ATR/BPN Terapkan Pengukuran Terjadwal di 462 Kantor Pertanahan, Pangkas Alur Kerja dan Edukasi Masyarakat

JAKARTA — vokalpublika.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus membenahi layanan pertanahan melalui program Pengukuran Terjadwal yang kini telah diterapkan di 462 Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Program yang mulai diuji coba sejak Juli 2025 ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan melalui kepastian jadwal pengukuran, penyederhanaan alur kerja petugas, serta edukasi kepada masyarakat agar menyiapkan dokumen dan kondisi bidang tanah sebelum pengukuran dilaksanakan.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menjelaskan bahwa layanan Pengukuran Terjadwal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih waktu pengukuran sesuai jadwal yang tersedia.

“Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik dari segi internal BPN seperti petugas ukur kami hingga para masyarakat dalam hal ini pemohon, agar masyarakat juga siap dengan berkas yang harus lengkap,” ujar Virgo di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Melalui layanan ini, waktu tunggu kegiatan pengukuran ditetapkan tujuh hari, sedangkan penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan lima hari setelah pengukuran. Dalam pelaksanaannya, petugas ukur juga menjalankan fungsi pemetaan untuk memperpendek alur pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Virgo menjelaskan, sebelumnya proses pekerjaan melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari penerbitan surat tugas oleh kepala seksi pengukuran, pelaksanaan pengukuran oleh juru ukur, hingga pemetaan oleh petugas tersendiri.

Kini, alur tersebut disederhanakan dengan mengintegrasikan pekerjaan pengukuran dan pemetaan pada petugas yang sama.

“Itu idenya layanan Pengukuran Terjadwal, simpul pekerjaannya kita perpendek. Dulu ada surat tugas dari kepala seksi pengukuran ke pelaksana, lalu ke juru ukur. Juru ukur mengerjakan lalu yang memetakan petugas pemetaan. Panjanglah. Kalau sekarang, simpulnya saya buat dua saja, petugas ukur sekaligus pemetaan,” jelasnya.

Masyarakat Diminta Pastikan Batas Tanah dan Kelengkapan Berkas

Selain membenahi mekanisme kerja internal, ATR/BPN juga menekankan pentingnya kesiapan masyarakat sebelum mengajukan layanan pengukuran.

Pemohon diimbau memastikan batas-batas bidang tanah telah jelas, antara lain dengan memasang patok atau pagar sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga perlu memastikan tidak terdapat persoalan batas dengan pemilik tanah yang berbatasan maupun kendala lain yang dapat menghambat proses pengukuran.

Kesiapan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang dijelaskan petugas loket dan ditandatangani pemohon ketika menyerahkan berkas serta memilih jadwal pengukuran di Kantah.

Menurut Virgo, apabila ditemukan persoalan yang menghambat proses, seperti ketidaksepakatan mengenai batas tanah atau indikasi bidang tanah masuk kawasan hutan maupun aset Barang Milik Negara (BMN), proses pengajuan dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita juga berusaha edukasi pemohon. Kita sediakan surat pernyataan yang akan dijelaskan kepada petugas loket. Kalau misal petugas ukur kita datang kemudian ternyata tetangganya tidak setuju dengan batasnya, kita tutup ya berkasnya. Atau misalnya setelah kita petakan ternyata masuk ke kawasan hutan, atau masuk aset Barang Milik Negara (BMN) kita tutup ya,” ungkapnya.

Petugas Loket Jadi Garda Awal Edukasi

Transformasi layanan Pengukuran Terjadwal juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas loket yang menjadi garda awal pelayanan kepada masyarakat.

Petugas loket tidak hanya bertugas menerima berkas, tetapi juga harus menjelaskan surat pernyataan agar pemohon memahami persyaratan dan kesiapan yang diperlukan sebelum menentukan jadwal pengukuran.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat melengkapi dokumen dan memastikan kondisi bidang tanah terlebih dahulu. Langkah ini sekaligus mengurangi risiko berkas tertunda atau menjadi tunggakan akibat persyaratan yang belum terpenuhi maupun persoalan di lapangan.

Virgo menyebutkan, edukasi yang dilakukan petugas loket mulai mendorong pemohon untuk lebih memperhatikan kelengkapan administrasi dan kesiapan bidang tanah sebelum mendaftarkan layanan.

“Petugas loket harus membacakan atau menjelaskan surat pernyataan yang tadi saya sebut. Supaya apa? Supaya pemohon itu sadar. Jadi banyak orang pemohon yang biasanya selama ini berkas-berkas belum lengkap, di lapangannya belum siap, dia masukin. Itu bakal jadi tunggakan,” tuturnya.

Ia menambahkan, setelah mendapatkan penjelasan dari petugas loket, sejumlah pemohon memilih melengkapi persyaratan dan memastikan kesiapan bidang tanah sebelum melanjutkan pengajuan.

Melalui penerapan Pengukuran Terjadwal, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan semakin terukur, alur kerja petugas lebih efektif, dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai persyaratan pengukuran tanah.

Program ini menjadi bagian dari upaya ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian proses bagi masyarakat.(clara siahaan)