Home » Berita » DPD ASWIN Kalbar Bongkar Dugaan Mafia Solar Subsidi di Sanggau, Mobil Tangki Pertamina dan Dua Armada Agen Diduga Terlibat Praktik “Kencing” BBM

DPD ASWIN Kalbar Bongkar Dugaan Mafia Solar Subsidi di Sanggau, Mobil Tangki Pertamina dan Dua Armada Agen Diduga Terlibat Praktik “Kencing” BBM

Redaksi 23 May 2026 109

Sanggau, Kalbar — Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali menyeruak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kali ini, sorotan keras datang dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Kalbar terkait dugaan praktik ilegal “kencing” BBM subsidi yang diduga melibatkan satu unit mobil tangki pengangkut BBM dan dua armada agen penyalur.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Kasus ini memicu perhatian publik karena menyangkut distribusi solar subsidi milik negara yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, petani, nelayan, transportasi umum, hingga pelaku usaha mikro. Dugaan pengurangan volume BBM di tengah perjalanan dinilai bukan lagi pelanggaran biasa, melainkan indikasi kuat kejahatan distribusi energi bersubsidi.

Ketua DPD ASWIN Kalbar, Budi Gautama, menegaskan praktik semacam itu harus dibongkar secara terang-benderang karena berdampak langsung terhadap kelangkaan solar subsidi di lapangan.

“Jika dugaan praktik ‘kencing’ BBM subsidi ini benar terjadi, maka itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak rakyat dan dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang merugikan negara maupun masyarakat,” tegas Budi Gautama.

Baca juga:  ​May Day di Pemalang: Dari Longmarch ke Meja Perundingan, APBN Kawal Kesejahteraan Pekerja

Menurutnya, praktik mafia BBM subsidi selama ini diduga menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan solar subsidi di berbagai daerah. Di saat masyarakat antre dan kesulitan mendapatkan solar, oknum tertentu justru diduga mengambil keuntungan dari distribusi yang semestinya diawasi ketat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan dugaan aktivitas mencurigakan tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau dengan melibatkan satu armada mobil tangki pengangkut BBM dan dua kendaraan lain yang diduga berkaitan dengan agen tertentu. Dugaan adanya pemindahan atau pengurangan isi BBM di tengah jalur distribusi kini menjadi sorotan serius.

DPD ASWIN Kalbar mendesak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, BPH Migas, dan pihak terkait segera turun melakukan penyelidikan terbuka dan profesional untuk mengungkap dugaan permainan distribusi solar subsidi tersebut.

Baca juga:  Pekerjaan Darurat di Hari Jumat, Apakah Boleh Tinggalkan Shalat Jumat?

Selain itu, ASWIN Kalbar juga meminta PT Pertamina Patra Niaga melakukan audit internal menyeluruh terhadap armada pengangkut, sistem distribusi, hingga pola pengawasan penyaluran BBM subsidi di wilayah Kalimantan Barat.

“Jangan sampai subsidi negara yang nilainya triliunan rupiah justru dijadikan ladang permainan oleh oknum mafia BBM. Negara dirugikan, rakyat kecil menjadi korban,” ujar Budi.

DPD ASWIN Kalbar menegaskan bahwa distribusi BBM subsidi telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Pasal 55 UU Migas disebutkan bahwa setiap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana berat.

Tak hanya itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM juga secara tegas mengatur bahwa BBM subsidi wajib disalurkan tepat sasaran dan dilarang disalahgunakan demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

Baca juga:  ​Kecamatan Pemalang Dorong Kesadaran Lingkungan Lewat Gerakan Jumat Bersih

ASWIN Kalbar menilai aparat penegak hukum tidak boleh lamban menangani persoalan tersebut karena dugaan praktik mafia solar subsidi telah lama menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Kalbar.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang terus diawasi. Dugaan permainan distribusi BBM subsidi yang melibatkan armada pengangkut juga harus dibuka secara transparan. Jika terbukti, para pelaku wajib diproses hukum tanpa pandang bulu,” tegas Budi Gautama.

