- BeritaDrama Birokrasi Sekda Definitif Pemalang, Praktisi Hukum: Publik Jangan Dibodohi!
- UncategorizedSemangat Hari Kebangkitan Nasional 2026, Pemkab Dairi Kebut Infrastruktur dan Perkuat Mitigasi Bencana Lewat Program Sejuta Pohon
- AdvertorialPemkab Dairi Dorong Percepatan Pembayaran PBB-P2 2026 Melalui Kanal Non-Tunai
- AdvertorialPenguatan Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Jadi Fokus Sosialisasi DP3AP2KB Dairi
- AdvertorialBP Batam Perkuat Tata Kelola Bersih Melalui Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2026
- AdvertorialDinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tindaklanjuti Dugaan Pencemaran di Kali Rawalumbu
Drama Birokrasi Sekda Definitif Pemalang, Praktisi Hukum: Publik Jangan Dibodohi!
Alwi Assagaf 20 May 2026 36 PEMALANG, Vokalpublika.com – Polemik kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Kabupaten Pemalang terus menggelinding dan memicu sorotan tajam. Langkah Bupati Pemalang yang melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengisian jabatan tersebut dinilai sejumlah pihak hanya sebagai narasi politik yang mengaburkan substansi hukum.
Praktisi hukum, Dr. Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM., menegaskan bahwa tata kelola pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama—termasuk Sekda Kabupaten—kini telah diatur secara ketat melalui regulasi modern.
Menurutnya, merujuk pada regulasi aparatur sipil negara, mekanisme persetujuan teknis kepegawaian berada dalam domain sistem merit nasional yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), bukan lagi bersifat sentralistik di Kemendagri.
”Kalau hari ini masih ada narasi seolah-olah pengisian Sekda tergantung restu Kemendagri, itu menyesatkan publik. Mekanisme dan persetujuan teknis kepegawaian berada dalam sistem ASN nasional melalui BKN, bukan lagi pola lama,” ujar Imam saat memberikan keterangan kepada media, Rabu 20 Mei 2026.
Imam mengkritik keras alasan klasik seperti “masih konsultasi” atau “menunggu koordinasi pusat” yang kerap dijadikan argumen pemerintah daerah. Menurutnya, pembiaran posisi strategis ini berpotensi memicu dugaan maladministrasi serta mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan.
”Publik jangan dibodohi dengan drama birokrasi. Kalau memang serius ingin (Sekda) definitif, prosesnya bisa dipercepat. Yang menjadi pertanyaan publik sekarang: kenapa terlalu lama kosong? Ada apa di balik tarik-ulur ini?” cecarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan dampak fatal dari kekosongan jabatan struktural tertinggi di lingkungan ASN daerah tersebut.
”Sekda itu motor administrasi pemerintahan daerah. Kalau terlalu lama kosong atau hanya diisi pelaksana tugas (Plt) terus-menerus, maka berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi dan membuka ruang kepentingan politik kekuasaan,” tambah Imam.
Imam juga menyoroti agenda lawatan jajaran Pemkab Pemalang ke Jakarta yang dinilainya berisiko dipersepsikan publik sebagai upaya mengulur waktu jika tidak segera membuahkan hasil konkret.
Ia mendesak agar pengisian jabatan Sekda segera dituntaskan secara profesional dan terbuka tanpa menjadikannya sebagai komoditas kompromi politik.
”Jabatan Sekda bukan alat kompromi politik. Ini jabatan strategis yang menentukan arah administrasi daerah. Kalau terlalu lama kosong, maka wajar masyarakat curiga ada permainan kepentingan di belakang layar,” pungkasnya.
Dairi //vokalpublika.comPemerintah Kabupaten Dairi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan pajak daerah dengan melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun 2026 kepada pemerintah desa dan kelurahan di 15 kecamatan se-Kabupaten Dairi. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 4 …
Dairi //vokalpublika.comPenguatan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak dan perempuan menjadi fokus utama dalam kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Dairi terkait pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), …
Lampung utara, vokalpublika.com- Pelayanan prima yang diberikan Rumah Sakit Candimas Medical Center (CMC) bersama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara menuai apresiasi dari masyarakat. Kolaborasi cepat dalam membantu pengaktifan BPJS nonaktif dinilai sangat membantu warga kurang mampu yang tengah membutuhkan pelayanan kesehatan darurat. Hal itu dirasakan langsung oleh Nurul, warga Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar, yang …
SRAGEN, Vokalpublika.com – Menjelang rangkaian upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen menunjukkan komitmen nyata melalui sinergi yang harmonis bersama Satgas TMMD Kodim 0725/Sragen. Bersama-sama, kedua unsur ini melaksanakan penataan dan pembersihan menyeluruh di lokasi kegiatan pada Selasa (19/05/2026). Di lapangan, Wagino selaku Mandor Pelaksanaan …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Taman, Pemalang, terus berjalan konsisten dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Melalui SPPG 05 Dapur BGN-Mitra Mandiri Yayasan Al-Ikhlas Taman, sebanyak 3.020 porsi makanan sehat disalurkan kepada berbagai elemen masyarakat pada Selasa (19/5/2026). Berdasarkan data penyaluran hari ini, sasaran program mencakup kelompok lintas generasi yang …
Lima Puluh Kota//vokalpublika comSertipikat tanah ulayat kini menjadi benteng penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi, memiliki kepastian hukum, serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Bagi masyarakat Nagari Sitapa, Kabupaten Lima Puluh Kota, keberadaan sertipikat tanah ulayat dinilai mampu memperkuat posisi ninik mamak dalam menjaga dan melindungi tanah …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
