- UncategorizedDiduga Pemalsuan Akta Kelahiran Anak Kandung, Seorang Ibu Minta Kepastian Hukum Setelah Hampir 3 Tahun Melapor
- AdvertorialSambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Dairi Gelar Bakti Kesehatan dan Donor Darah untuk Bantu Ketersediaan Stok Darah di RSUD Sidikalang
- BeritaDekat di Hati Petani, Polres Kuningan Pasang Badan Kawal Swasembada Pangan
- BeritaDukung Ketahanan Pangan, Satlantas Polres Kuningan Berikan Bantuan Pupuk bagi Petani Desa Cibulan
- BeritaWakepwil Jatim Imam Bukhori: Hijrah 1 Muharram 1448 H Adalah Perubahan Akhlak, Kejujuran, dan Kepedulian
- AdvertorialSambut Tahun Baru Islam, 5.000 Warga Meriahkan Pawai Muharram Bersama Wali Kota Bekasi
Praktisi Hukum Kritik Tajam Bupati Pemalang, Dr. Imam Subiyanto: Jabatan Bukan Ruang Tunggu Transaksi, Akhiri Status Abu-abu
Alwi Assagaf 15 May 2026 191 PEMALANG, Vokalpublika.com – Polemik berkepanjangan mengenai jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kini memasuki babak baru. Rencana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Bupati Pemalang mencuat menyusul lambannya pengisian jabatan definitif pada posisi strategis.
Praktisi hukum dan akademisi, Dr. Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, menilai ketidakpastian ini memicu kecurigaan publik terkait adanya potensi tarik-ulur kepentingan atau transaksi kekuasaan.
Dr. Imam menegaskan bahwa jabatan publik seperti Sekretaris Daerah (Sekda) dan Direktur RSUD memiliki peran vital dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan anggaran. Menunda pengisian posisi definitif tanpa alasan hukum yang jelas dinilai mencederai prinsip birokrasi.
”Jabatan publik bukan barang dagangan dan bukan ruang tunggu transaksi. Jika terus ditunda, publik berhak bertanya: apakah ini karena kendala regulasi atau kepentingan transaksional yang belum tuntas?” tegas Dr. Imam.
Secara regulasi, penunjukan pejabat sementara telah dibatasi oleh durasi tertentu:
Perpres No. 3 Tahun 2018: Mengatur masa jabatan Pj Sekda paling lama 6 bulan (jika berhalangan) atau 3 bulan (jika kosong).
UU No. 30 Tahun 2014: Mewajibkan kepastian hukum, keterbukaan, dan efektivitas pelayanan publik.
Dr. Imam memperingatkan bahwa keputusan atau kebijakan yang ditandatangani oleh pejabat sementara yang masa tugasnya melampaui batas hukum berpotensi cacat kewenangan. Hal ini dapat membuat dokumen anggaran, kontrak, hingga kebijakan kepegawaian menjadi objek gugatan di pengadilan.
Untuk meredam spekulasi, Pemkab Pemalang didesak untuk membuka dokumen dasar hukum penunjukan dan jadwal pasti pengisian jabatan definitif. Dr. Imam juga meminta lembaga pengawas seperti BKN, Kemendagri, dan Ombudsman untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif.
”Bupati harus memilih: segera menertibkan administrasi jabatan atau menghadapi pembuktian di pengadilan melalui gugatan PMH. Transparansi adalah satu-satunya cara menghentikan kecurigaan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Pemalang guna memastikan stabilitas birokrasi dan legalitas hukum di daerah tersebut.*** (Alwi Assagaf).
DAIRI – vokalpublika.comDalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Resor (Polres) Dairi menggelar kegiatan bakti kesehatan dan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Dairi. Kegiatan sosial tersebut berlangsung di Aula Bhayangkari Polres Dairi, Senin (15/6/2026), dan diikuti oleh jajaran personel Polres Dairi. ADVERTISEMENT Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh …
Vokalpublika.com – KUNINGAN — Komitmen menyukseskan swasembada pangan nasional bukan cuma di atas kertas, Menunjukkan intensitas dan totalitas yang luar biasa dalam melaksanakan program pemerintah, Kapolres Kuningan, AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., bersama Jajaran Polres Kuningan, Jawa Barat, membuktikannya dengan turun langsung ke sawah dan ladang untuk menemui para petani di wilayah Kabupaten Kuningan …
KUNINGAN – Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kuningan menyalurkan bantuan pupuk kepada Kelompok Tani Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. ADVERTISEMENT Bantuan pupuk ini diberikan untuk menunjang optimalisasi lahan produktif yang sebelumnya telah dikelola melalui kolaborasi antara personel Satlantas Polres Kuningan dengan para petani setempat. …
Vokalpublika.com – Malang, 15 Juni 2026 – Menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H, Wakil Kepala Perwakilan Jawa Timur Mabestv.Newsz.id, Imam Bukhori, mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai hijrah sebagai momentum perbaikan diri yang menyeluruh, bukan sekadar perpindahan fisik atau seremonial tahunan. ADVERTISEMENT Dalam pesan resminya, Imam Bukhori menekankan tiga nilai utama yang harus …
Vokalpublika.com – Polres Tangsel – Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo melakukan pengecekan langsung terhadap korban kecelakaan lalu lintas tunggal di RS Hermina Serpong pada Senin (15/6/2026) sekitar pukul 00.10 WIB. ADVERTISEMENT Korban diketahui bernama Muhamad Husain Kamil, seorang pengemudi ojek online. Korban mengalami kecelakaan tunggal diduga akibat terjatuh setelah melintasi jalan berlubang di Jalan …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pemalang berhasil meringkus seorang penadah sepeda motor curian berinisial TD (32), warga Kecamatan Wiradesa, Pekalongan. Tersangka ditangkap basah saat hendak bertransaksi menggunakan sistem Cash on Delivery (COD). ADVERTISEMENT Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana, melalui Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan Umar Rela, mengungkapkan bahwa penangkapan ini …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
