Muhammad Syafei Hadiri Paripurna DPRD Kepri, Apresiasi WTP Ke-16 Berturut-turut

TANJUNGPINANG, vokalpublika.com– Anggota DPRD Kota Batam Muhammad Syafei menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025.

ADVERTISEMENT

Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (22/6/2026), menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kepri setelah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Opini tersebut merupakan WTP ke-16 yang berhasil dipertahankan Pemprov Kepri secara berturut-turut.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepri Haji Iman Sutiawan dan dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kepri serta sejumlah tamu undangan.

Muhammad Syafei menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP secara beruntun menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Capaian WTP ke-16 secara berturut-turut ini tentu patut diapresiasi. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta mempertahankan standar akuntabilitas yang baik,” ujar Syafei.

Namun, Syafei menilai predikat WTP tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pencapaian administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam memperbaiki pengelolaan anggaran serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan penghargaan kepada BPK RI, khususnya Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Emmy Mutiarini, serta seluruh jajaran auditor yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri.

Ansar juga mengapresiasi tim penyusun laporan keuangan dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah hingga Pemprov Kepri kembali memperoleh opini WTP.

Menurut Ansar, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Laporan Hasil Pemeriksaan, kata dia, tidak hanya menjadi dokumen evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 untuk yang ke-16 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan wujud nyata sinergi, integritas, dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Ansar.

Dengan kembali diraihnya opini WTP tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Bagi DPRD, hasil pemeriksaan BPK juga menjadi salah satu bahan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.

Paripurna DPRD Kepri tersebut sekaligus memperkuat komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Capaian WTP ke-16 diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi mampu tercermin dalam peningkatan kualitas pembangunan serta pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat Kepulauan Riau.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)