Home » Berita » Anggota DPR RI Politikus PKS Rizal Bawazier Tegaskan Keadilan Sistem Menjadi Kunci Utama, Jangan Takuti Warga Soal Pajak

Anggota DPR RI Politikus PKS Rizal Bawazier Tegaskan Keadilan Sistem Menjadi Kunci Utama, Jangan Takuti Warga Soal Pajak

Alwi Assagaf 16 Jan 2026 72

Jakarta, Vokalpublika.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier dari Fraksi PKS, mendesak otoritas pajak untuk segera meninggalkan pola komunikasi yang cenderung intimidatif dan beralih ke pendekatan yang lebih humanis.

Rizal menilai, penggunaan ancaman atau paksaan dalam menarik setoran negara justru menjadi bumerang yang memicu resistensi masyarakat. Selama wajib pajak merasa “dihantui” ketakutan saat berurusan dengan kantor pajak, prinsip kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang menjadi fondasi sistem perpajakan tidak akan pernah terwujud secara optimal.

Paradigma Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam berinteraksi dengan wajib pajak kini berada di bawah sorotan tajam parlemen.

Baca juga:  Koramil Balik Bukit Gelar Gerakan Pangan Murah, Warga Antusias Sambut Program TNI

Dalam keterangan persnya, menurut politikus yang biasa disapa RB tersebut menekankan pentingnya kejujuran dalam penetapan nilai pajak. Ia secara spesifik mengkritik dugaan adanya praktik oknum yang melebih-lebihkan angka tagihan demi menekan wajib pajak.

”Jangan ada lagi sistem ancaman, menakut-nakuti warga. Jika memang kewajibannya bernilai 10, katakan 10. Jangan menjadi 50,” tegas RB Jum’at 16 Januari 2026.

Transparansi, bukan sekadar urusan teknis administrasi, menurut politikus PKS yang berangkat ke senayan melalui dapil X (Kabupaten Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang), melainkan hak dasar setiap warga negara. Kejelasan angka dan keterbukaan proses diyakini mampu meminimalisir gesekan antara aparat dan publik. Sekaligus membangun kepercayaan (trust) yang selama ini sering kali rapuh.

Baca juga:  ESDM Setop 25 Tambang di Sultra: Abai Reklamasi, Operasi Dihentikan

Selain itu, RB mendorong reorganisasi mental di internal DJP. Mulai dari Account Representative (AR), tim pemeriksa, hingga penyidik, diharapkan mampu mengubah posisi tawar mereka; tidak lagi sebagai pengawas yang hobi mencari celah kesalahan, melainkan sebagai mitra (partner) yang suportif bagi wajib pajak.

Politikus PKS yang sangat dekat dengan masyarakat ini juga meyakini bahwa jika petugas pajak mampu memposisikan diri sebagai konsultan yang membantu, maka target penerimaan negara akan mengalir secara alami. Keadilan sistem menjadi kunci utama kepatuhan, mengingat pajak merupakan kewajiban konstitusional yang bersifat memaksa namun harus tetap bermartabat.”Insya Allah, jika pola hubungan ini berjalan dengan adil, kita akan melihat surplus pajak. Masyarakat sadar bahwa selain kematian, pajak adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Namun, keadilan adalah prasyarat utamanya,” tutup RB.***

Baca juga:  Penghormatan Terakhir, Kodim 0711/Pemalang Gelar Upacara Persemayaman dan Pemakaman Militer Almarhum Brigjen TNI (Purn) M. Haryanto, S.IP

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Puluhan Lobang di Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Pemalang Akhirnya Ditambal

Alwi Assagaf

14 Feb 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Setelah sebelumnya dikeluhkan karena banyaknya lubang yang mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas, Jalan Perintis Kemerdekaan di Kabupaten Pemalang akhirnya mulai mendapatkan penanganan. Pada Sabtu sore (14/2/2026), proses penambalan terlihat dilakukan di sejumlah titik yang sebelumnya dilaporkan rusak. Pantauan di lapangan menunjukkan material tambal telah diaplikasikan pada bagian-bagian jalan yang berlubang. Beberapa …

Proyek Talud Bankeu Provinsi Jateng di Tegalsuruh Pekalongan Disorot, Diduga Tak Sesuai Spek

Alwi Assagaf

14 Feb 2026

Pekalongan, Vokalpublika.com — Proyek pembangunan talud di Desa Tegalsuruh, RT 02 dan RT 03 RW 02, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik. Talud yang dibangun untuk menahan tekanan tanah tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis (spek) sebagaimana tercantum dalam papan informasi proyek. Berdasarkan papan informasi di lokasi, volume pekerjaan tercatat sepanjang …

Jalan Pemkab Perintis Kemerdekaan Masih Banyak Lubang Penambalan Belum Merata

Alwi Assagaf

14 Feb 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Pemalang masih memprihatinkan. Pantauan media Vokalpublika.com Sabtu (14/2/2026), menunjukkan meski beberapa titik telah ditambal dan diberi cat putih sebagai tanda, sebagian besar jalan masih rusak. Lubang yang cukup dalam terlihat di beberapa titik dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. Kondisi ini masih terjadi hingga berita ini diterbitkan. …

Tim Sapu Lobang UPJI DPU Pemalang Tambal Jalan Slamet Riyadi: Tambal Jalan Sebelum Renggut Korban

Alwi Assagaf

14 Feb 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terus berupaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Langkah konkret ini terlihat dari aktivitas Tim Sapu Lobang Unit Pengelola Jalan dan Jembatan (UPJI) yang bergerak cepat melakukan perbaikan jalan rusak.Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada hari ini, Tim Sapu Lobang tampak sedang sibuk …

PC LAZISNU Kota Probolinggo Berikan Bantuan Kepada Pemuda Penderita Tumor Ganas

Redaksi

14 Feb 2026

Probolinggo,-vokalpublika.comLembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), yaitu lembaga yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah dari warga NU dan masyarakat umum. Tujuan Lazisnu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Abdul Karim Zain Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul …

Dugaan Pungli Mencuat: Pengelolaan Pasar Rakyat Bukateja Disorot, Dugaan Pungutan Ganda Bebani Pedagang Kecil

Alwi Assagaf

14 Feb 2026

BUKATEJA – Pengelolaan Pasar Rakyat Bukateja menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan pungutan ganda yang dinilai memberatkan pedagang. Selain retribusi resmi dari pemerintah daerah, pedagang juga mengaku masih dikenai iuran tambahan oleh paguyuban, memunculkan pertanyaan serius soal transparansi, legalitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana di pasar tersebut. Sejumlah pedagang menyebut setiap hari harus membayar dua jenis …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x