- BeritaRomy Soekarno Usul Pemilu Digital: Hemat Anggaran, Cegah Kecurangan
- BeritaKKP Bongkar Tambang Ilegal di 153 Pulau Kecil
- BeritaBatam Kota Harmoni, Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan
- BeritaBatam Ekspor Struktur Turbin Angin ke AS, Amsakar: Ini Kebanggaan dan Tonggak Baru Industri Kita
- BeritaWakil Bupati Meranti Lantik 28 Pejabat, Tegaskan Tak Ada Unsur Politik
- BeritaYayasan Sahabat Ainon Ibrahim Kolaborasi Lintas Komunitas Gelar Khitanan Massal di Pulau Lance Batam Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H

DEW Rampai Nusantara Kepri Desak Menteri ESDM Tinjau Ulang Kenaikan Tarif Listrik PLN Batam
Batam, Vokalpublika.com – Rampai Nusantara Kepri menyampaikan sikap resmi menolak kebijakan kenaikan tarif listrik PLN Batam sebesar 1,43 persen yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli 2025 Hari ini. Melalui Sekretaris RN Kepri, Fadli menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat di Kota Batam dan wilayah sekitarnya.
“Kenaikan tarif ini tidak relevan dengan situasi rakyat. Menteri ESDM harus segera meninjau ulang dan mengedepankan kebijakan yang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat Batam,” tegas Fadli, dalam pernyataan tertulis Selasa (1/7)
Selain itu, RN kepri menyayangkan tidak adanya ruang formal bagi DPRD Kepri dan DPRD Kota Batam dalam pengambilan kebijakan tarif listrik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Menurut Rianto, DPRD seharusnya memiliki hak konsultatif dan persetujuan formal terhadap kebijakan-kebijakan energi strategis seperti ini.
“DPRD tidak boleh hanya jadi pendengar pasif. Daerah perlu diberi hak konstitusional untuk membela kepentingan rakyatnya, termasuk soal listrik yang menyangkut kebutuhan pokok,” ujar Fadli.
Meskipun kenaikan tarif disebut hanya berlaku bagi pelanggan daya 3.500 VA ke atas, instansi pemerintah, dan pelanggan kerja sama operasi (KSO), RN menilai dampak domino dari kebijakan ini tak dapat dihindari:
Kenaikan biaya produksi dan distribusi barang/jasa Lonjakan harga sewa properti dan biaya layanan publik. Tekanan terhadap pelaku usaha kecil dan UMKM Melemahnya konsumsi masyarakat kelas menengah
“Logika bisnis PLN Batam tidak bisa diterapkan mentah-mentah dalam konteks pelayanan dasar masyarakat. Ketika rakyat terbebani, negara dan BUMN wajib menahan diri,” lanjut Fadli.

