Home » Uncategorized » Menteri Nusron Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Berorientasi pada Masyarakat

Menteri Nusron Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Berorientasi pada Masyarakat

Clara T S 10 Aug 2026 8

KUPANG –vokalpublika.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pusat dalam setiap pelayanan pertanahan. Seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN diminta memberikan pelayanan dengan melihat setiap persoalan dari sudut pandang masyarakat sebagai pemohon layanan.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/8/2026).

Menurut Nusron, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administrasi, tetapi juga dari kepastian waktu, kemudahan proses, kecepatan penyelesaian, serta tingkat kepuasan masyarakat.

“Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan. Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” tegas Nusron.

Ia menjelaskan, kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelayanan pemerintah telah berjalan dengan baik. Karena itu, setiap petugas harus memahami kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar memberikan kemudahan.

Baca juga:  Bupati Dairi Turun Tangan, Sejumlah Kafe Live Music Disetop Sementara karena Pelanggaran

“Kalau Bapak/Ibu naik pesawat, kalau pesawatnya enak, nyaman, itu kan ada kepuasan. Pelayanan publik juga sama. Yang kita ukur adalah apakah masyarakat yang kita layani merasa puas dengan layanan yang diberikan,” ujarnya.

Dorong Prosedur Pelayanan Lebih Sederhana

Nusron juga meminta agar seluruh aturan dan prosedur pelayanan pertanahan dibuat sederhana, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, aturan yang baik bukan hanya tertulis secara administratif, tetapi juga harus dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Pengukuran Terjadwal serta percepatan layanan Peralihan Hak.

Khusus di Provinsi NTT, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa penerapan Pengukuran Terjadwal telah dimulai di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang.

Baca juga:  GMBI Temukan Dugaan Proyek Asal Jadi Hingga Kantor Pemenang Tender Fiktif di Pesibar

Implementasi tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke tujuh Kantah lainnya yang berada di wilayah Provinsi NTT.

“Untuk Pengukuran Terjadwal, kami sudah implementasi di Kantah Kota Kupang, dan akan menyusul pada bulan ini di tujuh Kantah lainnya. Sementara, untuk layanan Peralihan Hak juga sudah ada pilot project, di Kantah Kota Kupang juga,” jelas I Ketut Gede Ary Sucaya.

Penerapan sistem tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan, sekaligus mendorong peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan.

Menuju Pelayanan Pertanahan yang Profesional

Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya perubahan perspektif seluruh aparatur pertanahan. Petugas tidak boleh hanya melihat pelayanan dari sisi internal organisasi, melainkan harus memahami pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan.

Baca juga:  Sertipikasi Tanah DKI Jakarta Capai 98,6 Persen, Wamen Ossy Sebut Jadi Teladan Nasional Tata Kelola Pertanahan

Dengan menjadikan masyarakat sebagai poros pelayanan, Kementerian ATR/BPN berupaya membangun sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Kepastian proses, kemudahan prosedur, serta penyelesaian layanan secara cepat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional dan terpercaya.

Kegiatan pengarahan tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.

Transformasi pelayanan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin modern, mudah diakses, memberikan kepastian, serta menempatkan kepuasan masyarakat sebagai salah satu tolok ukur utama keberhasilan pelayanan.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Cegah Konflik Pertanahan di Masa Depan, Menteri Nusron Dorong Percepatan Sertipikasi Tanah Rumah Ibadah di NTT

Clara T S

10 Aug 2026

KUPANG –vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat sertipikasi tanah rumah ibadah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan dan konflik pertanahan di kemudian hari. ADVERTISEMENT Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) …

Menteri Nusron Tekankan Pelayanan Pertanahan Harus Berorientasi pada Masyarakat

Clara T S

10 Aug 2026

KUPANG – vokalpublika.comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan pertanahan. Seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN diminta melihat setiap persoalan pelayanan dari sudut pandang masyarakat sebagai pemohon. ADVERTISEMENT Pesan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), …

Kecamatan Sidikalang Galang Gotong Royong, Gandeng TNI dan Lintas Sektor Perkuat Program Jatagena

Clara T S

08 Aug 2026

DAIRI –vokalpublika.comKecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, menggalang kekuatan lintas sektor melalui kegiatan gotong royong untuk mendukung Program Jalan Tanpa Genangan Air (Jatagena) sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. ADVERTISEMENT Mengacu pada arahan Bupati Dairi, Kecamatan Sidikalang menggandeng prajurit Yon TP 908 Gajah Dompak Dairi, perangkat kelurahan, masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, UPT Pemadam Kebakaran serta unsur …

PD Pasar Dairi Tegaskan Area Parkir Atas Digunakan untuk Lapak K5 Setiap Sabtu, Bukan Sekadar Cari Pemasukan

Clara T S

08 Aug 2026

DAIRI – vokalpublika.comPerusahaan Daerah (PD) Pasar Dairi angkat bicara menanggapi sejumlah komentar yang beredar di grup WhatsApp “Dairi Tangguh” terkait pemanfaatan area parkir atas Pasar Sidikalang yang setiap hari Sabtu digunakan sebagai lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima (K5). ADVERTISEMENT Sebelumnya, beredar komentar yang mempertanyakan kebijakan tersebut. Salah satu akun WhatsApp menulis, “Agak lain Pasar …

ATR/BPN, KPK dan Pemda Jawa Barat Perkuat Sinergi Cegah Korupsi dan Dorong Ekonomi Daerah

Clara T S

08 Aug 2026

CIMAHI –vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi, pembenahan tata kelola pertanahan dan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan tanah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. ADVERTISEMENT Komitmen tersebut disepakati melalui Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance …

Perkuat Kualitas Pelayanan, Kantor Pertanahan Dairi Gelar Briefing Petugas Loket

Clara T S

08 Aug 2026

DAIRI – vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui briefing kepada petugas loket sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ADVERTISEMENT Kegiatan briefing tersebut dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha bersama Manager Loket dan diikuti oleh seluruh petugas yang bertugas memberikan pelayanan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x