BBM Langka di Dairi: Pemkab Usulkan Kuota Naik Dua Kali Lipat, Warga Diminta Hindari Panic Buying

SIDIKALANG/vokalpublika.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Dairi memasuki fase kritis. Berdasarkan pantauan lapangan, sebanyak 8.000 liter BBM di SPBU Singamaraja, Batang Beruh, ludes hanya dalam waktu tiga jam, sejak SPBU dibuka pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB, Minggu (7/12/2025). Lonjakan permintaan masyarakat membuat antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer, melibatkan ratusan mobil dan sepeda motor yang memadati ruas jalan.

Tidak sedikit warga yang bahkan menginap di sekitar SPBU untuk mengamankan posisi antre. Fenomena ini mengindikasikan adanya anomali pasokan, serta ketidakseimbangan serius dalam rantai distribusi energi di wilayah tersebut.

Hasil penelusuran awak media menunjukkan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro. Para pedagang kecil, kurir, hingga pengusaha rumahan mengaku kehilangan waktu produktif akibat antrean yang menghabiskan waktu berjam-jam.

Seorang pedagang sayur mengatakan ia kehilangan produktivitas hingga 6 jam, yang berpotensi menurunkan pendapatan harian sebesar 40–60 persen. Para ahli ekonomi mikro menilai kondisi ini berpotensi menciptakan economic shock pada sektor informal serta memicu kenaikan biaya distribusi barang pokok di tingkat lokal.

Minimnya pengaturan lalu lintas dan tingginya volume kendaraan memicu beberapa kali cekcok antar-pengendara. Mereka mengaku saling bersenggolan kerap terjadi akibat kepadatan antrean. Dalam tinjauan sosial-ekologis, kondisi ini termasuk dalam kategori stress population phenomenon, yaitu tekanan sosial akibat kebutuhan komunal yang tidak terpenuhi.

Selain berdampak ekonomi, antrean panjang juga mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat. Banyak warga terlihat menahan lapar, duduk berjam-jam menunggu giliran pengisian. Bahkan sebagian umat Kristiani mengaku terpaksa melewatkan ibadah Minggu akibat antrean yang tidak kunjung terurai.

Pasar Gelap Bermunculan: Harga BBM Tembus Rp25.000/Liter
Investigasi di lapangan menemukan praktik penjualan BBM ilegal di tingkat pengecer yang mematok harga mencapai Rp25.000/liter. Kondisi kelangkaan membuka ruang bagi oknum tertentu mengambil keuntungan dengan meningkatkan harga jual secara ekstrem.

Fenomena ini merupakan bentuk market distortion atau distorsi pasar, dan mengindikasikan adanya potensi kebocoran distribusi sebelum pasokan BBM resmi sampai ke SPBU.

Pemkab Dairi: Perlu Penambahan Kuota dan Pembatasan Pembelian
Menanggapi situasi ini, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Dairi, Lipinus Sembiring, memberikan penjelasan resmi. Ia menyebutkan bahwa kelangkaan yang terjadi di Dairi bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari gangguan pasokan yang hampir merata di Sumatera Utara, kecuali beberapa wilayah seperti Medan dan Binjai yang kini mulai normal.

“Situasi penyaluran BBM saat ini hampir menyeluruh terjadi di Sumatera Utara, terkecuali Medan dan Binjai yang sudah berangsur normal menurut penjelasan Pertamina,” ujarnya.
Pemkab Dairi telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk meminta peningkatan kuota harian yang selama ini hanya 8 KL Biosolar dan 8 KL Pertalite per SPBU. Pemerintah daerah mengusulkan agar kuota itu ditingkatkan menjadi 16 KL per SPBU per hari demi mengurangi tekanan antrean dan memperbaiki stabilitas distribusi.

“Kami meminta kuota pasokan dinaikkan menjadi minimal 16 KL per SPBU agar tekanan pasokan dapat teratasi,” kata Lipinus.
Selama pasokan belum pulih, Pemkab menerapkan kebijakan pembatasan volume pembelian, agar distribusi lebih merata dan menghindari praktik penimbunan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, karena hal itu justru memperburuk kondisi pelayanan.
“Kami mengimbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan kendaraan dan tidak panic buying agar semua mendapat BBM secara adil,” tegasnya.

Kelangkaan yang berulang setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan ini perlu ditangani dengan pendekatan struktural. Pemerintah daerah mendorong:
Audit distribusi BBM di tingkat SPBU dan depo penyaluran,
Penegakan hukum atas praktik penjualan ilegal,
Penambahan suplai darurat untuk wilayah terdampak

Jika tidak ditangani secara sistematis, krisis ini berpotensi berkembang menjadi gangguan sistemik yang menghambat aktivitas ekonomi daerah dan menekan sektor informal.

(Cs/vokalpublika.com)