Home » Berita » Dugaan Manipulasi Suara Warnai Jelang Pemilihan Ketua APDESI, Isu Uang Rp3 Juta per Kades Mencuat

Dugaan Manipulasi Suara Warnai Jelang Pemilihan Ketua APDESI, Isu Uang Rp3 Juta per Kades Mencuat

Admin 21 Aug 2025 508

Takalar, vokalpublika.com— Pemilihan calon Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tingkat Kabupaten Takalar diduga tidak sepenuhnya berjalan fair. Sorotan publik muncul setelah mencuat isu adanya praktik penghimpunan suara secara manipulatif oleh salah satu kandidat yang disebut-sebut melibatkan pemberian sejumlah uang kepada kepala desa.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Informasi yang beredar menyebutkan, setiap kepala desa diduga “dititipi” dana sebesar Rp3 juta agar mendukung calon tertentu dalam pemilihan Ketua APDESI mendatang. Dugaan praktik ini menimbulkan keresahan di kalangan anggota, mengingat APDESI sejatinya merupakan wadah yang mestinya menjunjung tinggi nilai kebersamaan, profesionalitas, dan integritas.

Baca juga:  Polres Tuban Gelar Anjangsana Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Jalin Silaturahmi ke Purnawirawan, Warakawuri, dan Anggota Sakit

Sejumlah pihak menyayangkan jika benar ada politik uang yang merusak marwah organisasi desa tersebut. “Kalau benar ada oknum calon yang melakukan praktik seperti itu, tentu mencederai proses demokrasi di tingkat desa. APDESI ini seharusnya menjadi wadah perjuangan kepala desa, bukan ajang transaksi,” ujar Ketua JOIN Takalar, Kemal Situru, S. Pd.M.Si, Kamis (21/8/2025).

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari panitia pemilihan maupun pihak APDESI terkait isu dugaan manipulasi suara tersebut. Namun, sejumlah kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengakui adanya pendekatan intensif dari tim sukses kandidat tertentu, termasuk dengan iming-iming bantuan dana.

Baca juga:  Dukung Program Presiden, PT. Saudagar Komoditi Nuswantoro Buka Peluang Pengembangan Sektor Perdagangan di Jateng

Praktik semacam ini dikhawatirkan dapat menciptakan preseden buruk bagi organisasi, sekaligus menimbulkan fragmentasi di tubuh APDESI. Selain itu, publik menilai hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas kepala desa yang menjadi tulang punggung pembangunan di tingkat desa.
Pemilihan Ketua APDESI kali ini memang menjadi perhatian luas, sebab posisi tersebut strategis dalam memperjuangkan berbagai kepentingan desa, termasuk kebijakan pembangunan, anggaran, hingga representasi desa di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.

Publik kini menunggu transparansi dan sikap tegas dari pihak panitia maupun Dewan Pimpinan APDESI terkait dugaan manipulasi suara ini. Integritas organisasi akan dipertaruhkan jika isu tersebut tidak segera diluruskan dan ditangani sesuai aturan yang berlaku.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Perkuat Tata Kelola Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Ikuti Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Tahun 2026

Clara T S

29 Jul 2026

Medan – vokalpublika.comDalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menghadiri Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan. ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut …

​Bupati Pemalang Kena OTT, Kundhi PKB: KPK Tepat, Peringatan DPRD Tak Diindahkan Pelayanan Publik Harus Terus Berjalan

Alwi Assagaf

29 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang terkait dugaan korupsi jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa mengejutkan publik. Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso, mengapresiasi langkah tegas KPK dan mendesak pelayanan publik di Pemalang tetap berjalan normal. ADVERTISEMENT ​”Di atas segalanya, kita berharap …

Robot Simanullang Gaspol Digitalisasi Pajak Dairi, Pembayaran QRIS dan Virtual Account Segera Diluncurkan

Clara T S

29 Jul 2026

Bapenda Dairi dan Bank Sumut Perkuat Sinergi, Core PAD Disiapkan Pantau Penerimaan Daerah Secara Real-Time. ADVERTISEMENT SIDIKALANG – vokalpublika.comBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Robot Simanullang terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Virtual Account, Bapenda …

OTT Bupati Pemalang: KPK Sita Rp2 Miliar dan Amankan 21 Orang

Alwi Assagaf

29 Jul 2026

Jakarta, Vokalpublika.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang. Selain menyita uang tunai, tim penyidik meringkus 21 orang dari tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. ADVERTISEMENT ​Lima orang yang tertangkap tangan di Jakarta, termasuk Bupati Pemalang, …

PT DPM Bangun Ekosistem Pelestarian Budaya Pakpak Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Clara T S

29 Jul 2026

SIDIKALANG _vokalpublika comPelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui seremoni semata, tetapi harus diwujudkan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi landasan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dalam mendukung Aktivasi Seni Budaya Pakpak yang digelar di Desa Tungtung Batu, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi. ADVERTISEMENT Melalui kegiatan yang berlangsung pada 25 Juli 2026 itu, …

Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Kementerian Haji dan Umrah, Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara

Clara T S

29 Jul 2026

Sidikalang –vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung tertib administrasi pertanahan melalui penyerahan Sertipikat Hak Pakai atas nama Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Dairi. Penyerahan sertipikat tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset milik instansi pemerintah sekaligus memperkuat legalitas aset negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x