Bupati Dairi Perjuangkan Penguatan Otonomi Daerah di Forum APKASI, Dorong Revisi UU demi Percepatan Pembangunan

BANDUNG –vokalpublika.com
Bupati Dairi Vickner Sinaga menghadiri Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Hotel Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026). Dalam forum strategis tersebut, Vickner yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal APKASI menegaskan pentingnya penguatan kewenangan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ADVERTISEMENT

Rapat Dewan Pengurus APKASI dibuka oleh Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, sebagai tindak lanjut hasil Dialog Otonomi Daerah yang sebelumnya berlangsung di Kabupaten Deli Serdang. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyatukan pandangan sekaligus merumuskan rekomendasi strategis terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain membahas revisi regulasi, rapat juga menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) APKASI bersama Komisi II DPR RI terkait usulan penyesuaian gaji dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah.

Dalam arahannya, Vickner Sinaga menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah kabupaten untuk mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Menurutnya, pemerintah kabupaten merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kewenangan daerah menjadi faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bagi Kabupaten Dairi, penguatan kewenangan daerah akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sektor pertanian, mengembangkan potensi pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Daerah harus diberi ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki,” ujar Vickner.

Ia juga menegaskan bahwa semangat otonomi daerah tidak hanya berbicara mengenai pembagian kewenangan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta pembangunan yang merata hingga ke desa-desa.

Sebagai Ketua Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal APKASI, Vickner berharap hasil rapat dapat melahirkan rekomendasi yang komprehensif dan menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dan DPR RI dalam menyempurnakan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Dengan kewenangan yang lebih kuat, pemerintah kabupaten akan semakin optimal menjalankan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Harapannya, revisi undang-undang ini benar-benar mampu memperkuat otonomi daerah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Keikutsertaan Bupati Dairi dalam rapat Dewan Pengurus APKASI tersebut kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi untuk aktif mengambil bagian dalam penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada kepentingan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)