- UncategorizedEvaluasi Tata Kelola, Vickner Sinaga Nonaktifkan Sementara Direksi Perumda Pembangunan
- AdvertorialTanam Pohon di Nongsa, Simbol Komitmen Bersama untuk Batam ASRI
- AdvertorialJelang Ramadan, PLN Batam Beri Kemudahan Tambah Daya Rp144.700
- BeritaPuluhan Lobang di Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Pemalang Akhirnya Ditambal
- UncategorizedDukung Gerakan Indonesia ASRI, Bupati Dairi Tanam 500 Pohon Kemiri di SMP Negeri 4 Sidikalang
- BeritaProyek Talud Bankeu Provinsi Jateng di Tegalsuruh Pekalongan Disorot, Diduga Tak Sesuai Spek

Darurat Sampah Pemalang”Liang Kubur” Semakin Sempit, Akankah Penanganan Semakin Sulit?
Pemalang, Vokalpublika.com – Selasa 3 Februari 2026, Kabupaten Pemalang tengah menghadapi fase paling kritis dalam sejarah pengelolaan sampahnya. Frasa “liang kubur sampah semakin sempit” bukan sekadar metafora, melainkan realitas fisik di TPA Pesalakan (Pegongsoran) yang telah melampaui daya tampung (overload). Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, dinamika penanganan sampah di Pemalang diwarnai oleh penutupan paksa oleh warga, protes simbolik, hingga upaya desentralisasi yang berjalan lambat.
Laporan ini mengulas apakah penanganan sampah akan semakin sulit ke depannya, mengingat resistensi sosial yang menguat dan ketersediaan lahan yang menipis.
Realitas “Liang Kubur” yang Kritis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah “liang kubur” bagi sampah kota. Di Pemalang, lahan untuk mengubur sampah yang berlokasi di Desa Surajaya ini nyaris tidak lagi mampu menampung “jenazah” sampah harian yang mencapai sekitar kurang lebih puluhan bahkan hingga ratusan ton.
Kondisi TPA Pesalakan: Sejak pertengahan 2023 hingga 2025, TPA ini berulang kali ditutup paksa oleh warga setempat karena bau menyengat, longsoran sampah, dan pencemaran air lindi, hingga ancaman kesehatan bagi warga sekitar. Meski sempat dibuka kembali dengan janji rehabilitasi, kapasitas fisiknya sudah tidak memadai.
Upaya pemerintah daerah untuk membuka lahan TPA sementara atau tempat penampungan di lokasi lain (seperti wacana di Desa Purana, Kecamatan Bantarbolang) kerap menemui jalan buntu akibat penolakan keras warga.
Bukan tanpa alasan, penolakan warga disejumlah tempat untuk TPA lantaran warga trauma dengan pengelolaan TPA yang dianggap masih menggunakan sistem open dumping (tumpuk terbuka) alih-alih sanitary landfill yang dijanjikan.
Kemudian pada Desember 2024 (Kado Sampah): Puncak kemarahan warga terjadi saat ulang tahun Bupati, di mana massa mengirimkan “kado” berupa dua truk sampah yang ditumpahkan di depan Pendopo Kabupaten Pemalang kala itu. Ini adalah simbol hilangnya kepercayaan publik terhadap janji penanganan sampah.
Mei 2025 (Pelantikan di TPA)
Dalam langkah yang kontroversial namun simbolis, Pemkab melantik ratusan CPNS di tengah gunungan sampah TPA Pesalakan. Tujuannya untuk menunjukkan “wajah asli” beban kerja yang harus diselesaikan, namun juga mengonfirmasi bahwa gunungan sampah tersebut masih menjadi masalah utama yang belum terurai.
Menyadari TPA terpusat tak lagi layak, Pemkab Pemalang mulai mengubah strategi pada 2025. Desentralisasi (TPST Desa): Mendorong setiap desa atau kecamatan memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sendiri, seperti yang dirintis di TPST Surajaya. Tujuannya agar sampah selesai di tingkat desa. Membagi wilayah pengelolaan sampah menjadi beberapa zona untuk mengurangi beban pengangkutan jarak jauh ke satu titik pusat.
