Home » Berita » Mufti Anam: Wamen Rangkap Komisaris, Tapi Sarjana Nganggur Tak Dilirik

Mufti Anam: Wamen Rangkap Komisaris, Tapi Sarjana Nganggur Tak Dilirik

Redaksi 14 Jul 2025 40

Jakarta, Vokalpublika.com – Di tengah derita 1 juta lebih sarjana Indonesia yang belum mendapat pekerjaan, publik justru disuguhi kenyataan pahit: 30 wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah potret suram tentang bagaimana kursi-kursi strategis di republik ini lebih banyak jadi koleksi kekuasaan, bukan alat pemulihan ekonomi rakyat.

“Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun, jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan.”
— Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI, kepada TribunJakarta.com

Pernyataan Mufti tak bisa dianggap angin lalu. Bayangkan, saat anak muda antre berjam-jam di job fair yang sering kali hanya simbolik, para pejabat justru diganjar jabatan ganda — lengkap dengan gaji, fasilitas, dan kekuasaan yang berlapis.

Baca juga:  POLDA KEPRI BERHASIL GAGALKAN PENYELUNDUPAN HASIL LAUT, SATWA DILINDUNGI, DAN PENYALAHGUNAAN MIGAS

Lebih parah lagi, banyak dari mereka yang tidak menunjukkan kinerja nyata, hanya hadir di daftar gaji, tapi absen dalam daftar kontribusi.

“Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” tegas Mufti.

Kritik ini menyentuh jantung persoalan: bukan soal legalitas, tapi etika dan keadilan sosial. Di saat rakyat dipaksa berjibaku dengan ketidakpastian ekonomi, segelintir elite justru menumpuk kekuasaan dan pengaruh dengan privilese berlapis.

Baca juga:  Anggota DPRD Nagekeo, Askary Syamsudin Gelar Reses di Desa Tonggurambang, Serap Aspirasi Warga

Apakah jabatan komisaris adalah tempat menempatkan orang-orang terbaik, atau justru tempat menampung “titipan politik”? Pertanyaan ini tak lagi bisa ditunda dijawab.

Jika rangkap jabatan menjadi norma baru, maka rakyat berhak menuntut rangkap kinerja. Tidak cukup sekadar hadir di ruang rapat. Harus ada dampak nyata: efisiensi, akuntabilitas, dan kontribusi yang terukur.

Karena jika tidak, maka jabatan itu tak lebih dari bentuk pengkhianatan terhadap publik yang tengah kehilangan harapan.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Related post
Dunia Pendidikan di Pemalang Kembali Dihebohkan Dugaan Kongkalikong Surat Penawaran Sampul dan Map Raport

Alwi Assagaf

04 Oct 2025

Pemalang, Vokalpublika.com – Sebuah kasus dugaan kongkalikong surat sakti untuk meluluskan penawaran sampul dan map raport mencuat ke publik. Surat yang diduga berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini diduga digunakan untuk memuluskan praktik penjualan sampul dan map raport di sekolah-sekolah. Menurut sumber yang dekat dengan kasus ini, surat penawaran atau surat rekomendasi …

Dua Kadis Mundur, Projo Karimun : Bukti Lemahnya Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karimun

Redaksi

04 Oct 2025

Karimun, vokalpublika.com – Publik Karimun dikejutkan dengan mundurnya dua pejabat eselon II atau Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Karimun. Pejabat pertama adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Fajar Horison Abidin, yang baru sebulan dilantik pada 3 September 2025 lalu setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Baperlitbang. Disusul kemudian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan …

Kodim 0711/Pemalang Gelar Doa Bersama Peringati HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025

Alwi Assagaf

04 Oct 2025

Pemalang,Vokalpublika.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025 yang mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, Kodim 0711/Pemalang menggelar doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Makodim 0711/Pemalang, Sabtu (4/10/2025) sore. Kegiatan doa bersama dipimpin oleh Ustadz PNS Wasrun dan diikuti personel Kodim 0711/Pemalang baik militer maupun PNS. …

Warga Optimis Desa Seppong Timur Akan dimekarkan .

Redaksi

04 Oct 2025

Belopa, vokalpublika.com— Warga Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara Kab Luwu menggelar Musyawarah Khusus membahas rencana pemekaran wilayah Desa Seppong Timur, Acara yang berlangsung di Mesjid Nurul Auliya Dusun Batu Papang ini menjadi tonggak awal dalam upaya meningkatkan pelayanan dan percepatan pembangunan di wilayah desa. Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, perwakilan masing masing dusun …

Pernyataan KONi Menyesatkan Publik, Exco Askab PSSI Pemalang : Semangat Kami Masih Menyala Untuk Kebangkitan PSIP

Alwi Assagaf

04 Oct 2025

PEMALANG, Vokalpublika.com — Polemik mengenai keikutsertaan PSIP Pemalang dalam kompetisi Liga 4 Jawa Tengah tahun 2025 memanas setelah pernyataan Sekretaris KONI Kabupaten Pemalang, E.K. Nugroho, menyebut bahwa absennya PSIP disebabkan nihilnya dukungan anggaran dari KONI. Namun, pernyataan itu langsung dibantah tegas oleh Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Pemalang yang menilai informasi tersebut tidak berdasar karena regulasi …

Warga RW 21 Kabil Kecewa, Pasar Malam Dinilai Abaikan RT/RW

Redaksi

04 Oct 2025

Batam, vokalpublika.com – Warga RW 21 Kelurahan Kabil menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelola pasar malam yang dinilai tidak menghargai perangkat RT/RW setempat. Pasalnya, izin pelaksanaan kegiatan disebut hanya melalui kelurahan tanpa melibatkan pengurus wilayah di RW 21. Kekecewaan ini mencuat setelah warga mempertanyakan dasar izin pasar malam tersebut. Menurut warga, pihak pengelola bahkan membawa-bawa nama institusi …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x