ATR/BPN dan Pemerintah Aceh Teken MoU Strategis, Perkuat Tata Kelola Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Agraria

JAKARTA / vokalpublika.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka memperkuat sinergi di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, sebagai langkah strategis dalam membangun tata kelola pertanahan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Dalam sambutannya, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa ruang lingkup kerja sama tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan agraria di Aceh, mulai dari sertipikasi aset, pengendalian tata ruang, hingga penanganan sengketa pertanahan masyarakat.

“MoU ini memiliki cakupan yang sangat strategis dalam konteks pembangunan agraria dan pertanahan di Aceh. Kementerian ATR/BPN memiliki tugas mulai dari tata kelola dan sertipikasi aset, pengaturan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga asistensi dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan daerah,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Sebelum penandatanganan di Jakarta, dokumen kerja sama tersebut terlebih dahulu telah ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh.

Melalui kerja sama ini, Aceh tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam percepatan reformasi tata kelola pertanahan berbasis digital dan data spasial nasional.

Sekjen ATR/BPN berharap sinergi tersebut mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis kementerian di Aceh, termasuk legalisasi aset masyarakat, penyelesaian konflik agraria, serta optimalisasi program reforma agraria.

“Nantinya Pemerintah Provinsi Aceh bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh akan menyiapkan kerja sama lanjutan agar implementasi program berjalan lebih maksimal. Kami berharap seluruh jajaran dapat segera menindaklanjuti kerja sama ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Aceh, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas komitmen dan koordinasi intensif hingga tercapainya finalisasi MoU tersebut.

Menurut Bob Mizwar, kerja sama itu diharapkan mampu mempercepat legalisasi lahan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi sektor perkebunan dan investasi di Aceh.

“Melalui MoU ini kita berharap percepatan legalitas lahan dapat memberikan dampak langsung terhadap kepastian usaha para pekebun. Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pemerintah pusat, termasuk mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh Nizwar, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, serta sejumlah pejabat dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan modern guna mendukung kepastian hukum, investasi, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)