Praktik Terselubung Jual Beli LKS Untuk Siswa Sekolah Dasar di Pemalang Kembali Mencuat: Menimbulkan Konflik Kepentingan!

Pemalang, Vokalpublika.com – Sejumlah siswa SDN 02 Suru Wanarata, Pemalang, menerima selebaran mengenai buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau Buku Pendamping yang ditawarkan dari pihak luar. Setiap buku dijual Rp 10.000 per judul, dengan total 9 buku, sehingga jika dibeli semua mencapai Rp 90.000 per siswa. Penawaran ini menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan sekolah dan kelengkapan bahan belajar.

Kepala SDN 02 Suru, Zamroni, menegaskan bahwa pembelian buku tersebut bersifat opsional. “Pihak luar meminta izin untuk menawarkan buku dan menyebarkan selebaran. Tujuannya agar siswa memiliki sumber belajar tambahan di luar materi yang diberikan guru. Buku dari dinas terkait memang tersedia, tetapi satu buku per siswa dirasa kurang dan materinya belum sepenuhnya menutupi kurikulum terbaru, sehingga buku tambahan ini tidak wajib dibeli,” jelas Zamroni.

Zamroni menambahkan, semua materi pelajaran telah disampaikan lengkap sesuai kurikulum. “Buku ini berisi ringkasan dan materi tambahan. Harapan kami, Dinas terkait bisa menambah anggaran supaya setiap siswa memiliki buku sesuai kurikulum. Wali murid bebas memutuskan membeli atau tidak,” tambahnya.

Seorang wali murid, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan melalui WhatsApp bahwa pihak sekolah tidak diberi pemberitahuan sebelumnya.

“Anak saya pulang membawa selebaran Buku LKS atau Buku Pendamping. Satu buku Rp 10.000, total Rp 90.000 untuk semua 9 buku. Saya tidak keberatan, tapi jika ada larangan membeli buku dari pihak luar, itu sepenuhnya tergantung kebijakan sekolah. Kami berharap ada himbauan resmi dari Dinas terkait,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi Wartawan Pantura Bersatu AWPB turut angkat bicara, menurutnya, praktik jual beli LKS di sekolah dasar itu jelas dilarang keras, selain berpotensi pungli, praktik tersebut menimbulkan konflik kepentingan dan sangat bertentangan dengan program Bupati Pemalang (LKS Gratis).

“Praktik itu sudah lama terjadi, kami semua sudah mengetahui. Secara aturan memang dilarang karena rawan menimbulkan konflik kepentingan,” kata Mas All Ketua AWPB.

“Seingat saya, terkait LKS adalah salah satu dari 12 program prioritas Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Wakil Bupati Pemalang Nurkholes, yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa dan mempermudah proses pembelajaran. Tapi saya heran, kok masih saja ada pihak sekolah yang berani memberi ruang terjadinya jual beli LKS dilingkungan sekolah,” tandasnya.

Sebagai informasi, bisnis jual beli buku LKS (Lembar Kerja Siswa) di sekolah dasar dilarang keras karena dianggap pungutan liar dan beban biaya tambahan bagi orang tua, melanggar aturan seperti PP No. 17 Tahun 2010 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2020, serta bisa menimbulkan konflik kepentingan; aturan ini berlaku untuk guru, kepala sekolah, komite, hingga penerbit, dengan dasar hukum yang melarang sekolah memaksa siswa membeli LKS karena dana BOS seharusnya sudah mencakup bahan ajar, jadi orang tua berhak menolak dan melapor jika ada pelanggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai diduga penawaran Buku LKS atau Buku Pendamping di SDN 02 Suru Wanarata. (Slamet Febriansyah)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)