- BeritaOPINI: Menyoal Moralitas “Penumpang Gelap” di Balik Karya Jurnalistik
- BeritaCarut Marut Infrastruktur WiFi di Pemalang: AWPB Soroti Lemahnya Pengawasan dan Potensi Kebocoran PAD
- AdvertorialAmsakar Resmikan Bank Sumut Batam, Dorong Akses Pembiayaan UMKM dan Literasi Keuangan
- AdvertorialPemkot Bekasi Gandeng PT Bahana Mega Prestasi, Buka Peluang Kerja ke Taiwan Tanpa Biaya
- AdvertorialKONI Kota Bekasi Gandeng BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit, Perkuat Penanganan Cedera Atlet Porprov Jabar XV
- AdvertorialHari Otonomi Daerah, Wawali Harris Bobihoe: Kolaborasi Pusat Dan Daerah Kunci Wujudkan Indonesia Emas
Anggota DPR RI Politikus PKS Rizal Bawazier Tegaskan Keadilan Sistem Menjadi Kunci Utama, Jangan Takuti Warga Soal Pajak
Alwi Assagaf 16 Jan 2026 149 Jakarta, Vokalpublika.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier dari Fraksi PKS, mendesak otoritas pajak untuk segera meninggalkan pola komunikasi yang cenderung intimidatif dan beralih ke pendekatan yang lebih humanis.
Rizal menilai, penggunaan ancaman atau paksaan dalam menarik setoran negara justru menjadi bumerang yang memicu resistensi masyarakat. Selama wajib pajak merasa “dihantui” ketakutan saat berurusan dengan kantor pajak, prinsip kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang menjadi fondasi sistem perpajakan tidak akan pernah terwujud secara optimal.
Paradigma Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam berinteraksi dengan wajib pajak kini berada di bawah sorotan tajam parlemen.
Dalam keterangan persnya, menurut politikus yang biasa disapa RB tersebut menekankan pentingnya kejujuran dalam penetapan nilai pajak. Ia secara spesifik mengkritik dugaan adanya praktik oknum yang melebih-lebihkan angka tagihan demi menekan wajib pajak.
”Jangan ada lagi sistem ancaman, menakut-nakuti warga. Jika memang kewajibannya bernilai 10, katakan 10. Jangan menjadi 50,” tegas RB Jum’at 16 Januari 2026.
Transparansi, bukan sekadar urusan teknis administrasi, menurut politikus PKS yang berangkat ke senayan melalui dapil X (Kabupaten Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang), melainkan hak dasar setiap warga negara. Kejelasan angka dan keterbukaan proses diyakini mampu meminimalisir gesekan antara aparat dan publik. Sekaligus membangun kepercayaan (trust) yang selama ini sering kali rapuh.
Selain itu, RB mendorong reorganisasi mental di internal DJP. Mulai dari Account Representative (AR), tim pemeriksa, hingga penyidik, diharapkan mampu mengubah posisi tawar mereka; tidak lagi sebagai pengawas yang hobi mencari celah kesalahan, melainkan sebagai mitra (partner) yang suportif bagi wajib pajak.
Politikus PKS yang sangat dekat dengan masyarakat ini juga meyakini bahwa jika petugas pajak mampu memposisikan diri sebagai konsultan yang membantu, maka target penerimaan negara akan mengalir secara alami. Keadilan sistem menjadi kunci utama kepatuhan, mengingat pajak merupakan kewajiban konstitusional yang bersifat memaksa namun harus tetap bermartabat.”Insya Allah, jika pola hubungan ini berjalan dengan adil, kita akan melihat surplus pajak. Masyarakat sadar bahwa selain kematian, pajak adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Namun, keadilan adalah prasyarat utamanya,” tutup RB.***
Oleh: Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) Sebuah karya jurnalistik lahir dari proses yang panjang dan berisiko. Mulai dari menampung laporan masyarakat, melakukan investigasi lapangan, hingga verifikasi data demi mengungkap kebenaran dan menyelamatkan uang negara. Namun, ironi besar kini tengah melanda profesi kita. Fakta di lapangan menunjukkan fenomena miris: munculnya oknum-oknum yang mengaku sebagai rekan seprofesi, …
PEMALANG – Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bersikap transparan terkait pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk tiang kabel fiber optik (WiFi). AWPB mengindikasikan adanya praktik bisnis jaringan internet “gelap” yang mengabaikan prosedur perizinan dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara regulasi, pemasangan sarana komersial di lahan pemerintah wajib memiliki izin …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Personel Kodim 0711/Pemalang melalui Koramil 11/Belik bersama warga Desa Sikasur melaksanakan gotong royong pembangunan Jembatan Garuda di atas Sungai Dauan, Senin (27/4/2026). Infrastruktur ini dibangun untuk menghubungkan Desa Sikasur (Kecamatan Belik) dengan Desa Karangmoncol (Kecamatan Randudongkal). Jembatan dengan dimensi panjang 50 meter dan lebar 1,2 meter tersebut saat ini memasuki tahap pengerjaan …
Jakarta, vokalpublika.com – Ketua Umum DPP Gugus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (GHLHI), Bakti Lubis, menyoroti penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dengan menekankan pentingnya langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dalam keterangannya, Bakti Lubis menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar agar kepemimpinan baru di sektor lingkungan hidup mampu menghadirkan perubahan nyata di …
Pesisir Barat, Vokalpublik.com – Proyek Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk renovasi dan rehabilitasi madrasah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dengan nilai mencapai Rp25,48 miliar, kini menjadi sorotan serius. Program yang digulirkan pemerintah pusat melalui kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025–2026 itu diduga menyisakan sejumlah …
Kuningan, vokalpublika.com— Polemik pengelolaan sampah di Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, masih menyisakan tanda tanya. Selain dugaan praktik pembakaran sampah secara terbuka, transparansi penggunaan iuran kebersihan sebesar Rp10 ribu per rumah tangga juga menjadi sorotan. Permasalahan ini mencuat setelah awak media menerima keluhan warga terkait masih berlangsungnya pembakaran sampah di lingkungan desa, meski masyarakat …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
