Kepala SMK Negeri 1 Moro Bantah Tuduhan Bungkam dan Dugaan Penggelembungan Dana BOS Rp248 Juta

Karimun, Vokalpublika.com – Kepala SMK Negeri 1 Moro, Suprihatin, S.Pd., M.Ed., memberikan bantahan dan klarifikasi terkait pemberitaan yang dimuat BCN Indonesia pada 8 Agustus 2026 dengan judul “Kepsek SMK Negeri 1 Moro Karimun Diduga Bungkam Terkait Penggunaan Dana BOS Rp248 Juta Rupiah”.

Dalam klarifikasinya, Suprihatin menegaskan bahwa anggapan dirinya “bungkam” tidak benar. Ia menyebut telah merespons pesan awak media pada 7 Agustus 2026 dan menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan konfirmasi terhadap data terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar dan akurat, bukan karena menghindari konfirmasi ataupun menolak memberikan keterangan.

“Saya telah merespons pesan awak media dan menyampaikan akan mengonfirmasi data terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal itu dilakukan demi menjaga keakuratan informasi, bukan karena menghindar atau tidak mau memberikan keterangan,” demikian disampaikan Suprihatin dalam klarifikasinya, Senin (10/8/2026).

Bantah Ada Penyimpangan Dana BOS

Suprihatin juga memberikan penjelasan terkait penggunaan Dana BOS Tahun 2025 yang disebut dalam pemberitaan sebesar Rp248.220.000.

Ia menegaskan bahwa seluruh alokasi dana tersebut telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana tersebut antara lain mencakup administrasi kegiatan, pengembangan profesi guru, biaya langganan daya dan jasa, serta pengembangan perpustakaan.

Suprihatin menyatakan seluruh pertanggungjawaban penggunaan dana telah dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Ia juga menyebut pengelolaan Dana BOS tersebut telah diperiksa oleh tim audit BPK, Inspektorat, dan Tim BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

“Tidak ada temuan yang menyatakan adanya penyimpangan,” tegasnya.

Bantah Dugaan Penggelembungan Biaya

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya indikasi penggelembungan biaya, Suprihatin menyatakan hal tersebut belum didasari data dan fakta yang akurat.

Menurutnya, angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan sekolah telah disusun berdasarkan bukti fisik serta dokumen administrasi yang sah.

“Angka-angka dalam laporan keuangan sekolah telah disusun sesuai bukti fisik dan dokumen administrasi yang sah,” ujarnya.

Persoalkan Pengaitan dengan Kasus SMK Negeri Kundur

Suprihatin juga menyoroti penyebutan kasus yang terjadi di SMK Negeri Kundur dalam pemberitaan tersebut.

Ia menilai kasus tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan SMK Negeri 1 Moro dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Setiap sekolah memiliki manajemen dan laporan keuangannya masing-masing,” katanya.

Atas pemberitaan tersebut, Suprihatin meminta agar klarifikasi dan bantahannya dapat diberikan ruang oleh media sebagai bagian dari penerapan prinsip jurnalistik yang berimbang.

Ia juga berharap informasi mengenai pengelolaan Dana BOS SMK Negeri 1 Moro disampaikan berdasarkan data dan fakta yang telah diverifikasi sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Suprihatin menegaskan pihaknya tetap terbuka memberikan penjelasan lebih lanjut melalui prosedur dan waktu yang disepakati bersama.

Klarifikasi tersebut disampaikan Suprihatin pada 10 Agustus 2026 sebagai tanggapan atas pemberitaan mengenai penggunaan Dana BOS SMK Negeri 1 Moro Tahun 2025.