Gas Natuna Mengalir ke Singapura, Batam Baru Dapat Sisa? Projo Kepri Desak Pemerintah Utamakan Kepentingan Nasional

BATAM, vokalpublika.com – Di saat kebutuhan energi dalam negeri terus meningkat, pertanyaan lama kembali mengemuka dari Kepulauan Riau: mengapa gas bumi dari Natuna lebih banyak mengalir ke Singapura dibanding dimanfaatkan untuk kepentingan nasional?

Pertanyaan tersebut kembali mencuat menyusul pembangunan konektivitas pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) – Pulau Pemping – Batam yang diproyeksikan menambah pasokan energi bagi Batam. Padahal selama lebih dari dua dekade, sebagian besar gas dari wilayah Natuna Barat diketahui mengalir ke Singapura melalui jaringan pipa yang melintasi wilayah Kepulauan Riau.

Sekretaris DPD Projo Kepulauan Riau, Herdiansyah, S.T., menilai sudah saatnya pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekspor gas bumi tersebut.

“Ketahanan energi nasional harus menjadi prioritas utama. Ketika kebutuhan dalam negeri terus meningkat, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali arah pemanfaatan gas bumi yang selama ini lebih banyak diekspor,” kata Herdiansyah kepada vokalpublika.com.

Berdasarkan data yang pernah dipaparkan dalam pembahasan Komisi XII DPR RI, produksi gas dari sistem WNTS mencapai sekitar 190 MMSCFD. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 hingga 160 MMSCFD masih mengalir ke Singapura, sementara pasokan yang disiapkan untuk Batam melalui proyek WNTS-Pulau Pemping sekitar 110 BBTUD.

Fakta tersebut memunculkan ironi tersendiri.

Di satu sisi, Batam terus dipromosikan sebagai pusat investasi, kawasan industri strategis, dan motor pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, kebutuhan energi kawasan industri tersebut selama bertahun-tahun masih menghadapi tantangan pasokan.

Batam Menjadi Jalur, Singapura Menjadi Tujuan

Secara geografis, Batam berada tepat di jalur strategis distribusi gas menuju Singapura. Namun manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kepulauan Riau.

Menurut Herdiansyah, kondisi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kembali paradigma pengelolaan sumber daya alam nasional.

“Jangan sampai daerah yang menjadi pintu gerbang ekspor hanya menjadi penonton. Sumber daya alam Indonesia harus lebih dahulu memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan dorongan berbagai pihak agar pasokan gas dari Natuna semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk pembangkit listrik dan sektor industri di Batam.

Antara Devisa dan Kedaulatan Energi

Di sisi lain, pemerintah tentu menghadapi dilema yang tidak sederhana.

Ekspor gas selama ini menghasilkan devisa negara dan terikat dalam berbagai kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri. Karena itu, setiap perubahan kebijakan harus mempertimbangkan aspek hukum, investasi, dan hubungan bilateral.

Namun Herdiansyah menilai kepentingan nasional tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Menurutnya, gas bumi yang dimanfaatkan di dalam negeri berpotensi menciptakan nilai tambah lebih besar melalui penguatan industri, pembukaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga pengurangan biaya energi nasional.

“Pertanyaannya sederhana, apakah kita ingin terus menjual bahan mentah atau menggunakan sumber daya itu untuk memperkuat industri nasional? Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi soal arah pembangunan bangsa,” tegasnya.

Saatnya Berani Menentukan Arah

Perdebatan mengenai ekspor gas sebenarnya bukan isu baru. Namun meningkatnya kebutuhan energi domestik membuat diskusi tersebut kembali relevan.

Pembangunan pipa WNTS-Pulau Pemping yang kini memasuki tahap konstruksi menjadi simbol perubahan arah kebijakan energi yang mulai memberi ruang lebih besar bagi kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, bagi sebagian masyarakat Kepulauan Riau, pertanyaan mendasarnya tetap sama:

Mengapa gas dari Natuna sudah puluhan tahun mengalir ke Singapura, sementara Batam baru belakangan memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang berada di wilayahnya sendiri?