Home » Berita » Drama OTT KPK dan Operasi Senyap Kejagung: Siapa yang Kini Benar-Benar Menyelamatkan Uang Negara?

Drama OTT KPK dan Operasi Senyap Kejagung: Siapa yang Kini Benar-Benar Menyelamatkan Uang Negara?

Redaksi 08 Nov 2025 230

Penulis: Al-Azhar Yusuf, S.H., M.H – Praktisi Hukum

Advertisement
ADVERTISEMENT

Jakarta, vokalpublika.com -Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal dibentuk sebagai benteng terakhir dalam perang melawan korupsi. Tujuannya jelas: memberantas kejahatan korupsi dan menyelamatkan uang negara dari tangan para perampok berdasi.

Dulu, KPK dikenal berani dan digdaya. Tak peduli jabatan, pengaruh, atau kekuasaan, siapa pun yang korup akan dijerat tanpa pandang bulu. Dari operasi tangkap tangan bernilai besar hingga pengungkapan kasus sistemik, KPK pernah menjadi simbol harapan rakyat dan penjaga moralitas birokrasi.

Baca juga:  Bahas Lokasi Batalyon 908/Gajah Dompak, Bupati Dairi Hadiri Rapat di Kantor Gubernur Sumut

Namun, zaman telah berubah. Kini publik justru menyaksikan lembaga antirasuah itu sibuk mempertontonkan drama OTT dengan nilai tangkapan ratusan juta hingga beberapa miliar rupiah saja. Penanganan kasus pun tampak tebang pilih, bahkan sarat nuansa politis. Semangat awal pemberantasan korupsi yang murni demi keadilan seolah bergeser menjadi panggung pencitraan.

Ironisnya, di saat pamor KPK meredup, Kejaksaan Agung justru tampil menjadi pemain utama baru dalam penyelamatan uang negara. Tanpa sorotan berlebihan, lembaga yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin itu mampu mengungkap kasus-kasus besar — mulai dari korupsi timah, BTS Kominfo, hingga pelanggaran keuangan negara lainnya — dengan nilai kerugian yang fantastis.

Baca juga:  Bhabinkamtibmas Kelurahan Mbay I Hadiri Pengukuran Bidang Tanah, Sampaikan Himbauan Kamtibmas

Puluhan hingga ratusan triliun rupiah berhasil diselamatkan, dan itu dilakukan dengan cara yang relatif senyap, tanpa banyak drama di layar televisi.

Publik kini menilai, taring pemberantasan korupsi tampaknya telah berpindah tempat. Kejaksaan tampil sebagai lembaga penegak hukum yang efektif dan tegas, sementara KPK seolah kehilangan arah dan daya gebraknya.

Semoga ini menjadi cermin dan pengingat bagi KPK, bahwa keberanian dan integritas tidak bisa digantikan oleh sorotan kamera dan panggung pemberitaan.
Karena pada akhirnya, yang rakyat butuhkan bukanlah tontonan, melainkan hasil nyata: uang negara kembali, dan koruptor benar-benar dihukum.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
​Perkuat Budaya Gotong Royong, ASN Kecamatan Pemalang Bebenah Demi Kenyamanan Masyarakat

Alwi Assagaf

24 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan Pemalang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang representatif melalui kegiatan kerja bakti rutin “Jumat Bersih”, Jumat (24/7/2026). ADVERTISEMENT ​Kegiatan korve yang dipusatkan di seluruh area Kantor Kecamatan Pemalang tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), staf, dan karyawan tanpa terkecuali. ​Aksi ini bukan sekadar …

​Sinergi Pemerintah Kecamatan Ulujami dan Warga Kertosari: Dorong Kebersihan Lingkungan dan Serap Aspirasi Desa

Alwi Assagaf

24 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Sekretaris Kecamatan Ulujami memimpin aksi gotong royong kebersihan lingkungan di Desa Kertosari. Kegiatan ini melibatkan staf kecamatan, ASN Dinas Satu Atap Ulujami, serta warga setempat sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan, kesehatan, dan keindahan wilayah, Jumat 24 Juli 2026. ADVERTISEMENT ​Desa Kertosari dikenal memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang kuat. Selain menjadi …

AWPB Bongkar dan Tuntut Transparansi Anggaran Publikasi, Komisi A DPRD Pemalang Minta Diskominfo Buka Data

Alwi Assagaf

24 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang berlangsung hangat pada Jumat lalu. Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran publikasi dan kemitraan media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang, Jumat 24 Juli 2026. ADVERTISEMENT ​AWPB menilai pola kemitraan Diskominfo belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan dan …

Resmi Pimpin Perumda Tirta Mulia 2026–2031, Budi Harsudiono Dibayangi Evaluasi Ketat dan Target Direksi

Alwi Assagaf

24 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Pemerintah Kabupaten Pemalang resmi melantik Budi Harsudiono Seto Aji sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mulia periode 2026–2031 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jumat (24/7/2026). ADVERTISEMENT ​Pelantikan yang dihadiri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Sekda Bagus Sutopo, jajaran OPD, Dewan Pengawas, serta jajaran direksi BUMD se-Kabupaten Pemalang ini menjadi …

Semangat Perjuangan Membara dari Prajurit TNI AD menjadi Advokat, Rikha Permatasari Menjawab Ancaman, Tekanan, Intimidasi hingga Fitnah Keji dengan Melanjutkan Pendidikan secara Akademik Jenjang S3 Doktor Hukum

Redaksi

24 Jul 2026

Vokalpublika.com – Surabaya, 24 Juli 2026 – Perjalanan hidup seseorang sering kali ditempa bukan oleh kenyamanan, melainkan oleh berbagai ujian yang menguji keteguhan prinsip. Hal tersebut tergambar dalam perjalanan Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., seorang Purnawirawan Prajurit Wanita TNI Angkatan Darat yang kini mengabdikan dirinya sebagai advokat dan konsultan hukum. Berdasarkan curriculum …

Saksi Buka Suara Dugaan Tumbal Hukum Kasus Galian C Ilegal yang Libatkan Owner Showroom Mobil K-Cunk Motor
470

Redaksi

24 Jul 2026

Vokalpublika.com – TULUNGAGUNG – Babak baru mulai terkait kasus tambang ilegal yang melibatkan Owner Showroom mobil K-Chunk Motor Suryono. ADVERTISEMENT Sutarji alias Cipeng warga Desa Nglampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung memberi keterangan sebagai saksi didampingi Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang. Presiden Direktur Dwi Indro Tito Cahyono alias Tito, di Polres, jum’at (24/7/2026). Presiden Direktur …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x