Home » Berita » Anggota DPR RI Politikus PKS Rizal Bawazier Tegaskan Keadilan Sistem Menjadi Kunci Utama, Jangan Takuti Warga Soal Pajak

Anggota DPR RI Politikus PKS Rizal Bawazier Tegaskan Keadilan Sistem Menjadi Kunci Utama, Jangan Takuti Warga Soal Pajak

Alwi Assagaf 16 Jan 2026 208

Jakarta, Vokalpublika.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier dari Fraksi PKS, mendesak otoritas pajak untuk segera meninggalkan pola komunikasi yang cenderung intimidatif dan beralih ke pendekatan yang lebih humanis.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Rizal menilai, penggunaan ancaman atau paksaan dalam menarik setoran negara justru menjadi bumerang yang memicu resistensi masyarakat. Selama wajib pajak merasa “dihantui” ketakutan saat berurusan dengan kantor pajak, prinsip kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang menjadi fondasi sistem perpajakan tidak akan pernah terwujud secara optimal.

Paradigma Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam berinteraksi dengan wajib pajak kini berada di bawah sorotan tajam parlemen.

Baca juga:  ​Momentum Hari Kebangkitan Nasional, Kapolres Pemalang Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif

Dalam keterangan persnya, menurut politikus yang biasa disapa RB tersebut menekankan pentingnya kejujuran dalam penetapan nilai pajak. Ia secara spesifik mengkritik dugaan adanya praktik oknum yang melebih-lebihkan angka tagihan demi menekan wajib pajak.

”Jangan ada lagi sistem ancaman, menakut-nakuti warga. Jika memang kewajibannya bernilai 10, katakan 10. Jangan menjadi 50,” tegas RB Jum’at 16 Januari 2026.

Transparansi, bukan sekadar urusan teknis administrasi, menurut politikus PKS yang berangkat ke senayan melalui dapil X (Kabupaten Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang), melainkan hak dasar setiap warga negara. Kejelasan angka dan keterbukaan proses diyakini mampu meminimalisir gesekan antara aparat dan publik. Sekaligus membangun kepercayaan (trust) yang selama ini sering kali rapuh.

Baca juga:  Wajah Baru Kota Probolinggo WaliKota Aminuddin Resmikan Proyek Alun-alun dan Infrastruktur Yang Lain

Selain itu, RB mendorong reorganisasi mental di internal DJP. Mulai dari Account Representative (AR), tim pemeriksa, hingga penyidik, diharapkan mampu mengubah posisi tawar mereka; tidak lagi sebagai pengawas yang hobi mencari celah kesalahan, melainkan sebagai mitra (partner) yang suportif bagi wajib pajak.

Politikus PKS yang sangat dekat dengan masyarakat ini juga meyakini bahwa jika petugas pajak mampu memposisikan diri sebagai konsultan yang membantu, maka target penerimaan negara akan mengalir secara alami. Keadilan sistem menjadi kunci utama kepatuhan, mengingat pajak merupakan kewajiban konstitusional yang bersifat memaksa namun harus tetap bermartabat.”Insya Allah, jika pola hubungan ini berjalan dengan adil, kita akan melihat surplus pajak. Masyarakat sadar bahwa selain kematian, pajak adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Namun, keadilan adalah prasyarat utamanya,” tutup RB.***

Baca juga:  Peran Aktif Koramil 06/Bodeh Turut Sukseskan Program Cegah Stunting

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
​Camat Pemalang Instruksikan Pemdes dan Kelurahan Segera Implementasikan Hasil Pembinaan Posyandu

Alwi Assagaf

18 Jun 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Camat Pemalang, Prasetyo Widiatmoko, menginstruksikan seluruh pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan di wilayahnya untuk segera mengimplementasikan hasil program pembinaan Posyandu secara konkret. Langkah tegas ini diambil guna mengakselerasi pencapaian program prioritas nasional di tingkat akar rumput. ADVERTISEMENT ​Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dilaksanakannya pembinaan Posyandu intensif yang menyasar 20 desa dan kelurahan se-Kecamatan …

Direksi PD Pasar Dairi Tinjau Langsung Kawasan Eks Terminal, Dorong Penataan Pedagang Secara Tertib dan Berkelanjutan

Clara T S

17 Jun 2026

SIDIKALANG – vokalpublika.comJajaran Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi melakukan peninjauan langsung ke kawasan Eks Terminal Sidikalang guna memastikan proses penataan pedagang berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Direktur Utama PD Pasar Dairi, Lumpin Pangaribuan, didampingi Direktur Umum Subhan Manik, Direktur Operasional Manaek Simbolon, serta sejumlah pejabat …

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Redaksi

17 Jun 2026

Vokalpublika.com – Jabar- Ketika Seragam Satpam dan Jenderal Bintang Dua Melebur dalam Sorak Gol di Aula Ditlantas Polda Jabar, Bunyi peluit babak pertama laga Piala Dunia antara Argentina dan Aljazair baru saja terdengar, namun atmosfer di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat pada pagi hari ini sudah menghangat. Di bawah sorot lampu aula, sebuah pemandangan sarat …

DPP FRIC Resmi Bentuk dan Tetapkan Kepengurusan LBH FRICUntuk Mewujudkan Layanan Pendampingan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan

Redaksi

17 Jun 2026

Vokalpublika.com Jakarta _ 15 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center (FRIC) secara resmi membentuk dan menetapkan susunan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FRIC. Penetapan ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP FRIC dan berlaku efektif mulai tanggal ditetapkannya. ADVERTISEMENT Dasar Hukum dan Landasan Pembentukan Pembentukan LBH FRIC didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan …

Hari Kesadaran Nasional, Bupati Dairi Tegaskan ASN Harus Jadi Problem Solver di Tengah Keterbatasan Anggaran

Clara T S

17 Jun 2026

DAIRI – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi pemicu lahirnya inovasi, kreativitas, dan berbagai terobosan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, dalam amanatnya yang dibacakan Sekretaris Daerah …

​Kasus ITE Tertahan di Polda Jateng, Kuasa Hukum Sebut Penyidik Tunggu Klarifikasi Kemenkumham

Alwi Assagaf

17 Jun 2026

SEMARANG, Vokalpublika.com – Penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi yang dilaporkan seorang warga Kabupaten Pemalang ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) hingga kini belum menemui kepastian hukum. Laporan yang masuk sejak 5 Agustus 2025 tersebut dinilai menggantung setelah berjalan hampir sepuluh bulan. ADVERTISEMENT Murni Asih, warga Desa Gongseng, Kecamatan Randudongkal, …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x