Home » Uncategorized » Layanan PERINTIS 10 Hari Beri Kepastian Waktu dan Kemudahan Balik Nama Sertipikat Tanah

Layanan PERINTIS 10 Hari Beri Kepastian Waktu dan Kemudahan Balik Nama Sertipikat Tanah

Clara T S 01 Sep 2026 73

JAKARTA — vokalpublika.com
Masyarakat mulai merasakan manfaat layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang memberikan kepastian waktu sekaligus kemudahan dalam proses balik nama sertipikat tanah.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Layanan yang mulai diuji coba sejak 17 Agustus 2026 tersebut diterapkan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia. Melalui skema ini, proses peralihan hak atas tanah ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 10 hari, dengan pembagian tahapan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Kantah.

Dalam pelaksanaannya, proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah daerah yang menangani pendapatan daerah diberikan waktu maksimal tiga hari. Selanjutnya, proses pada PPAT ditargetkan selesai maksimal dua hari, sedangkan proses di Kantah diselesaikan paling lama lima hari.

Kepastian waktu tersebut mulai dirasakan masyarakat yang tengah mengurus proses balik nama sertipikat. Salah satunya Imam, penerima kuasa yang sedang mengurus peralihan hak di Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Baca juga:  Tak Perlu Menunggu Lama, Layanan Pengukuran Tanah ATR/BPN Hadirkan Kepastian Jadwal

“Cepat sekarang dan lebih pasti. Jika pemohon sudah bayar pajak, baru PPAT bisa melakukan tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) dan bisa kita setorkan untuk peralihan hak di Kantah,” ujar Imam, Jumat (28/8/2026).

Sebagai staf PPAT, Imam menjelaskan bahwa layanan PERINTIS 10 Hari turut memudahkan proses pengurusan AJB. Tahap awal dilakukan melalui pengecekan bidang tanah milik pemohon. Setelah hasil pengecekan selesai dan disetujui, pihak pembeli dan penjual kemudian memenuhi kewajiban perpajakan masing-masing.

Pembeli berkewajiban membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh). Setelah seluruh kewajiban terpenuhi, AJB dapat dibuat dan ditandatangani untuk selanjutnya diajukan dalam proses peralihan hak di Kantah.

Loket Khusus PERINTIS

Untuk mendukung pelaksanaan layanan tersebut, Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyediakan loket khusus PERINTIS 10 Hari. Melalui loket ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan Peralihan Hak Terintegrasi berdasarkan akta PPAT.

Baca juga:  Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Memerlukan Kepastian Hukum Tanah, Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang

Layanan tersebut mencakup berbagai bentuk peralihan hak atas tanah, antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah, pembagian hak bersama, serta pemasukan tanah ke dalam perusahaan.

Petugas loket Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Novia, mengatakan kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan proses layanan berjalan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Menurutnya, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen, antara lain Surat Perintah Setor (SPS), bukti pembayaran SPS, Surat Pengantar Akta (SPA), serta kelengkapan data lainnya.

“Sebelum ada PERINTIS, SPS itu keluar ketika nanti setelah diverifikasi. Kalau sekarang wajib membawa berkas yang sudah ada SPS-nya. Masyarakat juga bisa langsung mendapatkan tanda terima saat di loket dengan syarat SPS dan seluruh berkas sudah lengkap,” jelas Novia.

Ratusan Berkas Masuk Setiap Hari

Antusiasme masyarakat terhadap layanan PERINTIS 10 Hari juga terlihat dari tingginya jumlah permohonan yang masuk di Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Baca juga:  GNPP Sumut Desak Kejatisu Dalami Temuan BPK di Polbangtan Medan, Ratusan Komputer Tak Diketahui Keberadaannya

Novia menyebut, sejak layanan tersebut diuji coba, loket khusus PERINTIS menerima ratusan berkas peralihan hak setiap harinya.

“Per Senin lalu (24/8/2026) bisa total 165 berkas. Kemarin hari Rabu 120 berkas, hari Kamis juga rata-rata ratusan,” ungkapnya.

Tingginya jumlah permohonan tersebut menunjukkan bahwa layanan yang memberikan kepastian waktu menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan.

Melalui PERINTIS 10 Hari, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya menyederhanakan sekaligus mengintegrasikan proses peralihan hak atas tanah sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, dan memiliki kepastian waktu.

Penerapan layanan ini juga menjadi bagian dari upaya ATR/BPN menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, modern, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.
(Clara)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kantor Pertanahan Dairi Ikuti Workshop Verifikasi Penataan Akses Reforma Agraria 2026

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria, khususnya melalui optimalisasi Penataan Akses Reforma Agraria yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tanah dan kesejahteraan masyarakat. ADVERTISEMENT Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dalam Workshop Wilayah I dalam rangka Verifikasi Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran …

Ancaman 2.304 Bencana Sepanjang 2026, ATR/BPN Dorong Penataan Ruang Berbasis Risiko

Clara T S

12 Nov 2026

JAKARTA –vokalpublika.comTingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat perencanaan pembangunan wilayah yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hingga 6 November 2026, Indonesia tercatat telah dilanda 2.304 kejadian bencana, sehingga aspek mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penataan ruang. ADVERTISEMENT Momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026 pun …

LKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …

Hadiri Dialog Bersama Kapolres,PIKI Dairi Tekankan pentingnya Ketekadanan Dan lingkungan Keluarga

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …

AMPI Dairi Ambil Bagian dalam Silaturahmi Kapolres, Dorong Sinergi Pemuda Jaga Kondusivitas Daerah.

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …

Dairi Perkuat Ketahanan Pangan, Lima Brigade Pangan Dikukuhkan untuk Dorong Pertanian Modern

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk dan mengukuhkan lima Brigade Pangan (BP) untuk mendorong pengelolaan pertanian yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing. ADVERTISEMENT Pengukuhan lima Brigade Pangan tersebut dilakukan oleh …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x