- UncategorizedEnam Peselancar Kayak Asal Inggris Jajaki Arus Sungai Dairi
- BeritaHUT ke-12 Projo: Budi Arie Tegaskan Dukungan ke Prabowo-Gibran, Kader Diminta Kawal hingga Berani Kritik
- UncategorizedRSUD Sidikalang Rujuk AP ke RS Haji Medan, Diduga Alami Patah Tulang Akibat Kekerasan
- BeritaJalan Santai Kubu Dalam Parak Karakah Meriah, 54 RT Berebut Piala Wali Kota
- BeritaSemarak HUT ke-81 RI di Jawa Gadut, Wali Kota Fadly Amran Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Hal Positif
- BeritaGNPK-RI Kalbar Adukan Dugaan Pemberian Bantuan APBD Rp19,09 Miliar untuk Pembangunan Gedung Parkir Kejati Kalbar ke KPK
Pemkab Pemalang Tak Lagi Gunakan Skema UHC, Kundhi Politisi PKB: Kita Harus Jujur, Pemkab Belum Mampu Menopang UHC Secara Penuh
Alwi Assagaf 06 Jan 2026 352 Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang memastikan tidak lagi menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh dalam layanan kesehatan warganya. Artinya, ada kriteria tertentu bagi warga yang bisa menggunakan UHC dalam layanan kesehatan.
Terkait ini, saya selalu Wakil Rakyat perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
- Kebijakan baru tersebut secara substantif menandai lepasnya status UHC secara menyeluruh dan berpotensi menghadirkan ancaman serius bagi kelompok warga rentan.
- Klasifikasi sebagai masyarakat mampu dan diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri, hal ini berisiko menimbulkan celah perlindungan kesehatan, terutama saat warga menghadapi kondisi darurat medis. Di atas kertas kebijakan ini tampak rasional. Tapi dalam praktik, ketika warga tidak memiliki BPJS aktif lalu mengalami kondisi gawat darurat, Pemerintah tidak boleh absen.
- Kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar hitung-hitungan anggaran. Efisiensi anggaran itu penting, tapi pemerintah tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator semata.
- Secara terminologi memang disederhanakan, namun secara kebijakan telah terjadi perubahan mendasar. UHC yang seharusnya menjamin seluruh warga kini bergeser menjadi skema selektif yang sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Terkait persoalan ini, kami (DPRD) akan memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut, khususnya pada layanan gawat darurat yang memerlukan perawatan inap, agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.
“Ini inti persoalannya. Kita harus jujur mengakui bahwa secara fiskal, Pemalang belum mampu menopang UHC secara penuh,”.
Selain itu, DPRD juga menyoroti menurunnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS mandiri yang dipicu oleh persepsi bahwa seluruh warga tetap akan ditanggung pemerintah saat sakit.
Tahun 2026 akan menjadi fase krusial bagi arah kebijakan kesehatan di Pemalang. Apabila kebijakan baru ini tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan korban kebijakan, DPRD siap mendorong agar skema UHC kembali diberlakukan secara penuh.
“Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Efisiensi fiskal penting, tetapi pemerintah tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator,” tandasnya.*** (Alwi Assagaf)
JAKARTA , vokalpublika.com— Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Pro Jokowi (Projo) di Jakarta, Minggu (23/8/2026), menjadi momentum penting untuk menegaskan perubahan sekaligus kesinambungan arah politik organisasi relawan tersebut. ADVERTISEMENT Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi secara terbuka menegaskan dukungan organisasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, dukungan itu …
PADANG, Vokalpublika.com – Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat mewarnai kegiatan Jalan Santai se-Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Minggu (23/8/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan RW 05 tersebut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Anggota DPRD Kota Padang Rafly Boy, Camat Padang Timur Aidil, unsur Forkopimca Padang Timur serta sejumlah …
PADANG, Vokalpublika.com – Semangat kebersamaan dan kreativitas warga mewarnai malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Jawa Gadut RT 01 RW 03, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sabtu (22/8/2026) malam. ADVERTISEMENT Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran Wali Kota Padang Fadly Amran yang disambut antusias oleh masyarakat. Turut …
PONTIANAK, KALBAR,vokalpublika.com— Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Kalimantan Barat melayangkan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pelanggaran dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan Gedung Parkir Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. ADVERTISEMENT Pengaduan tersebut tertuang dalam surat Nomor 16/GNPK-RI/KB-VIII/2026 tertanggal 21 Agustus 2026. …
Tanjungpinang, vokalpublika.com- Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Gerak Jalan Proklamasi 8 Kilometer, Minggu (23/08/2026).Kegiatan yang dipusatkan di Terminal Sungai Carang Kota Tanjungpinang tersebut dimulai pada pukul 06.00 WIB dan diikuti sebanyak 141 regu peserta dari berbagai unsur, dengan jumlah peserta dan masyarakat yang hadir …
Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang bergerak cepat merespon aduan masyarakat terkait peredaran minuman keras (miras) ilegal. Melalui tim gabungan yang terdiri dari Polres Pemalang, Satpol PP, dan DPMPTSP, petugas menggelar razia Penyakit Masyarakat (Pekat) di sepanjang jalur Pantura Kabupaten Pemalang, Sabtu (22/8/2026) malam. ADVERTISEMENT Razia ini menyasar peredaran minuman beralkohol serta tempat usaha …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
