Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Terima Aduan 2 mantan Karyawan PT GSD.

Probolinggo,-vokalpublika.com,-
Nahrowi (56) tahun, dan Baidowi (55) tahun, 2 mantan karyawan PT GSD anak perusahaan PT Telkom ini wadul DPRD Kota Probolinggo, soal uang pesangonnya yang dinilai tidak dibayar secara adil atau wajar, Persoalan ini kemudian dibahas dalam rapat dengar pendapat RDP di Komisi 3 DPRD, Rabu 03/12/2025 pagi.

ADVERTISEMENT

Rapat yang digelar di ruang Komisi III, Selain Nahrowi dan Baidowi, pihak PT GSD, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Disperinaker Kota Probolinggo juga dihadirkan.

Nahrowi menjelaskan permasalahannya, Ia bekerja sejak 1995 dan kemudian diputus kontrak tahun 2023, Pria asal Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo itu hanya diberi pesangon 5 juta rupiah, Itupun dibayar pada Maret 2024, Di situ tidak ada keterangan uang apa, jika uang tersebut merupakan uang pesangon, Nahrowi menyebutnya itu tidak wajar, Sebab banyak mantan karyawan yang lain seperti sekuriti atau satpam diberi uang lebih dari 10 juta rupiah.

Nahrowi bekerja sebagai tukang bersih-bersih atau cleaning service, Ia bahkan mengaku sering kali membeli sapu atau peralatan kebersihan lainnya pakai uang pribadi, “Kalau minta ke perusahaan itu lama, Bahkan seusia saya ini pakai gunting rumput untuk bersihkan ilalang sudah agak tidak mampu lagi, akhirnya saya sewa mesin pembersih rumput sendiri”, jelas Nahrowi.
Nahrowi memperpanjang kontrak kerja selama setahun sekali, Namun ia mengaku sering mendapat ancaman pemecatan setiap mengeluh soal kerjaan, “Akhirnya saya mengalah dan kontrak berakhir di tahun 2023”, ucap Nahrowi.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan mempertanyakan kesepakatan soal besaran pesangon, Coba pihak perusahaan saya ingin tahu.

dari Pihak PT GSD yang diwakili Fajar Eko, selaku Territory Revenue Office TRO atau divisi departemen keuangan menyatakan, “bahwa Nahrowi hanya menuntut uang pesangon yang dirasa tidak adil, kalau soal uang pesangon itu sudah dibayarkan, perusahaan sendiri telah memenuhi hak Nahrowi, Termasuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Kalau soal tidak sama nominal, itu saya tidak bisa menjawab, karena tugas saya hanya mendata besaran royalti dan lain-lain, Itu menjadi kewenangan atasan, bukan kami”, ucap fajar.

Kepala Disperinaker Kota Probolinggo Retno Fadjar Winarti mengatakan, “uang pesangon harus dibayarkan sebesar satu kali gaji per satu tahun, Aturan PKWT itu tertuang di PP nomor 5 tahun 2021, Pekerja kontrak karena masa kontrak habis maka pekerja berhak mendapat uang kompensasi, besarannya dihitung jangka PKWT yg telah dijelaskan”.
Retno kemudian menanyakan, “apakah kontrak dengan Nahrowi diberikan setiap tahun dan diberi uang pesangon atau tidak, Karena di kami tercatat PKWT nya itu berakhir Desember tahun 2022”, ujar Retno.

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Eko Purwanto kemudian memberi saran, “agar pihak PT Telkom dihadirkan, Ini sebenarnya simpel, kita harus tahu detailnya Biar tidak berlarut-larut”, kata Eko Purwanto.

Anggota Komisi 3 Robit Riyanto juga memberikan saran, “agar Fajar menyampaikan saja pada pihak perusahaan, Ini kan soal besaran uang, monggo disampaikan saja ditambah berapa, Kita juga tidak ingin perusahaan sampean tercoreng”, ucap politisi P 3 itu.

Alhasil, rapat dengar pendapat komisi 3 yang dipimpin Mukhlas Kurniawan memutuskan, agar pihak perusahan melakukan kesepakatan ulang dengan Nahrowi dan Baidowi, dengan tenggat waktu 10 hari, Disperinaker Kota Probolinggo juga diminta untuk mengawasi hasil kesepakatan tersebut. (Mamad)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)