- UncategorizedDinas Pertanian Perkuat Kolaborasi dengan HRNS, Petani Kopi Dairi Didorong Mandiri Lewat POC
- UncategorizedBupati Dairi Hadiri Rakor Perumahan, Perkuat Sinergi Program 3 Juta Rumah
- BeritaMalam Anugerah ASN Achievements Award, Disdikbud Kota Probolinggo Raih Juara I Tingkat Jatim.
- BeritaRamadan sebagai Momentum Konsolidasi: DPW GHLHI Kepri Gelar Buka Puasa Bersama di Batam
- BeritaBendahara GHLHI Provinsi Kepri Berbagi Kurma di Beberapa Masjid Nongsa
- BeritaSinergi TNI dan Dinkes Brebes Perkuat Kesehatan Gigi Siswa Melalui Program TAF di Desa Cikuya
Kemenko Polkam Dorong Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepatan Pembangunan di Kaltim
admin 04 Jul 2025 113 Samarinda, VokalPublika.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
Komitmen ini disampaikan dalam forum koordinasi yang digelar Kemenko Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Samarinda, Kamis (3/7/2025). Kegiatan ini bertujuan menghimpun aspirasi serta merumuskan strategi percepatan pelaksanaan Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
“Kemenko Polkam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Ini menjadi dasar bagi kami menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan merata di seluruh Indonesia,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polkam, Ade Pratikno.
Dalam forum tersebut, beragam masukan dari pemerintah daerah dihimpun dan menjadi landasan awal untuk penyusunan substansi revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ade Pratikno menyebut, baik narasumber maupun peserta rapat menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi aktual di daerah.
“Revisi UU Pemerintahan Daerah perlu dilakukan agar kewenangan pusat dan daerah seimbang. Jika tidak relevan, justru akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah,” tegasnya.
Dari forum tersebut, muncul tiga poin penting yang menjadi sorotan:
- Revisi UU No. 23 Tahun 2014 diperlukan agar lebih kontekstual dengan tantangan dan dinamika yang dihadapi masing-masing daerah.
- Penyusunan kebijakan pusat sebaiknya melibatkan peran aktif pemerintah daerah, agar implementasinya lebih tepat sasaran dan tidak menyulitkan eksekusi di lapangan.
- Pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap pengembangan wilayah, terutama terkait pemanfaatan lahan, agar sejalan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal di Kalimantan Timur.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menjamin kebijakan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.
Probolinggo,-Vokalpublika.com,-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Instansi tersebut meraih Juara I kategori Performance Appraisal Terbaik dalam dalam ajang ASN Achievement Awards Tahun 2025, yang digelar di Surabaya pada hari Selasa 24 februari 2026 malam.Penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, dan tertuang dalam Piagam …
Batam, vokalpublika.com– Dewan Pimpinan Wilayah Gugus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (DPW GHLHI) Kepulauan Riau menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama pada Rabu (25/2/2026) pukul 17.00 WIB hingga selesai, bertempat di Swiss-Belhotel Baloi, Batam. Kegiatan yang mengusung tema silaturahmi dan penguatan sinergi penegakan hukum lingkungan ini dihadiri jajaran pengurus DPW, komunitas lingkungan hidup di Batam, serta Ketua …
Batam, vokalpublika.com – GHLHI Provinsi Kepulauan Riau kembali menebar kepedulian di bulan suci Ramadan melalui kegiatan berbagi kurma yang dilaksanakan di beberapa masjid di Nongsa. Kegiatan ini diwakili oleh Bendahara GHLHI Provinsi Kepri, Eko Istiyanto, yang hadir langsung di tengah jamaah. Pembagian kurma dilakukan menjelang waktu berbuka puasa, menyasar jamaah masjid serta masyarakat sekitar. Suasana …
Brebes, Vokalpublika.com – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes memperluas cakupan kegiatannya pada sektor kesehatan masyarakat. Selain fokus pada infrastruktur, Satgas TMMD bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menggelar pemberian Topikal Aplikasi Flour (TAF) bagi siswa SD Negeri Cikuya 01, Rabu 25 Februari 2026. Layanan kesehatan preventif ini dilakukan oleh Terapis …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kini justru menuai sorotan tajam. Alih-alih mendapatkan asupan nutrisi yang ideal, kualitas hidangan yang didistribusikan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Pemalang dinilai jauh dari ekspektasi dan terkesan dikelola secara asal-asalan. Kegaduhan ini bermula dari unggahan akun …
Pemalang, Vokalpublika.com – Aktivitas jual-beli di Pasar Comal meningkat menjelang berbuka puasa Ramadan 1447 H / 2026 M. Pedagang menawarkan berbagai kebutuhan pokok, sementara pembeli terlihat antusias memilih bahan-bahan untuk santapan keluarga. Beberapa harga mengalami fluktuasi. Ayam potong kini dijual Rp42.000 per kilogram. Harga telur sempat menyentuh Rp32.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp30.000. …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
