Home » Uncategorized » ​Polemik Retribusi TPI: APBN Bersama Nelayan Minta Pemerintah Kabupaten Pemalang Tindak Tegas Penyimpangan

​Polemik Retribusi TPI: APBN Bersama Nelayan Minta Pemerintah Kabupaten Pemalang Tindak Tegas Penyimpangan

Alwi Assagaf 02 May 2026 181

PEMALANG, Vokalpublika.com – Asosiasi Pekerja dan Buruh Nasional (APBN) mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan audit menyeluruh terhadap alur dana retribusi hasil lelang ikan. Tuntutan ini disampaikan dalam audiensi bersama Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (Distanparik) di Aula Kantor Distanparik, Sabtu (2/5).

Advertisement
ADVERTISEMENT

​Ketua Umum APBN, Ali Afandi, menegaskan bahwa para nelayan kecil menuntut transparansi dan reformasi sistem perikanan. Fokus utama aspirasi tersebut mencakup kejelasan penggunaan dana retribusi serta percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Baca juga:  Kabar Bohong Dua Wanita Tewas di Hotel Pasifik, Saksi Tegaskan Mereka Masih Hidup, Hanya Mabuk

​”Kami meminta audit dilakukan secara terbuka. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada sanksi tegas melalui proses hukum,” ujar Ali Afandi.

​Selain isu anggaran, forum yang difasilitasi Kesbangpol ini juga menyoroti buruknya akses jalan pelabuhan dan fasilitas sandar kapal, program bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak merata, minimnya pelibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

​Menanggapi hal tersebut, Kepala Distanparik Kabupaten Pemalang, Era Srinaeni, menyatakan kesiapan instansinya untuk melakukan evaluasi. Namun, ia menekankan bahwa eksekusi anggaran sering kali terkendala oleh dinamika internal dan kurangnya kesepakatan di tingkat kelompok nelayan.

Baca juga:  PDAM Tirta Khatulistiwa Resmi Miliki Tiga Direktur Baru, Wali Kota Tekankan Peningkatan Layanan

​”Anggaran untuk normalisasi dan infrastruktur sudah siap. Namun, pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan dukungan kesepakatan bersama dari seluruh kelompok nelayan agar tidak terhambat seperti tahun sebelumnya,” jelas Era.

​Pertemuan ini berakhir dengan nota kesepakatan untuk memperkuat komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat pesisir. Kini, nelayan menanti realisasi konkret dari komitmen pemerintah daerah demi perbaikan tata kelola sektor perikanan di Pemalang.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
LSM LP3SU Soroti Anggaran Di Politeknik Pariwisata Medan

Clara T S

13 Jul 2026

Medan-vokalpublika.comLSM LP3SU Soroti mengenai Anggaran Kementerian Pariwisata dimana menganggarkan Rp 14,2 miliar untuk operasional perkantoran dan pemeliharaan Di Politeknik Pariwisata Medan hal itu diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kementerian pariwisata anggaran di tahun 2026. ADVERTISEMENT menurut Ketua Umum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak kerap dipanggil Bang Jaya Juntak bahwa Paket pengadaan pertama …

LSM LP3SU Soroti Anggaran Di Politeknik Pariwisata Medan

Clara T S

13 Jul 2026

Medan//vokalpublika comLSM LP3SU Soroti mengenai Anggaran Kementerian Pariwisata dimana menganggarkan Rp 14,2 miliar untuk operasional perkantoran dan pemeliharaan Di Politeknik Pariwisata Medan hal itu diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kementerian pariwisata anggaran di tahun 2026. ADVERTISEMENT menurut Ketua Umum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak kerap dipanggil Bang Jaya Juntak bahwa Paket pengadaan …

Kementerian ATR/BPN Terapkan Sistem Pengukuran Terjadwal, Layanan Pengukuran Tanah Lebih Pasti dan Transparan

Clara T S

13 Jul 2026

Jakarta – vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia pada awal Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik untuk menghadirkan layanan pertanahan yang lebih pasti, transparan, terukur, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). ADVERTISEMENT Kebijakan tersebut diumumkan …

Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

Clara T S

13 Jul 2026

Batam – vokalpublika.comWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di wilayahnya. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pertanahan dan tata ruang …

Perkuat Sinergi Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Dairi Terima Kunjungan Silaturahmi Bank Mandiri Cabang Sidikalang

Clara T S

13 Jul 2026

DAIRI – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Bank Mandiri Cabang Sidikalang di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga. Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, tetapi juga membuka ruang komunikasi …

Perkuat Sinergi Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Dairi Terima Kunjungan Silaturahmi Bank Mandiri Cabang Sidikalang

Clara T S

13 Jul 2026

DAIRI – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Bank Mandiri Cabang Sidikalang di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga. Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, tetapi juga membuka ruang komunikasi …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x