Home » Berita » Ibu Mengkritik Menu MBG, Anak Dikeluarkan Dari Sekolah

Ibu Mengkritik Menu MBG, Anak Dikeluarkan Dari Sekolah

Redaksi 29 Dec 2025 66

Jakarta, vokalpublika.com – Unggahan seorang ibu di Kabupaten Kampar tentang menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya adalah suara kepedulian, bukan pembangkangan. Dalam tulisannya di media sosial, ia mempertanyakan menu yang dinilai minim variasi dan patut dievaluasi apakah benar-benar memenuhi standar gizi anak usia dini. Ia juga menyinggung kurangnya penjelasan kepada orang tua terkait standar menu, biaya per porsi, serta mekanisme pengawasan. Pertanyaan itu wajar, logis, dan lahir dari naluri seorang ibu yang ingin memastikan anaknya tumbuh sehat.


Namun respons yang muncul justru mencederai akal sehat dan nilai pendidikan. Anak dari ibu tersebut dikeluarkan dari sekolah. Bukan karena pelanggaran disiplin, bukan karena perilaku anak, melainkan karena opini orang tuanya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan pada unggahan sang ibu, melainkan pada sikap anti-kritik dalam pelaksanaan program MBG.
Kritik yang disampaikan sang ibu tidak mengandung ujaran kebencian, tidak menyerang pribadi, dan tidak menolak program negara. Ia hanya bertanya: apakah makanan yang diberikan benar-benar bergizi dan layak untuk anak-anak? Dalam negara demokratis, pertanyaan semacam ini bukan ancaman, melainkan bentuk partisipasi warga dalam mengawal kebijakan publik.

Baca juga:  Dapur Berkah Bersama Tasnanizam,Milik Yayasan Dradjat Budi Bangsa Yang Ada di Kecamatan Tanjungjaya Kembali Menuai Sorotan Warga


Ketika kritik dibalas dengan hukuman terhadap anak, maka yang terjadi adalah penyimpangan serius. Anak dijadikan alat tekanan untuk membungkam suara orang tua. Ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak atas pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi instrumen intimidasi.
Program MBG bertujuan mulia, tetapi tujuan mulia tidak akan tercapai jika dijalankan dengan cara membungkam. Transparansi, keterbukaan, dan dialog dengan orang tua adalah syarat mutlak keberhasilan program. Tanpa itu, MBG berisiko berubah dari kebijakan gizi menjadi proyek pencitraan yang anti-evaluasi.
Unggahan sang ibu seharusnya dibaca sebagai peringatan dini, bukan pembangkangan. Program sebesar MBG tidak akan runtuh oleh kritik, tetapi justru akan menguat jika mau dikoreksi. Yang melemahkan program bukan suara warga, melainkan ketakutan untuk mendengar kebenaran.
Ketika seorang ibu mempertanyakan gizi makanan anaknya lalu negara menjawab dengan mengorbankan hak pendidikan anak tersebut, maka yang patut dipertanyakan bukan niat sang ibu, melainkan arah kebijakan dan nurani kita bersama.

Baca juga:  Buruh Kepung DPR, Tuntut Satgas PHK dan Hapus Outsourcing

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Tags :
Related post
Aroma KKN Menguat, Proyek Pengaman Pantai Gunungsitoli Diduga Sarat Penyalahgunaan Wewenang

Redaksi

10 Jan 2026

Gunungsitoli, vokalpubika.com — Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat di Kota Gunungsitoli. Kali ini, sorotan publik tertuju pada proyek Pengaman Pantai yang diduga kuat sarat konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat daerah. Ketua DPC Pelita Prabu Kota Gunungsitoli, Happy A. Zalukhu, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut tidak bisa …

Pemalang Tetapkan City Walk Sebagai Kawasan Bebas Pedagang: Pedagang Sebelum Ada City Walk Bagaimana Nasibnya Sekarang?

Alwi Assagaf

09 Jan 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Kota Pemalang kini memiliki aturan tegas untuk kawasan City Walk di Jalan Jenderal Sudirman. Pemerintah Kabupaten menetapkan area ini sebagai zona bebas pedagang kaki lima (PKL), seiring upaya menata ruang publik perkotaan agar lebih rapi dan tertib. Melalui video imbauan berdurasi 1 menit 37 detik, Satpol PP bersama Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang …

Ruas Jalan Perwira Petarukan – Pemalang Rusak Parah: Bahayakan Pengendara, Mobilitas Warga Terganggu

Alwi Assagaf

09 Jan 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Kondisi jalan kabupaten kembali dikeluhkan warga. Pasalnya, kerusakan jalan tersebut dinilai sangat mengancam keselamatan para pejalan kaki maupun para pengendara, baik pengendara roda dua maupun roda empat. Hampir setahun belakangan, Jalan Perwira yang berada di wilayah Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, belum tersentuh perbaikan. Ruas jalan milik pemkab yang menghubungkan dua kecamatan (Kecamatan …

Ketum Hanura Oso Resmikan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Bareng 7 Parpol Lain

Redaksi

09 Jan 2026

Jakarta, vokalpublika.com – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (Oso) dan tujuh pimpinan partai politik (parpol) nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jalan H.O.S Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).Sekber GKSR dibentuk untuk memperjuangkan hilangnya suara rakyat pada Pemilu 2024 lalu. Delapan partai nonparlemen tersebut adalah Partai Hanura, Partai Persatuan …

Pasca Lomba Siskamling, Polsek Warujayeng Intensifkan Sambang Pos Kamling

Redaksi

09 Jan 2026

Nganjuk, vokalpublika.com– Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Lomba Siskamling yang digelar Polres Nganjuk, Polsek Warujayeng melaksanakan kegiatan sambang ke sejumlah pos keamanan lingkungan, salah satunya Pos Kamling Lingkungan Bojan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kamis (08/01/2026). Kegiatan sambang tersebut bertujuan untuk memastikan keberlanjutan aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) sekaligus memberikan motivasi kepada warga agar tetap aktif …

Proyek Rumdis Kepsek SDN 44 Terentang Diduga Bermasalah: Masyarakat Menjerit, Bupati dan DPRD Sanggau Bungkam

Redaksi

09 Jan 2026

Kalbar, Sanggau, vokalpublika.com– Jeritan masyarakat terkait proyek pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah SDN 44 Terentang, Kabupaten Sanggau, Tahun Anggaran 2025, seolah tak digubris. Proyek yang diduga kuat menyimpang dari ketentuan bestek ini berjalan tanpa respons berarti dari Bupati maupun DPRD Kabupaten Sanggau. Meski indikasi pelanggaran teknis terlihat jelas di lapangan, pemerintah …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x