Bahlil Ultimatum Dirjen Gakkum: Sikat Habis Mafia Tambang

Jakarta, Vokalpublika.com– Pemerintah resmi memperkuat barisan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM kini memiliki satu unit eselon I baru, yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum). Langkah ini diyakini sebagai bentuk keseriusan negara memberantas praktik ilegal di sektor strategis tersebut.

Unit baru ini dipimpin oleh Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal, dan Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana. Keduanya dilantik langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri ESDM ad interim, Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Rabu, 25 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Bahlil menekankan agar penegakan hukum di sektor ESDM dilakukan tanpa pandang bulu. Ia bahkan menyebut, wibawa negara menjadi taruhannya.

“Saya ingin Kementerian ESDM dengan berbagai macam dinamika dan stigma di luar sana, jangan lembek. Pedomani aturan, tidak usah takut. Presiden kita satu, Bapak Prabowo. Apa perintah Presiden, itu yang kita jaga,” tegas Bahlil, Kamis (26/6) kutipan tambang.co.id

Fokus pada PETI, Illegal Drilling, dan Izin Tumpang Tindih

Bahlil menegaskan bahwa Ditjen Gakkum memiliki mandat utama untuk penataan perizinan, penindakan pertambangan tanpa izin (PETI), serta pemberantasan illegal drilling dan illegal mining. Menurutnya, selama ini banyak sumber daya alam dijadikan “bancakan” oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

“Langsung eksekusi. Fokus utama adalah penataan izin-izin tambang dan memberantas semua praktik ilegal, dari illegal drilling hingga illegal tipping,” lanjutnya.

Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri bukan tanpa proses. Bahlil menyebut prosesnya panjang dan melibatkan banyak pihak, termasuk parlemen dan masyarakat sipil. Namun, semangat bersama mendorong agar penegakan hukum sektor ESDM bisa berjalan lebih sistematis, terintegrasi, dan tegas.

“Kita mengurus negara, bukan kepentingan orang per orang. Ini demi wibawa institusi dan rasa keadilan bagi rakyat,” ujarnya.

Target: Selesaikan Sengketa dan Bersihkan Izin Bermasalah

Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai arahannya, telah menegaskan pentingnya menjalankan amanah konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menindaklanjuti itu, Bahlil memerintahkan Ditjen Gakkum bekerja sinergis dengan Ditjen Minerba untuk menertibkan seluruh izin tumpang tindih, dan menyelesaikan sengketa hukum yang selama ini mandek.

“Kalau ada yang salah, Bapak tindak. Jangan dibuat lembek. KPI Bapak berdua cuma satu: semakin banyak Bapak menyelesaikan masalah, semakin bagus kinerja Bapak,” tegasnya.

Ditjen Gakkum ESDM secara struktural akan menangani perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, hingga dukungan penindakan hukum pidana di sektor ESDM.

Langkah ini merupakan babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kini, publik menanti aksi nyata dari lembaga baru ini: apakah benar-benar tajam ke atas, atau hanya menjadi gigi tumpul dari wajah penegakan hukum yang selama ini diragukan?