Janji 5.000 Lapangan Kerja Belum Terpenuhi, Mahasiswa: Warga Malah Didorong Jadi TKI Berisiko

KARIMUN, Vokal Publika — Janji Bupati dan Wakil Bupati Karimun untuk menciptakan 5.000 lapangan kerja baru masih menjadi sorotan publik. Alih-alih membuka peluang kerja yang layak di daerah, pemerintah daerah justru dianggap mendorong warga untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri — sebuah pilihan yang dinilai penuh risiko, terutama bagi kalangan muda dan kurang informasi.

Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang asal Karimun, menyampaikan keprihatinannya terhadap langkah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun yang membuka lowongan kerja ke sektor restoran di Malaysia.

“Sektor restoran di Malaysia bukan termasuk sektor formal yang diatur dalam regulasi penempatan TKI. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, warga yang berangkat sangat rentan terhadap eksploitasi, upah yang tidak sesuai, dan tidak adanya jaminan sosial,” ujar Okta saat dihubungi Vokal Publika, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, program seperti ini bertolak belakang dengan janji politik kepala daerah yang pada masa kampanye berkomitmen membuka ribuan lapangan kerja baru di Kabupaten Karimun.

“Janji Bupati dan Wakil Bupati Karimun untuk menciptakan 5.000 lapangan kerja sangat kami apresiasi, namun hingga kini belum terlihat wujud nyatanya di lapangan. Justru pemerintah memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan skema yang belum transparan,” kata Okta.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan regulasi yang kuat dalam setiap proses penempatan tenaga kerja migran, khususnya di sektor informal. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan kerja ke luar negeri sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi angka pengangguran.

“Menjadi TKI bukanlah kesalahan, tapi negara dan daerah memiliki tanggung jawab memastikan keselamatan dan hak-hak pekerja terpenuhi. Jangan jadikan masyarakat, terutama anak muda, sebagai korban dari sistem yang tidak siap,” tegasnya.

Masyarakat Menunggu Kepastian

Di tengah situasi ekonomi yang masih belum stabil, masyarakat Karimun berharap janji penciptaan 5.000 lapangan kerja bukan hanya sebatas angka kampanye. Banyak warga, khususnya generasi muda, menantikan hadirnya industri baru, investasi daerah, dan pelatihan keterampilan yang bisa membuka jalan kerja berkelanjutan di wilayah sendiri.

Sebagian warga mengungkapkan keinginan untuk bekerja di luar negeri bukan karena pilihan utama, melainkan karena keterbatasan akses pekerjaan di dalam daerah.

“Kalau di Karimun ada kerja yang layak, siapa yang mau jauh-jauh ke luar negeri dengan risiko tinggi?” ujar salah satu warga Kecamatan Meral yang enggan disebut namanya.

Publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memenuhi janjinya dan menciptakan iklim kerja yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Karimun.