Dasco Usul Pemerintah Siapkan Operasi Militer Selamatkan WNI di Myanmar, Jika Diplomasi Gagal

Jakarta, Vokalpublika.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengeluarkan pernyataan mengejutkan sekaligus menggugah perhatian publik. Ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia menyiapkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai opsi terakhir untuk menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini ditahan oleh junta militer di Myanmar, jika jalur diplomasi gagal menghasilkan hasil.

Usulan itu muncul menyusul kasus penahanan seorang WNI berinisial AP, yang disebut-sebut sebagai seorang selebgram, oleh otoritas militer Myanmar pada Desember 2024. AP dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh pengadilan militer Myanmar atas dugaan keterlibatannya dengan kelompok bersenjata yang dianggap membahayakan rezim junta.

“Jika jalur diplomasi sudah ditempuh secara maksimal namun tetap tidak berhasil, maka pemerintah perlu mempertimbangkan operasi militer selain perang. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025,” kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7).

UU TNI yang baru memang membuka ruang hukum bagi TNI untuk melakukan operasi militer non-perang demi melindungi kepentingan nasional, termasuk menyelamatkan WNI yang terancam di luar negeri.

Namun, Dasco menegaskan bahwa diplomasi tetap harus menjadi pilihan utama. Ia mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memaksimalkan pendekatan melalui jalur diplomatik dan konsuler, termasuk melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon.

“Kita harus tetap mendahulukan diplomasi. Tapi negara tidak boleh abai jika jalur itu buntu. Keselamatan WNI adalah tanggung jawab negara,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Puan: Diplomasi Jadi Langkah Awal

Senada dengan Dasco, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menekankan pentingnya upaya diplomatik dalam menangani kasus ini. “Kami mendorong pemerintah terus menjalin komunikasi diplomatik yang intensif, karena keselamatan WNI adalah prioritas,” ujar Puan dalam pernyataan terpisah.

Hingga kini, Kemlu RI telah mengirimkan nota diplomatik dan melakukan sejumlah langkah non-litigasi, termasuk pengajuan grasi kepada otoritas Myanmar. Pemerintah juga memberikan pendampingan hukum kepada AP selama proses persidangan.

Meski begitu, kondisi Myanmar yang masih dilanda konflik sipil dan pemerintahan militer yang represif membuat ruang gerak diplomatik menjadi tantangan tersendiri.

Pengamat: Usulan OMSP Harus Dikaji Cermat

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Reza Pohan, menilai usulan OMSP sebagai bentuk tekanan diplomatik dan pernyataan bahwa Indonesia tidak tinggal diam jika warganya terancam di luar negeri.

“Ini adalah sinyal bahwa negara siap melindungi warga negaranya dalam situasi darurat. Tapi tentu perlu pengkajian matang, karena masuk ke wilayah negara lain, apalagi yang sedang konflik internal, mengandung risiko geopolitik yang tidak kecil,” ujarnya.

Reza juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk TNI, Kemlu, dan BIN, jika opsi OMSP benar-benar disiapkan. “Kita juga harus mengantisipasi reaksi dari negara-negara tetangga dan ASEAN secara keseluruhan,” tambahnya.

Kasus AP Cerminan Tantangan Perlindungan WNI

Kasus AP bukan yang pertama melibatkan WNI dalam masalah hukum di luar negeri, namun konteks Myanmar yang sedang dalam krisis menjadikan kasus ini sangat kompleks. Pemerintah Indonesia menghadapi ujian besar dalam menyeimbangkan pendekatan lunak diplomasi dan kemungkinan respons keras demi menegakkan tanggung jawab konstitusional terhadap warganya.

Di tengah situasi geopolitik yang rapuh dan kepemimpinan militer Myanmar yang sulit ditembus, semua mata kini tertuju pada langkah pemerintah berikutnya.

Apakah jalur diplomasi akan membawa pulang AP ke tanah air? Atau benarkah Indonesia akan mengaktifkan kekuatan militernya demi satu nyawa warga negara?

Pertanyaan itu masih menggantung—namun satu hal yang pasti, keberanian negara dalam melindungi rakyatnya sedang diuji