- AdvertorialPLN Batam Tegaskan Aturan Listrik MKS, Warga Diingatkan Risiko dan Sanksi
- BeritaKasus Dugaan Pemerasan di Lapas Kotabumi Belum Jelas, KPLP Bungkam
- BeritaDidakwa Rusak Hutan Lindung, Bos Besar Dju Seng Tak Ditahan, Publik Curiga Ada ‘Perlakuan Khusus’ di PN Batam
- BeritaPererat Silaturahmi, MPC Pemuda Pancasila Pemalang Fokus pada Aksi Sosial dan Pembangunan Daerah
- BeritaSinergi TNI dan Pemdes Jebed Utara dalam Pembangunan Koperasi Merah Putih
- AdvertorialLewat Bazar PKK di MTQH XXXIV, Pemko Batam Dorong UMKM Tembus Pasar Global
Kritik Pengamat Hukum: Gagal Bayar BMT di Pekalongan Antara Kerentanan Regulasi dan Urgensi Kehadiran Negara
Alwi Assagaf 06 Apr 2026 110 PEKALONGAN, Vokalpublika.com – Fenomena gagal bayar yang melanda Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Ummat di Kota Pekalongan menjelang Idul Fitri memicu sorotan tajam dari praktisi hukum. David Santosa, S.E., S.H., seorang pengamat hukum, menilai krisis ini bukan sekadar kegagalan manajerial, melainkan potret kerentanan sistemik koperasi di Indonesia.
David menjelaskan bahwa secara legal, BMT beroperasi sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992. Dampaknya, simpanan nasabah di BMT tidak dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana bank umum.
”BMT bukan bank. Regulasi yang ada saat ini lebih menitikberatkan pada pembinaan administratif daripada pengamanan dana sistemik. Inilah yang membuat posisi tawar nasabah sangat lemah saat terjadi krisis,” ujar David dalam opini hukumnya, Kamis (2/4).
Lebih jauh, David menyoroti adanya indikasi tindak pidana dalam kasus ini. Ia merujuk pada teori pertanggungjawaban hukum di mana pengurus dapat dipidana jika terbukti memiliki mens rea atau niat jahat.
Indikasi tersebut terlihat ketika lembaga masih terus menghimpun dana dari masyarakat hanya beberapa pekan sebelum akhirnya menyatakan gagal bayar dan menutup operasional.
“Jika ada perbuatan melawan hukum dan unsur kesengajaan, pengurus tidak bisa berlindung di balik status badan hukum koperasi,” tegasnya.
Merespons kebijakan pemerintah yang enggan memberikan dana talangan (bailout) bagi koperasi, David memberikan catatan kritis. Menurutnya, jika negara tidak hadir melalui bantuan finansial, maka negara wajib hadir melalui pengawasan yang ketat.
Ia menyayangkan belum adanya sanksi administratif atau evaluasi terhadap aparatur pembina (Dinas Koperasi/Kementerian) yang gagal mendeteksi risiko sejak dini. Menurutnya, akuntabilitas aparat pengawas harus diuji jika kelalaian mereka menyebabkan kerugian massal.
Sebagai solusi, David menawarkan tiga langkah konkret yakni, memproses pidana pengurus yang terbukti menyelewengkan dana, memperkuat deteksi dini sebelum kerugian meluas, mewajibkan keterbukaan informasi pengelolaan dana secara berkala kepada anggota.
”Hukum seharusnya hadir sebagai pelindung sejak awal, bukan sekadar pemadam kebakaran saat kerugian sudah terjadi,” pungkasnya.
Kotabumi, vokalpublika.com – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, hingga kini belum menemui titik terang. Pihak Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) disebut masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi kepada publik.Pemberitaan yang sempat viral ini memicu perhatian luas masyarakat. Namun hingga Sabtu (11/4/2026), belum …
Batam, vokalpublika.com – Persidangan kasus perusakan hutan lindung Tanjung Gundap IV Batam, Kepulauan Riau dengan terdakwa Direktur PT Tunas Makmur Sukses(TMS) dan Direktur PT Sri Indah Barelang (SIB), Dju Seng anak dari Lim Jong Tjoen yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Batam mendapat sorotan dari masyarakat. Dalam perkara ini terdakwa Dju Seng tidak dilakukan penahanan …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang menggelar acara Halalbihalal di Sekretariat Pusat Komando (Puskom) pada Sabtu (11/4/2026). Selain sebagai ajang silaturahmi pasca-Lebaran, momentum ini menjadi sarana penguatan konsolidasi organisasi. Acara yang dihadiri oleh pengurus dan anggota dari berbagai wilayah di Kabupaten Pemalang ini berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Suasana akrab …
PEMALANG – Danramil 02/Taman Kodim 0711/Pemalang, Kapten Cke Mahmudin, menghadiri acara tasyakuran dimulainya pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Jumat malam (10/04/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Kepala Desa Jebed Utara, Setia Pambudi, S.IP., Babinsa Serma Arbadi, tokoh masyarakat, serta tokoh agama setempat. Kehadiran para tokoh ini …
SEMARANG, Vokalpublika.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jawa Tengah, Teguh Supriyanto, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepada pengurus DPD IWOI Kabupaten Purworejo. Penyerahan berlangsung di Sekretariat DPW IWOI Jateng, Semarang, Jumat (10/04/2026). SK tersebut diterima langsung oleh Ketua DPD IWOI Purworejo, Bin Darmanto, dengan disaksikan oleh Ketua DPW …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Akses transportasi di Dukuh Sawangan, Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, kini kembali normal. Pembangunan Jembatan Armco yang melintasi Sungai Gesing telah rampung dan resmi dapat dilalui masyarakat mulai Jumat (10/4/2026). Jembatan yang memiliki panjang 7,5 meter dan lebar 5 meter ini menjadi solusi permanen setelah infrastruktur sebelumnya hancur akibat bencana banjir …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
