- AdvertorialPJBTL Terbesar di Indonesia Resmi Diteken, PLN Batam–DayOne Dorong Batam Jadi Pusat Digital Asia Tenggara
- AdvertorialTP. PKK Kec. Bekasi Barat Wakili Kota Bekasi di Ajang Padus Puspa Swara Wanoja Sunda
- AdvertorialGowes dari Rumah, Walikota Bekasi Hadiri Penyerahan SK Kepala Sekolah
- BeritaBIADAB! Penarikan Paksa Honda CR-V Milik Pensiunan Polisi Tanpa Surat Resmi, Debt Collector Diduga Langgar UU Fidusia dan Terancam Pidana Berat
- AdvertorialMonitoring dan Evaluasi BPN Sumut di Dairi Perkuat Kinerja dan Pelayanan Pertanahan
- BeritaPolres Gresik Ungkap Penimbunan 17 Ribu Liter Solar Subsidi
Kritik Kebijakan WFH Jumat, Heru Kundhimiarso: Pelayanan Publik Taruhannya
Alwi Assagaf 09 Apr 2026 103 Pemalang, Vokalpublika.com – Rencana Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat memicu kritik tajam dari DPRD Kabupaten Pemalang. Kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi energi ini dinilai berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik dan disiplin pegawai di daerah.
Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, menegaskan bahwa tanpa kebijakan WFH pun, pengawasan terhadap disiplin ASN masih menjadi tantangan besar. Menurutnya, bekerja dari rumah justru akan memperlonggar kontrol terhadap kinerja aparatur.
”Tanpa WFH saja masih banyak ASN yang meninggalkan tanggung jawab. Jika kerja dari rumah diberlakukan, pengawasan semakin sulit dan masyarakat sebagai pembayar pajak yang akan dirugikan karena pelayanan terhambat,” ujar Kundhi dalam Rapat Pansus I LKPJ Bupati TA 2025, Kamis (9/4/2026).
Politisi PKB ini juga menyangsikan alasan efisiensi anggaran di balik kebijakan tersebut. Ia menyarankan pemerintah melakukan penghematan pada pos biaya operasional kantor yang tidak mendesak ketimbang mengubah pola kerja menjadi daring. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengkaji ulang kesiapan sistem pengawasan sebelum mengadopsi regulasi ini.
Latar belakang kebijakan
sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan rencana WFH satu hari dalam seminggu (setiap Jumat) bagi ASN pusat dan daerah. Langkah ini merupakan bagian dari paket efisiensi energi nasional yang mencakup:
Pembatasan Kendaraan Dinas, pengurangan penggunaan hingga 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik.
Pengurangan anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% dan luar negeri sebesar 70%. Mendorong ASN beralih dari kendaraan pribadi untuk menekan konsumsi energi di tengah dinamika global.
Aturan teknis kebijakan ini rencananya akan diterbitkan melalui Surat Edaran (SE) dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat.***
Pontianak, vokalpublika.com— Aksi penarikan kendaraan bermotor secara brutal dan tanpa dasar hukum kembali terjadi. Sebuah mobil Honda CR-V warna silver milik pensiunan anggota kepolisian diduga dirampas oleh oknum debt collector tanpa dokumen sah. Fakta ini mengarah pada dugaan kuat pelanggaran serius terhadap hukum, termasuk UU Fidusia dan ketentuan pidana. KRONOLOGIS MENCEKAM:Insiden terjadi di rumah Kausar, …
DAIRI –vokalpublika.com Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menerima kunjungan Tim Bidang I dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program serta kegiatan pertanahan di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN guna memastikan seluruh program strategis …
GRESIK, vokalpublika.com– Polres Gresik Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan total barang bukti mencapai sekitar 17.000 liter. Dalam kasus ini, satu orang tersangka berinisial ZA (46) telah diamankan dan ditahan di Rutan Polres Gresik Polda Jatim. Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan …
DAIRI – vokalpublika.com Upaya mewujudkan pengadaan tanah yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan terus diperkuat melalui penerapan penilaian dampak sosial sebagai instrumen strategis dalam setiap proses pembangunan untuk kepentingan umum. Penilaian dampak sosial dinilai memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengantisipasi berbagai konsekuensi sosial yang timbul akibat kegiatan pengadaan tanah. Hal ini menjadi penting mengingat …
DAIRI/Komitmen memperkuat tata kelola kebersihan dan ketertiban pasar terus digaungkan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi. Kali ini, Kepala sub Divisi (Kasubdiv) Kebersihan PD Pasar Dairi, Thomson Manullang, menegaskan kesiapan jajarannya dalam menjalankan tugas secara optimal guna mendukung visi dan misi Bupati Dairi, Vickner Sinaga, dalam menciptakan pasar yang bersih, tertib, dan nyaman. Langkah konkret …
Pemalang, Vokalpublika.com – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 234SC DPC Kabupaten Pemalang kembali menunjukkan komitmen sosialnya melalui aksi rutin “Jumat Berkah”. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Jumat (17/4/2026) ini, sebanyak 250 paket nasi kotak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan difokuskan di kawasan Jalan Pemuda, tepatnya di sekitar Lapangan Sepak Bola Mulyoharjo. Tim Hankam Ormas 234SC, …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
