Home » Berita » Karimun FTZ: 5,78% Warga Miskin, 5,52% Menganggur, Peringkat ke-3 Termiskin di Kepri

Karimun FTZ: 5,78% Warga Miskin, 5,52% Menganggur, Peringkat ke-3 Termiskin di Kepri

admin 18 May 2025 219

KARIMUN – Kabupaten Karimun menyandang status Free Trade Zone (FTZ) yang seharusnya menjadi magnet investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, realita berkata sebaliknya: Karimun justru mencatatkan diri sebagai kabupaten termiskin ke-3 di Provinsi Kepulauan Riau.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Karimun pada tahun 2024 mencapai 5,78%, atau sekitar 13.990 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga tinggi, yakni 5,52% per Agustus 2024. Angka-angka ini menjadi potret buram kegagalan sistem yang berjalan di tengah label zona ekonomi bebas.

Baca juga:  Proyek Galangan Kapal di Pesisir Durai Disorot : Reklamasi Tanpa Izin, Ekosistem Laut Terancam, Nelayan dan Warga Jadi Korban

Status FTZ yang semestinya membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal, justru tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Tenaga kerja dari luar daerah lebih dominan mengisi sektor industri, sementara masyarakat lokal sulit mendapatkan akses kerja yang layak. Banyak yang percaya bahwa proses rekrutmen tertutup dan sarat kepentingan koneksi.

Ketimpangan ini mengarah pada masalah sistemik yang lebih dalam: minimnya transparansi, lemahnya keberpihakan pada tenaga kerja lokal, serta dugaan kuat praktik nepotisme dan kolusi dalam sektor ketenagakerjaan. Tak sedikit masyarakat lokal merasa menjadi penonton di tanah sendiri, sementara proyek-proyek besar justru dinikmati oleh segelintir elite atau jaringan tertentu.

Baca juga:  Usulan Perda Beasiswa Diabaikan, Mahasiswa Karimun: “Ini Ketulian yang Disengaja!”

Padahal, Karimun memiliki potensi besar di sektor maritim, industri, dan pariwisata. Dengan lebih dari 250 pulau dan posisi strategis di jalur pelayaran internasional, seharusnya daerah ini dapat menjadi poros ekonomi kawasan barat Indonesia. Namun, potensi itu belum tergarap maksimal akibat lemahnya tata kelola dan rendahnya keberanian untuk menegakkan keadilan ekonomi.

Pemerintah daerah dinilai belum mampu menghadirkan kebijakan afirmatif yang nyata bagi warga. Tanpa langkah korektif dan audit menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan serta evaluasi terhadap dinas-dinas terkait, kondisi ini dikhawatirkan akan terus memburuk.Karimun saat ini bukan kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan keadilan. Dan selama itu dibiarkan, predikat sebagai kabupaten termiskin ke-3 bisa menjadi awal dari keruntuhan yang lebih dalam.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Related post
Satreskrim Polres Tomohon Ungkap Praktik Penimbunan BBM Solar Bersubsidi di Desa Leilem

Redaksi

05 Oct 2025

Tomohon, Vokalpublika.com – Tim Buser Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tomohon berhasil mengungkap praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Desa Leilem Dua, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, pada Minggu (5/10/2025) sekitar pukul 00.30 WITA. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Tomohon, Iptu Royke Mantiri, SH, MH, berdasarkan Surat Perintah Operasi …

Pulang ke Rumah: Budi Arie dan Jalan Sunyi Seorang Relawan

Redaksi

05 Oct 2025

Jakarta, vokalpublika.com – Sore itu, di tengah riuhnya Istana Negara yang baru saja menggelar pelantikan menteri, Budi Arie Setiadi berdiri dengan wajah tenang. Tak ada gurat kecewa, apalagi kemarahan. Ia justru tersenyum, menjawab pertanyaan wartawan dengan nada santai dan penuh canda. “Yang pasti balik adalah ke rumah,” ucapnya, ketika ditanya ke mana langkahnya akan berlabuh …

Makanan Bergizi Gratis di Nias Selatan Bermasalah, GMNI Desak Dapur Ditutup dan Pegawai SPPI Dipecat

Redaksi

05 Oct 2025

Nias Selatan, vokalpublika.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai tonggak penting menuju Generasi Emas Indonesia 2045, kini menuai kecaman keras di Kabupaten Nias Selatan. Hasil pemantauan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Nias Selatan menemukan bahwa sejumlah dapur penyedia MBG diduga memberikan makanan berulat, tidak matang, …

Kodam XIX/Tuanku Tambusai: Soliditas dan Kewaspadaan TNI Kunci Hadapi Era Globalisasi

Redaksi

05 Oct 2025

Pekanbaru ,vokalpublika.com- Dalam peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan pentingnya kewaspadaan seluruh prajurit untuk menghadapi perubahan yang semakin dinamis. Hal tersebut disampaikan oleh Kasdam XIX/TT Brigjen Bagus Suryadi Tayo di halaman Kantor Gubernur Riau, Minggu (5/10). “Perubahan lingkungan strategis pada tataran global, nasional, regiomal yang semakin dinamis dan kompleks menjadi …

Lapor Pak Kapolda! Aliran Sungai Singingi Didesa Sungai Paku Marak Aktifitas PETI

Redaksi

05 Oct 2025

Kuansing, vokalpublika.com -Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Aliran Sungai Singingi Tepatnya di desa sungai paku kecamatan Singingi hilir, kabupaten kuantan singingi, Riau Terpantau Puluhan Rakit PETI beraktifitas. pasalnya, dilaporkan kembali beroperasi aktivitas PETI sejak dua bulan belakang hingga hari ini, Minggu 5 Oktober 2025 pasca perhelatan Pacu Jalur HUT Kuansing. Kegiatan PETI tersebut …

Serasa Hukum Tak Lagi Bertaring di Jepara, Proyek Gardu Induk PLN Tetap Berjalan Meski Belum Ada Solusi

Alwi Assagaf

05 Oct 2025

Jepara, Vokalpublika.com – Aroma ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum kembali menyeruak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pasalnya, proyek pembangunan Gardu Induk PLN di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, yang tengah menjadi polemik antara warga dengan pihak pengembang, masih terus berjalan seperti biasa, meski belum ada keputusan hukum maupun solusi resmi dari pemerintah daerah 04/10/2025. Pantauan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x