Vokal Publika - Mengungkap Fakta, Menyuarakan Nurani

Oku Selatan, Vokalpublika.com –Kejari OKU Selatan Resmi Tahan Dua Pejabat Dispora kasus peyimpangan pengelolaan anggaran Dispora, Kejari Lakukan penyerahan dan penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (BB) (Tahap II) Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) OKU Selatan. Rabu, 10 September 2025. Diketahui, penahanan terhadap (AN) Kepala Dinas Kepora dan (DI) …

Lampung Barat, Vokalpublika.com – Banjir bandang hantam wilayah Pemangku Gunung Sari, Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, beredar vidio amatir memperlihatkan rumah warga yang hampir tenggelam, bahkan ada yang terseret arus. Rabu, 10 September 2025. Dalam vidio tersebut sejumlah warga terdengar, mengatakan jika banjir tersebut datang tiba-tiba dan baru pertama kali terjadi banjir …

Batam,vokalpublika.com – Dukungan politik menjelang reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan. Perkumpulan Pemuda Tempatan (PERPAT), organisasi massa terbesar di Kota Batam dan Kepulauan Riau, secara resmi menyatakan dukungan kepada Letjen TNI (Purn.) Edy Rahmayadi untuk duduk sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pendiri sekaligus Penasehat PERPAT, Saparudin Muda, menegaskan bahwa Edy Rahmayadi adalah figur yang …

Batam, vokalpublika.com – Peta politik jelang reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin dinamis. Perkumpulan Pemuda Tempatan (PERPAT), organisasi massa terbesar di Batam dan Kepulauan Riau, secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Letjen TNI (Purn.) Edy Rahmayadi untuk dipercaya memimpin Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pendiri sekaligus Penasehat PERPAT, Saparudin Muda, menilai Edy Rahmayadi memiliki jejak karier …

Pemalang, vokalpublika.com — Praktisi hukum dan pengamat tata kelola pemerintahan, Dr.(c). Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, menilai Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 100.3.3.2/188/Tahun 2025 tentang pencabutan jabatan Direktur Utama PERUMDA Air Minum Tirta Mulia sebagai keputusan yang cacat hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik (AUPB). “SK ini lahir dari tafsir yang keliru, tanpa dasar …

Meranti, vokalpublika.com – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Rabu (10/9/2025). Dalam kunjungan yang disambut Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharuddin itu, Gubernur menyampaikan target penyelesaian Jembatan …

Lampung Barat, Vokalpublika.com – Profesi jurnalis atau wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keberadaan jurnalis merupakan pilar keempat demokrasi dan menjadi penyalur informasi publik bagi masyarakat. Namun, sayangnya masih ada oknum pejabat yang terkesan “alergi” dengan kehadiran wartawan. Hal itu dialami sejumlah awak media di Kabupaten Lampung Barat, Rabu …

Kundur Utara, vokalpublika.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rohani, S.AP, menyalurkan bantuan biaya transportasi laut bagi siswa-siswi SMKN Kundur Utara yang berasal dari luar Pulau Kundur. Bantuan tersebut merupakan realisasi aspirasi Rohani yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak …

Surabaya, Vokalpublika.com – Situasi mencekam dialami keluarga seorang jurnalis ketika sejumlah debt collector yang mengaku dari perusahaan pembiayaan Adira mendatangi rumahnya. Bukannya mengikuti prosedur resmi penarikan unit kendaraan, para penagih utang justru melakukan tindakan intimidasi terhadap orang tua sang jurnalis. Peristiwa bermula ketika jurnalis tersebut berinisiatif membantu seorang temannya yang tengah terjerat masalah angsuran motor …

Jakarta, vokalpublika.com , Alih-alih memperkuat demokrasi dan memenuhi hak rakyat, pemerintah justru mengesahkan kebijakan yang memperlebar jurang ketimpangan. “Gaji anggota DPR RI mencapai Rp230 juta/bulan ditambah tunjangan rumah Rp50 juta, di tengah rakyat menghadapi PHK massal, harga kebutuhan pokok melambung, dan anggaran publik yang ditekan.” Tulis siaran pers Yayasan Kalyanamitra. Ketidakadilan ini paling berat dirasakan …