Kasus dugaan mafia solar subsidi di Sanggau kini menjadi perhatian serius publik Kalimantan Barat. Masyarakat berharap aparat segera bertindak cepat, transparan, dan tegas agar distribusi BBM subsidi benar-benar kembali tepat sasaran dan tidak lagi menjadi bancakan oknum tertentu.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Sering Terjadi Kecelakaan, Bupati Dairi Minta Pemerintah Pusat Bertindak Benahi Infrastruktur Jalan Nasional

Clara T S

11 Jul 2026

JAKARTA –vokalpublika.comMaraknya kecelakaan berulang yang menelan korban jiwa di ruas jalan nasional sepanjang sekitar 14 kilometer di Kabupaten Dairi mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mendesak pemerintah pusat segera membenahi infrastruktur jalan demi meningkatkan keselamatan masyarakat. ADVERTISEMENT Bupati Dairi Vickner Sinaga didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Untung Roy Nahampun menyampaikan langsung persoalan tersebut dalam audiensi dengan Kementerian …

Sekda Dairi Hadiri Wisuda dan Pengukuhan Siswa SMA Unggul Del, Dorong Generasi Muda Raih Prestasi hingga Tingkat Dunia

Clara T S

11 Jul 2026

TOBA – vokalpublika.comBupati Dairi Ir. Vickner Sinaga, M.M., yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, menghadiri acara Wisuda Siswa Angkatan XII sekaligus Pengukuhan Siswa Angkatan XV SMA Unggul Del yang berlangsung di Gedung Serbaguna Yayasan Del, Laguboti, Kabupaten Toba, Sabtu (11/7/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran Sekda Dairi menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) …

Ketua DPC K-SPSI Kota Probolinggo Kuatkan Barisan Pekerja Gelar Konsolidasi.

Redaksi

11 Jul 2026

Probolinggo,-Vokalpublika.com,-Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) akhir-akhir ini yang tidak sesuai aturan, dan semakin meningkatnya perusahaan yang tidak melaksanakan Regulasi sesuai UU tenaga kerja.Dalam hal ini, DPC KSPSI Kota Probolinggo berupaya kuatkan barisan pekerja dengan menggelar konsolidasi anggota.Konsolidasi ini diikuti puluhan peserta perwakilan pekerja yg tergabung dalam Serikat pekerja, yang bertempat di warung bebek Cak …

Resmi Dilantik Sebagai Sekda, Bagus Sutopo Terima Ucapan Selamat dan Harapan Besar dari Kecamatan Pemalang

Alwi Assagaf

11 Jul 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Pemerintah Kecamatan Pemalang menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya Bagus Sutopo, S.STP., M.A.P., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang yang baru. Momentum pelantikan ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. ADVERTISEMENT ​Dalam pernyataan resminya, jajaran Pemerintah Kecamatan Pemalang menaruh harapan besar agar …

​Lepas Pj Sekda Pemalang, Kecamatan Ulujami Harapkan Legacy Endro Johan Jadi Inspirasi ASN

Alwi Assagaf

11 Jul 2026

​PEMALANG, Vokalpublika.com – Keluarga besar Pemerintah Kecamatan Ulujami memberikan apresiasi tinggi kepada Endro Johan Kusuma, AP., M.Si., atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang. ADVERTISEMENT ​Selama masa baktinya, Endro dinilai sukses mengawal roda pemerintahan dan memberikan keteladanan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pemalang. Kepemimpinannya …

​Diduga Kongkalikong Bancakan Anggaran, Proyek Revitalisasi SDN 03 Mojo Senilai Rp923 Juta Disorot, Pekerja Abaikan APD dan Kepsek Merangkap Kontraktor

Alwi Assagaf

11 Jul 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com — Proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 03 Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp923.305.900,- tersebut terindikasi mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan pantauan lapangan pada Sabtu (11/7/2026), mayoritas pekerja beraktivitas tanpa menggunakan Alat Pelindung …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x