NELAYAN BURU KOMPAK TOLAK PENGERUKAN PASIR LAUT, DESAK PEMDA EVALUASI PROGRAM SEDIMENTASI

Buru, VokalPublika.com – Gelombang penolakan terhadap rencana pengerukan pasir laut yang dikemas dalam program pengelolaan sedimentasi terus menguat di Kabupaten Buru. Seluruh golongan nelayan, mulai dari nelayan jaring kelong, nelayan udang, hingga nelayan togok, menyatakan sikap menolak aktivitas pengerukan yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Para nelayan menilai aktivitas pengerukan dasar laut dapat menimbulkan dampak serius terhadap habitat biota laut, meningkatkan kekeruhan perairan, serta mengganggu wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Salah seorang perwakilan nelayan menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak yang akan ditimbulkan apabila pengerukan tetap dilaksanakan.

“Kalau laut dikeruk dengan alasan sedimentasi, yang hancur itu rumah ikan dan udang. Jaring kelong dan togok kami tidak akan dapat apa-apa lagi. Kami hidup dari laut ini, kalau dirusak, kami mau kasih makan apa anak istri?” ujarnya.

KHAWATIRKAN KERUSAKAN EKOSISTEM

Menurut para nelayan, keberadaan laut yang sehat merupakan faktor utama dalam menjaga produktivitas hasil tangkapan. Mereka khawatir pengerukan pasir laut akan merusak keseimbangan ekosistem pesisir yang selama ini menopang kehidupan ribuan keluarga nelayan di wilayah tersebut.

Nelayan jaring kelong dan togok, misalnya, sangat bergantung pada kondisi arus alami dan kejernihan air laut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang optimal. Aktivitas pengerukan dalam skala besar dikhawatirkan akan meningkatkan tingkat kekeruhan atau turbiditas perairan sehingga ikan dan udang menjauh dari area tangkap tradisional.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah disebut beralasan bahwa program pengelolaan sedimentasi memiliki dasar hukum dan bertujuan untuk mendukung penataan alur pelayaran serta membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.

Namun demikian, masyarakat nelayan menilai kajian dampak lingkungan yang menjadi dasar program tersebut perlu dibuka secara transparan kepada publik, khususnya kepada kelompok masyarakat yang akan terdampak langsung.

DESAK PEMDA DUDUK BERSAMA NELAYAN

Meski menolak rencana pengerukan, forum lintas golongan nelayan di Buru menegaskan bahwa mereka tidak menutup ruang dialog. Mereka berharap Pemerintah Daerah bersedia melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup dan sumber ekonomi nelayan.

Dalam pernyataannya, para nelayan menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah sebagai alternatif kebijakan yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.

Beberapa poin yang disampaikan antara lain:

• Mendesak pemerintah membuka secara transparan dokumen dan kajian lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kepada perwakilan nelayan dan masyarakat pesisir.
• Menetapkan kawasan tangkap tradisional nelayan kelong, nelayan udang, dan nelayan togok sebagai zona yang bebas dari aktivitas pengerukan pasir laut.
• Mengalihkan fokus program pembangunan pesisir pada kegiatan yang bersifat restoratif, seperti rehabilitasi hutan mangrove dan pemulihan terumbu karang yang dinilai lebih mampu meningkatkan populasi ikan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

PEMBANGUNAN HARUS BERPIHAK PADA RAKYAT DAN LINGKUNGAN

Masyarakat nelayan menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan. Namun mereka berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Menurut mereka, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kini, perhatian publik tertuju kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan langkah selanjutnya terkait polemik program pengelolaan sedimentasi tersebut, sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Buru.

(Redaksi Vokal Publika)