- BeritaTim PTPD Kecamatan Ulujami Laksanakan Monev Dana Desa Tahap I Anggaran 2026
- BeritaPangdam IV/Diponegoro Pimpin Sidang Pantukhir Daerah Calon Taruna Akademi TNI 2026
- AdvertorialFirmus Technologies Gandeng Nvidia Bangun AI Factory di Batam, Investasi Digital Raksasa Senilai Hingga Rp490 Triliun
- BeritaSukses Gelar Turnamen E-Sport Mobile Legend, Polres Kuningan Kirim Juara 1 ke Kapolda Cup 2026
- BeritaDua Momentum Bersejarah dalam Satu Hari, Polres Kuningan Gelar Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 dan Rayakan HUT ke-45 Kasat Narkoba AKP Jojo Sutarjo
- BeritaRESTORATIVE JUSTICE DIABAIKAN? TIM KUASA HUKUM TEGUH RIYANTO PERTANYAKAN KONSISTENSI PENYIDIK POLRES SRAGEN
Praktisi Hukum Kritik Tajam Bupati Pemalang, Dr. Imam Subiyanto: Jabatan Bukan Ruang Tunggu Transaksi, Akhiri Status Abu-abu
Alwi Assagaf 15 May 2026 219 PEMALANG, Vokalpublika.com – Polemik berkepanjangan mengenai jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kini memasuki babak baru. Rencana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Bupati Pemalang mencuat menyusul lambannya pengisian jabatan definitif pada posisi strategis.
Praktisi hukum dan akademisi, Dr. Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, menilai ketidakpastian ini memicu kecurigaan publik terkait adanya potensi tarik-ulur kepentingan atau transaksi kekuasaan.
Dr. Imam menegaskan bahwa jabatan publik seperti Sekretaris Daerah (Sekda) dan Direktur RSUD memiliki peran vital dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan anggaran. Menunda pengisian posisi definitif tanpa alasan hukum yang jelas dinilai mencederai prinsip birokrasi.
”Jabatan publik bukan barang dagangan dan bukan ruang tunggu transaksi. Jika terus ditunda, publik berhak bertanya: apakah ini karena kendala regulasi atau kepentingan transaksional yang belum tuntas?” tegas Dr. Imam.
Secara regulasi, penunjukan pejabat sementara telah dibatasi oleh durasi tertentu:
Perpres No. 3 Tahun 2018: Mengatur masa jabatan Pj Sekda paling lama 6 bulan (jika berhalangan) atau 3 bulan (jika kosong).
UU No. 30 Tahun 2014: Mewajibkan kepastian hukum, keterbukaan, dan efektivitas pelayanan publik.
Dr. Imam memperingatkan bahwa keputusan atau kebijakan yang ditandatangani oleh pejabat sementara yang masa tugasnya melampaui batas hukum berpotensi cacat kewenangan. Hal ini dapat membuat dokumen anggaran, kontrak, hingga kebijakan kepegawaian menjadi objek gugatan di pengadilan.
Untuk meredam spekulasi, Pemkab Pemalang didesak untuk membuka dokumen dasar hukum penunjukan dan jadwal pasti pengisian jabatan definitif. Dr. Imam juga meminta lembaga pengawas seperti BKN, Kemendagri, dan Ombudsman untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif.
”Bupati harus memilih: segera menertibkan administrasi jabatan atau menghadapi pembuktian di pengadilan melalui gugatan PMH. Transparansi adalah satu-satunya cara menghentikan kecurigaan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Pemalang guna memastikan stabilitas birokrasi dan legalitas hukum di daerah tersebut.*** (Alwi Assagaf).
PEMALANG, Vokalpublika.com – Tim Pendamping Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPD) Kecamatan Ulujami resmi melaksanakan agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2026 pada Senin (29/6). ADVERTISEMENT Langkah pengawasan kedinasan ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta ketepatan sasaran dalam tata kelola anggaran yang diimplementasikan …
Semarang, Vokalpublika.com – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., memimpin Sidang Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) Daerah Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI TA 2026 di Balai Diponegoro, Senin (29/6). ADVERTISEMENT Sidang ini merupakan tahapan krusial tingkat daerah untuk menyaring calon perwira TNI yang unggul dan profesional sebelum melaju ke seleksi tingkat pusat. Dalam arahannya, Pangdam …
Vokalpulika.com- KUNINGAN – 29/06/26 – Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Polres Kuningan sukses menggelar Turnamen E-Sport Mobile Legend Polres Kuningan 2026*. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergitas Polri dengan komunitas anak muda di era digital. ADVERTISEMENT Acara yang berlangsung pada Hari Minggu, 28 Juni 2026* di Gedung Wira Satya Pradhana Polres Kuningan ini dibuka …
Vokalpublika.com – Kuningan – Suasana penuh kebersamaan, kekeluargaan, dan rasa syukur mewarnai kegiatan syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang diselenggarakan Polres Kuningan pada Senin (29/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di D’Jons Pool, Jalan Baru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU), seluruh …
Vokalpublika.com – Sragen, 29 Juni 2026 – Tim Kuasa Hukum Teguh Riyanto menyampaikan keprihatinan mendalam, keberatan, sekaligus kecaman keras terhadap penanganan perkara oleh Penyidik Satreskrim Polres Sragen yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum, tidak menjawab substansi permohonan penghentian penyidikan melalui mekanisme Restorative Justice, serta menimbulkan kesan inkonsistensi dalam proses penyidikan. ADVERTISEMENT Keberatan tersebut disampaikan setelah …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Prosesi larung sesaji dalam rangka sedekah laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (29/6/2026). ADVERTISEMENT Agenda tahunan yang digelar setiap bulan Muharram (Sura) ini menjadi simbol rasa syukur para nelayan atas melimpahnya hasil tangkapan laut. Camat Ulujami, Waluyo, hadir langsung di …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
