- UncategorizedPemkab Dairi Matangkan Pawai Takbiran dan Tabuh Bedug Sambut Idulfitri 1447 H, Masyarakat Diimbau Rayakan dengan Tertib
- UncategorizedWarga Dolok Gotong Royong Perbaiki Jalan, Bupati Pastikan Pemkab Turun Tangan Kerahkan Alat Berat
- BeritaKetua Serikat Pelaut Desak Perusahaan Kapal Harus Bertanggung Jawab Atas Tewasnya ABK, Kepala Disnakertrans Pemalang: Almarhum Akan Dapat Santunan Dari BPJS Ketenagakerjaan
- BeritaMenyambung Asa yang Terputus: Jembatan Garuda Kemerdekaan Akses Bagi Ribuan Warga Desa Ngombak dan Kentengsari
- AdvertorialAtasi Persoalan Air, BP Batam dan PT ABH Tingkatkan Kapasitas Suplai Hingga 850 Liter Per Detik
- AdvertorialBP Batam Terbitkan SE Pencegahan Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H
Pemkab Pemalang Tak Lagi Gunakan Skema UHC, Kundhi Politisi PKB: Kita Harus Jujur, Pemkab Belum Mampu Menopang UHC Secara Penuh
Alwi Assagaf 06 Jan 2026 191 Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang memastikan tidak lagi menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh dalam layanan kesehatan warganya. Artinya, ada kriteria tertentu bagi warga yang bisa menggunakan UHC dalam layanan kesehatan.
Terkait ini, saya selalu Wakil Rakyat perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
- Kebijakan baru tersebut secara substantif menandai lepasnya status UHC secara menyeluruh dan berpotensi menghadirkan ancaman serius bagi kelompok warga rentan.
- Klasifikasi sebagai masyarakat mampu dan diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri, hal ini berisiko menimbulkan celah perlindungan kesehatan, terutama saat warga menghadapi kondisi darurat medis. Di atas kertas kebijakan ini tampak rasional. Tapi dalam praktik, ketika warga tidak memiliki BPJS aktif lalu mengalami kondisi gawat darurat, Pemerintah tidak boleh absen.
- Kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar hitung-hitungan anggaran. Efisiensi anggaran itu penting, tapi pemerintah tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator semata.
- Secara terminologi memang disederhanakan, namun secara kebijakan telah terjadi perubahan mendasar. UHC yang seharusnya menjamin seluruh warga kini bergeser menjadi skema selektif yang sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Terkait persoalan ini, kami (DPRD) akan memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut, khususnya pada layanan gawat darurat yang memerlukan perawatan inap, agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.
“Ini inti persoalannya. Kita harus jujur mengakui bahwa secara fiskal, Pemalang belum mampu menopang UHC secara penuh,”.
Selain itu, DPRD juga menyoroti menurunnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS mandiri yang dipicu oleh persepsi bahwa seluruh warga tetap akan ditanggung pemerintah saat sakit.
Tahun 2026 akan menjadi fase krusial bagi arah kebijakan kesehatan di Pemalang. Apabila kebijakan baru ini tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan korban kebijakan, DPRD siap mendorong agar skema UHC kembali diberlakukan secara penuh.
“Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Efisiensi fiskal penting, tetapi pemerintah tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator,” tandasnya.*** (Alwi Assagaf)
Pemalang, Vokalpublika.com – Peristiwa tragis menimpa tiga anak buah kapal (ABK) yang bekerja di atas kapal MV Ina Diamond di perairan Pelabuhan Tanjung Emas. Ketiga korban dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas membersihkan tangki emergency fire di dalam kapal. Diduga kuat, para korban tewas akibat menghirup gas beracun di dalam tangki, yang menyebabkan mereka mengalami …
GROBOGAN, Vokalpublika.com – Penantian panjang puluhan tahun warga Desa Ngombak dan Desa Kentengsari, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, akhirnya berbuah manis. Kehadiran jembatan gantung sepanjang 80 meter di atas Sungai Tuntang kini resmi menjadi urat nadi baru yang mengakhiri isolasi wilayah tersebut. Selama ini, derasnya aliran Sungai Tuntang menjadi penghambat utama mobilitas. Sekretaris Desa Kentengsari, Wartoyo, …
Batam, vokalpublika.com— Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Batam menggelar kegiatan silaturahmi pengurus baru sekaligus buka puasa bersama pada Rabu (11/3/2026) di Aliio Cafe & Bar, Golden City Bengkong, Batam. Kegiatan yang dimulai pukul 17.00 WIB tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan. Acara ini menjadi …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Peristiwa tragis menimpa tiga anak buah kapal (ABK) yang bekerja di atas kapal MV Ina Diamond di perairan Pelabuhan Tanjung Emas. Ketiga korban dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas membersihkan tangki emergency fire di dalam kapal. Diduga kuat, para korban tewas akibat menghirup gas beracun di dalam tangki, yang menyebabkan mereka mengalami …
Kepulauan Riau, vokalpublika.com– Kasus kapal supertanker MT Arman 114 berbendera Iran yang ditangkap di perairan Natuna pada Juli 2023 karena pembuangan limbah ilegal dan transfer minyak ilegal (ship-to-ship) masih terus berlanjut hingga akhir 2025. Kapal tersebut saat ini masih dalam proses hukum lanjutan dan berada di bawah pengawasan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Batam setelah …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Mengisi momentum bulan suci Ramadhan 1447 H dengan kegiatan positif, Forum Wartawan Pemalang (FWP) menggelar aksi sosial berbagi takjil gratis, Rabu (11/3/2026) sore. Sebanyak 200 paket takjil didistribusikan kepada masyarakat di area Rumah Sakit (RS) Comal Baru. Sasaran utama pembagian ini adalah para penghuni rumah sakit, keluarga yang sedang menjenguk pasien, serta …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
