- UncategorizedPemkab Dairi Klarifikasi TPP 2026: Tambahan Anggaran Bukan Tambahan Besaran
- UncategorizedLayanan Pertanahan Kantah Kabupaten Bogor I Tetap Normal Pascapenyidikan Polisi
- UncategorizedATR/BPN Gandeng Perguruan Tinggi Percepat Penyusunan 1.703 RDTR hingga 2028
- UncategorizedWamen ATR/BPN Lantik 23 Pejabat, Perkuat Transformasi Layanan Pertanahan
- UncategorizedLayanan Pertanahan Kantah Kabupaten Bogor I Tetap Normal Pasca penyidikan Polisi
- UncategorizedUD Mersada Berampu Tempuh Sertifikasi Halal, Dorong Daging Lokal Dairi Masuk Rantai Pasok MBG
Kritik Pengamat Hukum: Gagal Bayar BMT di Pekalongan Antara Kerentanan Regulasi dan Urgensi Kehadiran Negara
Alwi Assagaf 06 Apr 2026 351 PEKALONGAN, Vokalpublika.com – Fenomena gagal bayar yang melanda Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Ummat di Kota Pekalongan menjelang Idul Fitri memicu sorotan tajam dari praktisi hukum. David Santosa, S.E., S.H., seorang pengamat hukum, menilai krisis ini bukan sekadar kegagalan manajerial, melainkan potret kerentanan sistemik koperasi di Indonesia.
David menjelaskan bahwa secara legal, BMT beroperasi sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992. Dampaknya, simpanan nasabah di BMT tidak dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana bank umum.
”BMT bukan bank. Regulasi yang ada saat ini lebih menitikberatkan pada pembinaan administratif daripada pengamanan dana sistemik. Inilah yang membuat posisi tawar nasabah sangat lemah saat terjadi krisis,” ujar David dalam opini hukumnya, Kamis (2/4).
Lebih jauh, David menyoroti adanya indikasi tindak pidana dalam kasus ini. Ia merujuk pada teori pertanggungjawaban hukum di mana pengurus dapat dipidana jika terbukti memiliki mens rea atau niat jahat.
Indikasi tersebut terlihat ketika lembaga masih terus menghimpun dana dari masyarakat hanya beberapa pekan sebelum akhirnya menyatakan gagal bayar dan menutup operasional.
“Jika ada perbuatan melawan hukum dan unsur kesengajaan, pengurus tidak bisa berlindung di balik status badan hukum koperasi,” tegasnya.
Merespons kebijakan pemerintah yang enggan memberikan dana talangan (bailout) bagi koperasi, David memberikan catatan kritis. Menurutnya, jika negara tidak hadir melalui bantuan finansial, maka negara wajib hadir melalui pengawasan yang ketat.
Ia menyayangkan belum adanya sanksi administratif atau evaluasi terhadap aparatur pembina (Dinas Koperasi/Kementerian) yang gagal mendeteksi risiko sejak dini. Menurutnya, akuntabilitas aparat pengawas harus diuji jika kelalaian mereka menyebabkan kerugian massal.
Sebagai solusi, David menawarkan tiga langkah konkret yakni, memproses pidana pengurus yang terbukti menyelewengkan dana, memperkuat deteksi dini sebelum kerugian meluas, mewajibkan keterbukaan informasi pengelolaan dana secara berkala kepada anggota.
”Hukum seharusnya hadir sebagai pelindung sejak awal, bukan sekadar pemadam kebakaran saat kerugian sudah terjadi,” pungkasnya.
RGP Convention Center Pemalang Hadirkan Fasilitas Gedung Serbaguna untuk Berbagai Agenda Acara ADVERTISEMENT Pemalang, Vokalpublika.com — Kebutuhan akan ruang pertemuan berkapasitas memadai untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan di Kabupaten Pemalang terus meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, RGP Convention Center hadir sebagai sarana gedung serbaguna yang dirancang untuk menampung beragam acara skala lokal hingga nasional. Gedung serbaguna ini …
Pemalang, Vokalpublika.com — Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Ulujami merintis pembentukan unit usaha bersama berbasis konsorsium. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum BUMDes yang digelar di Aula Pemcam Ulujami, Selasa (15/9/2026). ADVERTISEMENT Melalui konsorsium tersebut, Pemerintah Kecamatan Ulujami mendorong program SEWU (Sinergi Eduwisata Ulujami), sebuah konsep pengembangan kawasan terintegrasi yang menyatukan …
Pemalang, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan Pemalang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Triwulan III Tahun 2026 di Pendopo Kecamatan Pemalang, Senin (14/9/2026). Agenda ini dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah setempat. ADVERTISEMENT Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Pemalang Prasetyo Widiatmoko, Kapolsek Pemalang, Danramil 01/Pemalang, perwakilan Kepala Puskesmas, KUA, KWK, serta Dinas Pelayanan Satu Atap. …
Investasi Stone Crusher Rp6,7 Miliar Masuk Tahap Penyidikan, Polda Sulsel Mulai Bongkar Alur Dana dan Rangkaian Kerja Sama
MAKASSAR — 14 September 2026, Perkara dugaan penipuan dan penggelapan dalam kerja sama investasi Stone Crusher dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp6,7 miliar memasuki babak baru. ADVERTISEMENT Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 10 September 2026. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi …
Bukan Sekadar Barang Bukti! Siapa Pemilik, Siapa Pengirim, Ke Mana Tujuan, dan Bagaimana Status Cukainya? ADVERTISEMENT PONTIANAK, vokalpublika.com— Pengamanan 23.681.000 batang rokok oleh Tim Quick Response Kodaeral XII di Pelabuhan Dwikora Pontianak bukan perkara kecil. Puluhan juta batang hasil tembakau tersebut kini menjadi perhatian publik sekaligus membuka pertanyaan besar tentang jalur distribusi, kepemilikan barang, dokumen …
PONTIANAK,vokalpublika.com— Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII mengamankan 23.681.000 batang rokok yang diduga bermasalah dari sisi ketentuan cukai di kawasan Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat. ADVERTISEMENT Pengungkapan tersebut dilakukan oleh Tim Quick Response Kodaeral XII setelah menerima informasi mengenai dugaan pengiriman rokok menggunakan sejumlah truk dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
