Kejagung dan Dewan Pers Teken MoU, Dukung Penegakan Hukum dan Kemerdekaan Pers

Jakarta, Vokalpublika.com— Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Dewan Pers menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen memperkuat penegakan hukum dan melindungi kemerdekaan pers. Acara penandatanganan berlangsung di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Mengutip detiknews, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pentingnya sinergi antara kejaksaan dan media massa. “Bagi saya pribadi, pers adalah sahabat. Di mana pun juga, pers bagi saya juga adalah unsur pengawasan,” kata Burhanuddin seperti dikutip dari news.detik.com.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik. ““Itu betul, yang tadinya kita sedikit tertutup dengan pemberitaan, kita buka selebar-lebarnya. Walaupun dibuka lebar, ekses-ekses masih ada. Dan dari situlah kita perlunya suatu kerja sama dengan Dewan Pers,” ucap Burhanuddin” dalam laporan detiknews.

Menurutnya, peran media sangat vital dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. “Pekerjaan kejaksaan tak akan sampai kepada masyarakat jika tak ada pers. Keterbukaan informasi menjadi penilaian masyarakat terhadap kinerja kejaksaan,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan detiknews.

Selain sebagai penyampai informasi, pers juga berperan sebagai alat kontrol sosial. Burhanuddin mengatakan, “Melalui media, pihaknya bisa memonitor kinerja insan Adhyaksa di berbagai daerah. Fungsi pengawasan itu membuat jaksa tetap berada pada koridor yang seharusnya,” dikutip dari detiknews.

Luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks itu, pers menjadi mata dan telinga kejaksaan. “Luasan Indonesia yang begitu luas, kami tidak bisa memonitor cara teman-teman bekerja. Kami juga sadar bahwa tanpa pengawasan dari luar, saya yakin teman-teman saya juga masih banyak yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak sepatutnya untuk dilaksanakan,” ujar Burhanuddin, seperti dilaporkan oleh news.detik.com.

Ia juga mengakui peran cepat media dalam mendistribusikan informasi penting. “Tapi dengan adanya teman-teman pers, misalnya ada kejadian di Sabang, tapi dalam beberapa menit, kami sudah dapat mengetahuinya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih pada teman-teman media yang selama ini mendukung dan mengkritik. Tanpa dikritik, kami tidak akan jadi seperti ini,” imbuhnya dalam kutipan yang dimuat detiknews.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa fungsi pers sebagai pengawas turut mempercepat respons institusi negara. “Dengan bantuan pers itu, kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu peristiwanya di daerah, tapi pusat langsung tahu sehingga cepat merespons,” ucap Komaruddin seperti dikutip detiknews.

Ia menilai kerja sama antara Kejagung dan Dewan Pers sebagai langkah strategis. “Pers itu jadi mitra pemerintah, karena pengawasan dari pusat itu kan terbatas matanya, telinganya, kakinya, terbatas. Dengan pers itu membantu,” ujarnya dalam artikel yang dirilis oleh detiknews.

Namun demikian, Komaruddin menekankan pentingnya etika jurnalistik. “Memang perlu profesionalisme, etika, objektivitas. Jadi independensi yang disertai integritas dan profesionalisme, itu yang perlu kita kembangkan sehingga kemudian pers mendapat kepercayaan dari masyarakat,” pungkasnya dalam laporan news.detik.com.

Ruang Lingkup Kerja Sama

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup beberapa poin utama sebagaimana dijabarkan dalam berita detiknews:

1. Dukungan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers;
2. Penyediaan ahli dari Dewan Pers untuk mendukung proses hukum yang membutuhkan perspektif jurnalistik;
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif dan objektif;
4. Peningkatan sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan dan pers melalui pelatihan dan kerja sama berkelanjutan.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)