Bupati Dairi Tekankan Sinergi dan Pendekatan Persuasif Tangani Klaim Kawasan Hutan

DAIRI – vokalpublika.com

ADVERTISEMENT

Bupati Dairi Vickner Sinaga menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah dan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan klaim masyarakat terhadap lahan di kawasan hutan eks Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Dairi dalam rapat koordinasi yang digelar di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, Medan, Senin (10/8/2026). Rapat tersebut dipimpin Kepala Dinas LHK Sumatera Utara Heri Wahyudi Marpaung dan dihadiri unsur pemerintah daerah serta instansi terkait.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi di sejumlah lokasi eks PBPH yang belakangan menjadi perhatian karena adanya aktivitas masyarakat berupa pemasangan patok, pemberian tanda maupun pencantuman nama pada lahan yang diklaim sebagai milik atau bagian dari penguasaan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi penting untuk segera ditangani secara terpadu mengingat kawasan dimaksud telah dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan teritorial, termasuk rencana pembangunan Batalyon 908 dan Batalyon 906.

Bupati Vickner Sinaga menilai penanganan persoalan tersebut tidak cukup dilakukan hanya melalui langkah penertiban, tetapi membutuhkan komunikasi yang baik dan pemahaman bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, pendekatan persuasif menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik horizontal.

“Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa bersama-sama melakukan edukasi. Kami juga bersama pihak kepolisian, camat dan tokoh masyarakat terus melakukan monitoring agar situasi tidak memanas. Bagaimana kita menjaga kondisi tetap kondusif, itu yang terus kita lakukan,” ujar Vickner.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Dairi terus membangun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, pemerintah kecamatan serta tokoh-tokoh masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap perkembangan di lapangan dapat diketahui dan ditangani secara cepat, terukur, serta tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bupati, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai status kawasan, kebijakan pemerintah serta rencana pemanfaatan lahan tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak mengambil langkah sendiri yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat mendapatkan edukasi dan pemahaman yang benar. Kita tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik. Karena itu, komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat terus kita lakukan,” katanya.

Selain melakukan edukasi, pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat.

Bupati juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan klaim kawasan hutan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Masing-masing pihak diharapkan menjalankan kewenangannya sesuai tugas dan fungsi, sehingga penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan langkah untuk melakukan pemetaan terhadap persoalan dan kondisi di lapangan. Hasil pemetaan selanjutnya akan disusun sebagai bahan laporan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penanganan dan tindak lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Dairi berharap proses tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap status kawasan sekaligus mencegah terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kawasan tersebut.

Dengan mengedepankan koordinasi, edukasi dan pendekatan sosial-psikologis, Pemkab Dairi berkomitmen menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan setiap langkah penanganan akan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan klaim masyarakat di kawasan eks PBPH tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas, sekaligus memastikan rencana pembangunan dan kepentingan negara dapat berjalan dengan tetap menjaga stabilitas sosial di wilayah Dairi dan Pakpak Bharat.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)