MENKO POLKAM: KASUS PENYADAPAN ILEGAL HARUS DIUSUT TUNTAS HUKUM HARUS BERLAKU SAMA UNTUK SIAPA PUN

Semarang, 5 November 2026 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa situasi keamanan nasional secara menyeluruh tetap terkendali dan kondusif, di tengah berkembangnya dinamika penting di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia terkait penetapan tersangka mantan pejabat tinggi. Pernyataan resmi disampaikan langsung oleh Menko Polkam dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (4/11) malam.   PERNYATAAN RESMI MENKO POLKAM “Perubahan dan dinamika internal institusi besar adalah bagian wajar dari proses penyempurnaan organisasi demi kebaikan bangsa ke depan. Pemerintah menjamin setiap proses hukum yang berjalan akan dilaksanakan secara profesional, transparan, berkeadilan, dan sepenuhnya sesuai koridor undang-undang yang berlaku. Pembenahan ini justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kita,” ujar Menko Polkam. Beliau juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi: “Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan ketertiban bersama. Jangan biarkan ketidakpastian memecah belah kita. Dengan kedewasaan bangsa, Insya Allah Indonesia akan tetap aman, damai, dan sejahtera.”   ANALISIS DAN TANGGAPAN PENGAMAT Oleh: Wisnu Aji Pengamat Kebijakan Publik dan Keamanan Negara Penetapan tersangka terhadap mantan pimpinan tertinggi Kepolisian dalam kasus dugaan penyadapan ilegal adalah momen krusial bagi sejarah penegakan hukum di Indonesia. Di sinilah kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan diuji. “Bagaimana kita bisa meminta rakyat taat hukum, jika mereka yang memegang obor penegak hukum justru sendiri melanggarnya? Di mana letak keadilan, jika jabatan dan kekuasaan menjadi tameng di hadapan undang-undang?” Pertanyaan ini bukan sekadar retorika ini adalah cermin kejujuran bagi seluruh bangsa. Jika hukum tidak berlaku sama untuk semua orang, maka kepercayaan publik runtuh, dan fondasi negara hukum kita terancam.   TEGAS: HUKUM HARUS DIUSUT TUNTAS TIDAK ADA YANG DI ATAS HUKUM Demi generasi saat ini dan generasi penerus, keputusan yang diambil haruslah yang terbaik dan paling benar. Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, diusut sampai ke sumber perintah, dan dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya tegas, adil, tanpa pandang bulu. Tegak lurus ke atas, tajam ke bawah. Tidak ada kompromi. Tidak ada pengecualian. Karena satu hal yang harus kita sadari: mereka yang menjadi aparat penegak hukum, justru memiliki kewajiban berlipat ganda untuk menaati hukum. Bukan sebaliknya menyalahkan kekuasannya untuk melanggar hukum yang ia sumpahi untuk menjaga.   SERUAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI Kepada Yang Terhormat Anggota DPR RI, khususnya Komisi yang membidangi urusan hukum, keamanan, dan kepolisian: Kami berharap Bapak-Ibu sekalian benar-benar hadir mengawal dan memantau proses hukum ini dari dekat, secara sungguh-sungguh, transparan, dan akuntabel. Laksanakan fungsi pengawasan rakyat dengan penuh tanggung jawab. Pastikan penegakan hukum berjalan tegas setegasnya dan adil seadil-adilnya tidak ada intervensi, tidak ada yang dilindungi, dan tidak ada yang dibiarkan lolos begitu saja. Rakyat menaruh harapan besar kepada Bapak-Ibu: jadilah penjaga keadilan yang tidak tidur di saat hukum sedang berjalan. Pastikan proses ini menjadi bukti nyata bahwa di Indonesia, undang-undang berdiri tegak untuk siapa saja, tanpa pandang bulu.   SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah peristiwa yang mengguncang ini, kita bersyukur: tidak ada korban jiwa, tidak ada kerusuhan, dan persatuan bangsa tetap terjaga. Ini adalah bukti kedewasaan kita sebagai bangsa. Kita mampu menghadapi kebenaran tanpa kehilangan kendali, menegakkan keadilan tanpa merusak persaudaraan, dan membongkar kesalahan tanpa memecah belah negara. Semoga hikmat dan kebijaksanaan senantiasa menyertai langkah kita semua.   WASPADA CAMPUR TANGAN ASING JAGA KEDAULATAN BANGSA Langkah antisipatif yang dilakukan aparat keamanan patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Kita harus sadar: di saat bangsa sedang membereskan rumah tangganya sendiri, selalu ada pihak luar yang berharap Indonesia lemah dan terpecah. Setiap upaya pengaruh, perintah, atau intervensi dari bangsa asing yang bertujuan mengganggu stabilitas nasional harus ditolak dengan tegas. Kedaulatan Indonesia tidak untuk diperjualbelikan, dan urusan dalam negeri kita adalah hak mutlak rakyat Indonesia sendiri. Jagalah wilayah ini. Jagalah persatuan ini. Indonesia adalah rumah kita satu, utuh, dan berdaulat.   PESAN UNTUK SELURUH RAKYAT DAN KORPS POLRI Saudara-saudaraku sekalian, jangan biarkan satu peristiwa kelam menutup ribuan pengabdian tulus yang dilakukan anggota Polri setiap hari. Jangan hanya melihat kekurangan, tetapi lihatlah pula dedikasi mereka yang berada di garis depan menjaga keamanan kita semua. Polri saat ini sedang berbenah dan itu justru hal yang patut didukung. Mengakui kesalahan, menindak tegas pelakunya, dan memperbaiki diri itulah ciri institusi yang kuat, bukan yang lemah. Teruslah bekerja dengan tulus. Rakyat melihat. Rakyat menghargai. Rakyat berdoa.   DASAR HUKUM YANG MENJADI ACUAN Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukumPasal 27 ayat (1): Semua warga sama kedudukannya di hadapan hukumPasal 28D ayat (1): Hak atas kepastian hukum yang adilPasal 28F: Hak atas perlindungan kerahasiaan komunikasi KUHP (UU No. 1/2023, berlaku 2 Januari 2026): Pasal 258 ayat (1): Penyadapan tanpa hak maksimal 10 tahun penjaraPasal 332 ayat (1)&(2): Akses ilegal sistem elektronik maksimal 6 tahun penjaraPasal 58 huruf a: Pelanggaran kewajiban jabatan = keadaan memberatkan pidana UU ITE No. 11/2008 jo No. 19/2016 Pasal 32 ayat (1): Penyadapan informasi elektronik tanpa hak adalah tindak pidana Kode Etik Profesi Polri (Perpol No. 7/2022): Kewajiban menjaga kehormatan, kesetiaan pada NKRI, dan ketaatan pada hukum   KESIMPULAN DAN SERUAN Kasus ini bukan akhir dari segalanya ini adalah awal pembenahan yang besar. Hukum harus berjalan di atas segalanya. Siapa pun yang bersalah, harus dipertanggungjawabkan tanpa memandang jabatan, pangkat, atau masa pengabdian. Karena keadilan adalah fondasi yang menjaga bangsa ini tetap berdiri tegak. Mari kita jadikan peristiwa ini pelajaran berharga: bahwa kekuasaan ada batasnya, hukum tidak boleh dibeli, dan kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap ke permukaan. Semoga Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa menjadi bangsa yang adil, makmur, berdaulat, dan sejahtera.  

ADVERTISEMENT

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)