- UncategorizedPeringati Hari Lingkungan Hidup Nasional, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Komitmen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
- UncategorizedAMPI JAYA” Menggema di Paropo: Syukuran Tahun Baru Jadi Momentum Kebangkitan AMPI Dairi
- BeritaHujan Deras Disertai Angin Kencang, Akibatkan Dua Rumah Warga Tambakrejo – Pemalang Rusak
- BeritaJalan Desa Kalisaleh – Belik Pemalang Rusak Bertahun-tahun! Minim Penerangan, Warga Dihimbau Hati-hati
- BeritaPeringati Hari Desa Nasional 2026, Ribuan Warga Pemalang Meriahkan Jalan Sehat dan Senam Pagi Bersama Bupati
- BeritaCity Walk Jadi Pilihan Olahraga Pagi Bupati Pemalang dan Keluarga
GEMPAR Nilai DPRD Tak Bisa Cuci Tangan Soal UHC: “Legislatif Kok Baru Kaget Sekarang?”
Alwi Assagaf 07 Jan 2026 122 Pemalang, Vokalpublika.com — Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Pemalang terkait kebijakan pembatasan Universal Health Coverage (UHC) yang belakangan ramai dikritik. GEMPAR menilai pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan besar soal fungsi pengawasan legislatif yang dinilai lemah.
Koordinator GEMPAR, Muzaki Ali, menyebut klaim keterkejutan DPRD atas kebijakan UHC adalah hal yang tidak masuk akal dalam sistem pemerintahan daerah.
“Kalau DPRD bilang kaget dan baru tahu ada kebijakan diskriminatif, itu justru alarm kegagalan fungsi pengawasan. Legislatif ngapain selama ini?” tegas Muzaki Ali.
Kebijakan Strategis Tanpa Pengawasan?
Menurut GEMPAR, perubahan skema UHC bukan kebijakan teknis biasa, melainkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada hak hidup masyarakat. Karena itu, tidak masuk akal jika DPRD mengaku tidak tahu-menahu.
Muzaki menilai, ada dua kemungkinan: legislatif memang dilibatkan tapi diam, atau *legislatif lalai menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
“Dua-duanya sama-sama bermasalah. Jangan sampai publik disuguhi drama saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Eksekutif Diduga Jalan Sendiri, DPRD Tak Boleh Lepas Tangan
GEMPAR juga menyoroti peran eksekutif yang diduga membuat kebijakan UHC tanpa melibatkan legislatif. Namun demikian, menurut Muzaki, kondisi itu tidak bisa dijadikan alasan bagi DPRD untuk cuci tangan.
“Kalau benar eksekutif jalan sendiri, seharusnya DPRD sejak awal memanggil, menegur, bahkan menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Faktanya tidak,” katanya.
Dugaan Strategi Cuci Tangan Bupati.
Lebih jauh, GEMPAR menduga adanya “strategi cuci tangan” dalam penerbitan kebijakan pembatasan UHC. Muzaki menilai penandatanganan kebijakan oleh kepala dinas “sebelum rotasi jabatan” patut dicurigai sebagai skenario untuk mengaburkan tanggung jawab politik.
“Kepala dinas lama disuruh tanda tangan, lalu diganti. Kepala dinas baru tinggal bilang itu bukan keputusannya. Bupati aman, pejabat aman, rakyat yang jadi korban,” tegas Muzaki.
UHC Bukan Sekadar Angka Administrasi.
GEMPAR menegaskan bahwa UHC bukan persoalan angka kepesertaan atau efisiensi anggaran, melainkan menyangkut nyawa dan hak dasar warga. Karena itu, seluruh aktor kebijakan — baik eksekutif maupun legislatif — harus bertanggung jawab secara moral dan politik.
“Jangan jadikan rakyat sebagai korban permainan birokrasi. Kalau DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan sandiwara kaget dan fokus membongkar kebijakan ini sampai ke akar,” pungkas Muzaki Ali.***(Alwi Assagaf).
Pemalang, Vokalpublika.com – Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Pemalang pada Jumat sore, (9/1/2026). Dampak peristiwa tersebut menyebabkan dua rumah warga di Dukuh Sumberharjo, RT 03 RW 07, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, mengalami kerusakan bagian atap dan bangunan. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kabupaten Pemalang, kejadian …
Pemalang, Vokalpublika.com – Kondisi jalan Desa Kalisaleh, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, memerlukan perhatian serius. Sejumlah titik jalan mengalami kerusakan parah dan berlubang, sementara fasilitas penerangan jalan masih sangat minim. Kerusakan ini telah berlangsung bertahun-tahun, sehingga menimbulkan kesulitan bagi warga dan pengendara yang melewati jalan tersebut. Informasi mengenai kondisi jalan ini muncul melalui video unggahan salah …
Pemalang, Vokalpublika.com – Pagi semangat ribuan warga meriahkan jalan sehat dan senam pagi di udara yang sejuk. Gelora Krida Muda, Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan. Minggu (11/1/2026), dipenuhi gelak tawa dan semangat warga Kabupaten Pemalang. Ribuan peserta dari berbagai wilayah berkumpul mengikuti kegiatan jalan sehat dan senam bersama untuk memperingati Hari Desa Nasional. Warna-warni pakaian olahraga, …
Pemalang.Vokalpublika.com – Pagi yang cerah udara sejuk di City Walk Pemalang, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, memanfaatkan kawasan City Walk Pemalang untuk melakukan olahraga pagi bersama keluarga, Minggu (11/01/2026). Aktivitas tersebut berlangsung di ruang terbuka publik yang biasa digunakan masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas santai. Pada kegiatan tersebut, Bupati Pemalang terlihat menggunakan sepatu roda serta dengan …
Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dinilai gagal menertibkan tempat prostitusi, karaoke, dan penjualan minuman beralkohol. Hal tersebut terlihat dari masih beroperasinya sejumlah tempat yang belum jelas perizinannya, sehingga menyebabkan rusaknya moral serta memberi pengaruh buruk bagi generasi muda. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang, Widiyana Aji …
Pemalang, Vokalpublika.com – Perubahan mulai terlihat di Jalan Anggur, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Minggu (11/1/2026). Warga yang sebelumnya hanya berbincang soal kebutuhan harian kini mulai membahas peluang usaha bersama seiring proses pembangunan Koperasi Merah Putih yang mendapat pendampingan Danramil 01 dan Camat Pemalang. Keterlibatan Danramil (Koramil 01/Pemalang) tampak sejak tahap awal perencanaan. Pendampingan …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
