Kejari Maros Dalami Dugaan Pungli Sertifikasi Guru di Dinas Pendidikan

Maros, Vokalpublika.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros tengah mendalami dugaan pungutan liar (pungli) sertifikasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat terkait potensi penyalahgunaan dana tunjangan sertifikasi bagi lebih dari 2.300 guru di Kabupaten Maros.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros, Zulfikar, S.H., M.H., membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari masyarakat dan sedang melakukan telaah awal.

“Kami sudah menerima laporan pada hari Jumat. Identitas pelapor tidak bisa kami sebutkan demi keamanan,” ujar Zulfikar saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/10/2025).

Zulfikar menjelaskan, laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi awal dan akan dibahas melalui ekspose internal sebelum ditentukan langkah lanjutan.

“Sesuai SOP, pimpinan akan melakukan ekspose untuk menentukan langkah selanjutnya. Saat ini kami masih menelaah laporan sambil menunggu petunjuk dari pimpinan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai, S.STP., M.M., yang juga menjabat di Inspektorat Daerah, menyatakan siap membuka data dan mendukung penuh proses hukum.

“Kasus ini sebenarnya sudah lama jadi isu, bahkan sebelum saya menjabat. Namun apa pun yang terjadi di Dinas Pendidikan tetap menjadi tanggung jawab saya,” ujarnya.

Andi Wandi menegaskan bahwa mekanisme penyaluran dana sertifikasi dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru penerima, sehingga kecil kemungkinan ada pungutan di tingkat dinas.

“Setahu saya, dana sertifikasi langsung masuk ke rekening guru. Kalau ada dugaan pungli, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri,” katanya.

Dari total 2.300 guru penerima tunjangan sertifikasi di Maros, sekitar 1.400 guru telah terverifikasi penuh, sementara 700 lebih masih dalam proses koordinasi dengan operator sertifikasi.

“Kami siap menyerahkan seluruh data jika diminta oleh aparat penegak hukum,” tambahnya.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Maros, Andi Patiroi, S.Pd., M.Si., membantah adanya praktik pungli selama masa jabatannya.

“Selama saya menjabat, tidak ada pungli. Jika ada oknum, saya tidak tahu-menahu. Saya siap menjadi saksi jika diperlukan,” katanya melalui pesan WhatsApp, Senin (6/10/2025).

Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros mendukung penuh langkah Kejari dalam mengusut dugaan pungli di Dinas Pendidikan Maros.

“Kami baru mendapatkan informasi soal ini dan kami percayakan sepenuhnya kepada pihak aparat penegak hukum. Silakan diproses sesuai hukum, namun asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Chaidir juga meminta agar tidak ada intervensi terhadap pelapor dan saksi, serta menekankan pentingnya transparansi dan integritas di lingkungan pemerintah daerah.

“Kami berharap semua aparatur bekerja bersih dan profesional. Tidak boleh ada praktik pungli atau penyimpangan di tubuh pemerintahan,” tegasnya.(*) mirwan