Adapun sikap Tuntutan Rampai Nusantara Kepri Yaitu :
1. Menteri ESDM meninjau ulang kebijakan kenaikan tarif PLN Batam dan membuka ruang evaluasi publik.
2. DPRD Kepri dan DPRD Batam diberikan kewenangan formal dalam proses penetapan kebijakan energi lokal.
3. PLN Batam diminta transparan terkait struktur biaya dan margin keuntungan.
4. Forum konsolidasi pemuda dan masyarakat sipil segera dibentuk untuk mengawal isu-isu strategis seperti energi, pangan, dan transportasi.
“Batam bukan hanya kawasan ekonomi, tapi juga rumah bagi rakyat yang ingin hidup layak. Ketika negara gagal menjaga harga listrik tetap terjangkau, maka pemuda harus mengambil peran sebagai benteng terakhir rakyat. Kami siap berdiri di barisan itu,” tegas Fadli.
OI P
08 Jul 2025
Jakarta, Vokalpublika.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merancang transformasi sistem pemilu menuju era digital, termasuk penerapan electronic voting (e-voting). Usulan ini disampaikan Romy dalam rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Senin (7/7). Ia menekankan pentingnya Demokrasi 5.0, sebuah …
OI P
08 Jul 2025
Jakarta, Vokalpublika.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan sebanyak 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebar di 153 pulau kecil di Indonesia. Namun, sebagian besar kegiatan tambang tersebut belum memiliki izin pemanfaatan pulau kecil dari KKP. “Kalau IUP-nya 370 di 153 pulau kecil. Kalau izin (IUP) itu kan dari Kementerian ESDM dan pemerintah daerah. Rata-rata …
OI P
07 Jul 2025
Batam, Vokalpublika.com – Suasana penuh kedamaian mewarnai pembukaan acara “Hamba Tuhan Bermazmur I” di Hotel Vista, Senin (7/7/2025). Dalam momen penuh spirit kebersamaan ini, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, hadir membawa pesan mendalam tentang pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman. “Batam adalah rumah besar bagi semua. Kota ini harus menjadi tempat yang damai, …
OI P
07 Jul 2025
Batam, Vokalpublika.com – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menghadiri seremoni pelepasan struktur jacket untuk proyek Empire Wind di Seatrium Batam Yard, Kabil. Struktur baja berteknologi tinggi hasil rakitan industri lokal ini akan dikirim ke Amerika Serikat guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di wilayah Pantai Timur …
OI P
07 Jul 2025
Meranti, Vokalpublika.com – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 28 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Senin (7/7). Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 18 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 10 Pejabat …
OI P
06 Jul 2025
Batam, Vokalpublika.com – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Yayasan Sahabat Ainon Ibrahim (YSAI) menggelar khitanan massal bertajuk “Dengan Berkhitan Semoga Menjadi Anak yang Sholeh” pada Minggu, 6 Juli 2025. Kegiatan sosial ini berlangsung di Pulau Lance, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan melibatkan 25 anak dari keluarga kurang mampu …
22 May 2025 1.507 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
14 May 2025 1.155 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
25 Jun 2025 986 views
Karimun, vokalpublika.com – Seorang pria bernama Jantro Butar–Butar dilaporkan ke Polres Karimun atas dugaan menyalahgunakan profesi sebagai pengacara atau advokat tanpa legalitas resmi. Laporan ini dilayangkan oleh Ronald Reagan Baringbing, S.H. bersama rekannya Patas Sulaiman Rambe, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Joni alias Acun, korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara ini bermula …
01 Jun 2025 776 views
Karimun, VokalPublika.com — Di tengah bisingnya dunia politik yang kerap dipenuhi gemerlap panggung dan sorotan kamera, ada satu sosok yang memilih berjalan berbeda. Ia tak banyak bicara di media, tapi langkahnya senantiasa terasa di tengah masyarakat. Dialah Hj. Rohani, politisi perempuan yang kini melangkah lebih jauh dari DPRD Kabupaten Karimun ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau. …
10 Jun 2025 756 views
Karimun, vokalpublika.com – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Karimun melayangkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD yang dinilai lebih sibuk tampil di media daripada menjalankan fungsi pengawasan secara nyata. Kritik tersebut disampaikan dalam pernyataan terbuka yang diterima redaksi pada Senin (10/6). Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, menjadi salah …
25 May 2025 719 views
Karimun, 25 Mei 2025 — Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Raden Richky Dwi Muhardi sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Karimun periode 2022–2025, dinamika politik kepemudaan mulai menghangat. Salah satu nama yang mencuat sebagai bakal calon ketua periode selanjutnya adalah Hairun Amirin, S.AP, seorang aktivis muda yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan di Karimun. …
18 May 2025 679 views
Jakarta, Vokal Publika — DPP PROJO akhirnya angkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang menyeret nama Budi Arie Setiadi dalam pusaran kasus judi online. Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Handoko, menyebut narasi yang berkembang saat ini sarat dengan framing jahat dan fitnah murahan yang mencoba mendiskreditkan sosok Ketua Umum mereka. “Stop narasi sesat dan framing jahat terhadap …

Comments are not available at the moment.