- AdvertorialBupati Tasikmalaya Beri Penghormatan dan Apresiasi Kepada ASN Pemkab Tasikmalaya
- Berita900 Masih Ditahan Polda Metro Jaya, Mahasiswa minta Rekan Mereka Dilepaskan
- BeritaWaduh!!! Sekda Pemalang Dicopot, Heriyanto Turun Jadi Staf Ahli Bupati, Posisi Plt Sekda Masih Teka Teki
- BeritaAksi Rapat Dengar Pendapat Warga dilakukan BEM UI di Gerbang Gedung DPR RI
- BeritaPETI di Napan Kembali Beroperasi Tanpa Tersentuh Hukum, Aph Setempat Jangan Tutup Mata
- BeritaSekdes Mekarsari Diduga Langgar Disiplin, Camat dan Inspektorat Diminta Bertindak
DEW Rampai Nusantara Kepri Desak Menteri ESDM Tinjau Ulang Kenaikan Tarif Listrik PLN Batam
Redaksi 01 Jul 2025 82 Batam, Vokalpublika.com – Rampai Nusantara Kepri menyampaikan sikap resmi menolak kebijakan kenaikan tarif listrik PLN Batam sebesar 1,43 persen yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli 2025 Hari ini. Melalui Sekretaris RN Kepri, Fadli menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat di Kota Batam dan wilayah sekitarnya.
“Kenaikan tarif ini tidak relevan dengan situasi rakyat. Menteri ESDM harus segera meninjau ulang dan mengedepankan kebijakan yang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat Batam,” tegas Fadli, dalam pernyataan tertulis Selasa (1/7)
Selain itu, RN kepri menyayangkan tidak adanya ruang formal bagi DPRD Kepri dan DPRD Kota Batam dalam pengambilan kebijakan tarif listrik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Menurut Rianto, DPRD seharusnya memiliki hak konsultatif dan persetujuan formal terhadap kebijakan-kebijakan energi strategis seperti ini.
“DPRD tidak boleh hanya jadi pendengar pasif. Daerah perlu diberi hak konstitusional untuk membela kepentingan rakyatnya, termasuk soal listrik yang menyangkut kebutuhan pokok,” ujar Fadli.
Meskipun kenaikan tarif disebut hanya berlaku bagi pelanggan daya 3.500 VA ke atas, instansi pemerintah, dan pelanggan kerja sama operasi (KSO), RN menilai dampak domino dari kebijakan ini tak dapat dihindari:
Kenaikan biaya produksi dan distribusi barang/jasa Lonjakan harga sewa properti dan biaya layanan publik. Tekanan terhadap pelaku usaha kecil dan UMKM Melemahnya konsumsi masyarakat kelas menengah
“Logika bisnis PLN Batam tidak bisa diterapkan mentah-mentah dalam konteks pelayanan dasar masyarakat. Ketika rakyat terbebani, negara dan BUMN wajib menahan diri,” lanjut Fadli.
Adapun sikap Tuntutan Rampai Nusantara Kepri Yaitu :
1. Menteri ESDM meninjau ulang kebijakan kenaikan tarif PLN Batam dan membuka ruang evaluasi publik.
2. DPRD Kepri dan DPRD Batam diberikan kewenangan formal dalam proses penetapan kebijakan energi lokal.
3. PLN Batam diminta transparan terkait struktur biaya dan margin keuntungan.
4. Forum konsolidasi pemuda dan masyarakat sipil segera dibentuk untuk mengawal isu-isu strategis seperti energi, pangan, dan transportasi.
“Batam bukan hanya kawasan ekonomi, tapi juga rumah bagi rakyat yang ingin hidup layak. Ketika negara gagal menjaga harga listrik tetap terjangkau, maka pemuda harus mengambil peran sebagai benteng terakhir rakyat. Kami siap berdiri di barisan itu,” tegas Fadli.
Kabupaten Tasikmalaya,Vokalpublika.com – Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin memimpin upacara purna tugas,kenaikan pangkat,dan penyematan tanda kehormatan bagi ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Senin (6/10/2025). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 55 ASN purna tugas, 164 ASN naik pangkat, serta 492 ASN menerima tanda kehormatan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka. Dalam sambutannya, Bupati Cecep …
Jakarta, vokalpublika.com – Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia secara khusus meminta pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membebaskan rekan mereka. “900 rekan kita masih ditahan, tidak mendapatkan makanan yang baik, dan tidak diperbolehkan membaca buku, padahal teman kita suka buku,” kata Sathir narahubung aksi BEM UI. Mahasiswa menyesali tidak dapat …
Pemalang, Vokalpublika.com – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, melakukan pergeseran posisi jabatan di jajaran Sekretariat Daerah Pemalang dengan melantik Heriyanto sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Senin 6 Oktober 2025. Pergeseran atau pencopotan Heriyanto, banyak pihak berspekulasi lantaran sebelumnya dikritik keras oleh anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lantaran …
Jakarta, vokalpublika.com – Dua bis mengangkut mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia (UI) ke depan gerbang gedung DPR RI pukul 15.00 WIB. Satu mobil komando juga dihadirkan dalam kegiatan aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sathir selaku narahubung kegiatan aksi BEM UI menyampaikan bahwa aksi mereka lakukan karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia …
Kampar,vokalpubika.com – Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali beraktivitas di perbatasan Kampar dan Kuantan Singingi Tepatnya di dusun Napan, Masuk Wilayah Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Senin (6/10/2025). Padahal PETI di Napan ini sangat terlihat jelas dari jalan Lintas, di sekitar belakang rumah pak Riadi Namun hingga saat ini tidak ada penindakan dari APH …
Asahan, Vokalpublika.com – Disiplin kerja aparatur pemerintahan desa kembali menjadi sorotan. Sekretaris Desa (Sekdes) Mekarsari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, diduga kerap tidak hadir tepat waktu dan jarang berada di kantor pada jam kerja. Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa Sekdes Mekarsari sering datang siang hari, padahal kehadiran dan kedisiplinan pejabat desa merupakan contoh …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
Karimun, vokalpublika.com – Seorang pria bernama Jantro Butar–Butar dilaporkan ke Polres Karimun atas dugaan menyalahgunakan profesi sebagai pengacara atau advokat tanpa legalitas resmi. Laporan ini dilayangkan oleh Ronald Reagan Baringbing, S.H. bersama rekannya Patas Sulaiman Rambe, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Joni alias Acun, korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara ini bermula …