Pemalang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi di area perkotaan. Mencari lahan luas yang jauh dari pemukiman (sesuai aturan TPA) namun aksesnya mudah, kini hampir mustahil. “Liang kubur” baru sulit digali karena tidak ada tanah yang “tak bertuan” atau sepi penduduk.
Darurat sampah di Pemalang bukan lagi sekadar masalah teknis pengangkutan, melainkan masalah sosial-politik.Jika Pemkab hanya fokus mencari “lubang baru” untuk membuang sampah, penanganan akan semakin sulit dan konflik horizontal antar warga (desa penerima sampah vs desa pengirim) bisa meledak. Satu-satunya cara mencegah kesulitan yang lebih parah adalah memaksa pengurangan sampah di hulu secara radikal dan membuktikan keberhasilan satu percontohan TPST modern yang benar-benar tidak berbau. Pemerintah harus “membeli” kembali kepercayaan rakyat dengan bukti kerja teknologi, bukan sekadar janji perluasan lahan.
Menanggapi kondisi yang ada. Heru Kundhimiarso Anggota DPRD Kabupaten Pemalang mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemalang untuk segera mencarikan lahan pengganti.
“Kami minta DLH Pemalang harus segera mungkin mencarikan lahan pengganti tempat pembuangan sementara di Surajaya yang sudah habis masa kontraknya,” tegas politisi PKB yang akrab disapa Kundhi usai mengikuti Musrenbang di Kecamatan Pemalang.
Alwi Assagaf
14 Feb 2026
Pemalang, Vokalpublika.com – Setelah sebelumnya dikeluhkan karena banyaknya lubang yang mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas, Jalan Perintis Kemerdekaan di Kabupaten Pemalang akhirnya mulai mendapatkan penanganan. Pada Sabtu sore (14/2/2026), proses penambalan terlihat dilakukan di sejumlah titik yang sebelumnya dilaporkan rusak. Pantauan di lapangan menunjukkan material tambal telah diaplikasikan pada bagian-bagian jalan yang berlubang. Beberapa …
Alwi Assagaf
14 Feb 2026
Pekalongan, Vokalpublika.com — Proyek pembangunan talud di Desa Tegalsuruh, RT 02 dan RT 03 RW 02, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik. Talud yang dibangun untuk menahan tekanan tanah tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis (spek) sebagaimana tercantum dalam papan informasi proyek. Berdasarkan papan informasi di lokasi, volume pekerjaan tercatat sepanjang …
Alwi Assagaf
14 Feb 2026
Pemalang, Vokalpublika.com – Kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Pemalang masih memprihatinkan. Pantauan media Vokalpublika.com Sabtu (14/2/2026), menunjukkan meski beberapa titik telah ditambal dan diberi cat putih sebagai tanda, sebagian besar jalan masih rusak. Lubang yang cukup dalam terlihat di beberapa titik dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. Kondisi ini masih terjadi hingga berita ini diterbitkan. …
Alwi Assagaf
14 Feb 2026
PEMALANG, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terus berupaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Langkah konkret ini terlihat dari aktivitas Tim Sapu Lobang Unit Pengelola Jalan dan Jembatan (UPJI) yang bergerak cepat melakukan perbaikan jalan rusak.Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada hari ini, Tim Sapu Lobang tampak sedang sibuk …
Redaksi
14 Feb 2026
Probolinggo,-vokalpublika.comLembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), yaitu lembaga yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah dari warga NU dan masyarakat umum. Tujuan Lazisnu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Abdul Karim Zain Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul …
Alwi Assagaf
14 Feb 2026
BUKATEJA – Pengelolaan Pasar Rakyat Bukateja menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan pungutan ganda yang dinilai memberatkan pedagang. Selain retribusi resmi dari pemerintah daerah, pedagang juga mengaku masih dikenai iuran tambahan oleh paguyuban, memunculkan pertanyaan serius soal transparansi, legalitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana di pasar tersebut. Sejumlah pedagang menyebut setiap hari harus membayar dua jenis …
17 Sep 2025 4.664 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
07 Oct 2025 3.680 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 3.126 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
05 Aug 2025 3.069 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
22 May 2025 2.490 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
14 May 2025 2.420 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
28 Jul 2025 2.107 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …