viral di Media Massa dan Tuai Sorotan Sejumlah Pihak

Pemalang Jawa Tengah, Vokalpublika.com- Sejumlah Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang TA (Tahun Anggaran) 2025 di beberapa titik mulai dikerjakan. Antara lain proyek rekontruksi ruas jalan kabupaten, proyek pemeliharaan rutin jalan (aspal) di beberapa titik, saat ini sedang berlangsung pengerjaannya. Adapun jenis pengadaan dengan nilai kontrak ratusan juta rupiah tiap satu paketnya, dengan metode pengadaan langsung atau biasa disebut (PL).

ADVERTISEMENT

Namun miris, sejumlah pekerjaan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR) Kabupaten Pemalang yang di pihak ketigakan tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak lantaran diduga dikerjakan asal – asalan dan tidak sesuai spesifikasi.

Dalam pantauan awak media, sejumlah proyek pemeliharaan jalan kabupaten sempat viral berkali – kali di media massa dan media sosial, dikarenakan jalan yang belum lama di aspal namun sudah hancur. Seperti yang terjadi di Jalan Ambokulon – Blendung, Kecamatan Ulujami beberapa waktu lalu sempat viral dan kemudian dilakukan perbaikan ulang oleh pihak kontraktor, kemudian proyek rekontruksi ruas jalan kabupaten di Jalan Cempedak, Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang, proyek tersebut juga diduga sebagian menggunakan batu bekas dan tidak lurus dalam pengerjaannya.

Kejadian demi kejadian di temukannya sejumlah proyek dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 yang diduga asal – asalan oleh para oknum kontraktor tersebut perlu pengawasan lebih ketat Pemkab Pemalang, Dinas Terkait dan Aparat Penegak Hukum. Jangan lantas, apakah harus nunggu viral dulu, baru pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai harapan masyarakat?

Pelaksanaan sejumlah proyek yang terkesan asal – asalan dan selalu saja tuai polemik, timbul dugaan bahwa ada bagi – bagi jatah atau pengondisian dan pengaturan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2025 oleh pihak – pihak tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Menanggapi sejumlah polemik beberapa proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi sorotan karena dugaan penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaannya. M Taufik Ketua Umum Jatramas (Jaringan Transparansi Masyarakat) mendesak dinas terkait agar lebih aktif melakukan pengawasan dan evaluasi.

“Kami bersama masyarakat siap mengawal proyek – proyek yang dibiayai oleh pemerintah, dan kami akan melakukan invesitgasi lebih lanjut atas informasi laporan bahwa diduga adanya pengondisian pekerjaan atau jual beli paket proyek sehingga tidak kontraktor tidak maksimal dalam pengerjaanya,” tegasnya kepada awak media, Jumat 25 Juli 2025.

Menurut M Taufik, bagaimana proyek tersebut bisa sesuai spesifikasi teknis kalau mereka harus berbagi dengan oknum – oknum atau pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Proyek-proyek APBD harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar terhindar dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran daerah dan mengawasi pelaksanaan proyek. Untuk itu kami butuh penjelasan dari Kepala DPUPR Kabupaten Pemalang guna memastikan semua proyek berjalan sesuai aturan, kenapa kok terjadi polemik dan berkali – kali viral di media. Jangan sampai uang rakyat jadi bancakan segelintir orang yang dapat merusak serta menghambat pembangunan yang baik untuk Pemalang,” pungkasnya.

Joko Tri Asmoro Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, pada Jumat 25 Juli 2025 terkait carut marut sejumlah pekerjaan proyek yang diduga adanya kong kalikong pengondisian serta diduga ada praktik transaksi jual beli paket proyek belum memberikan keterangan secara resmi. (AL)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)