Kementerian ATR/BPN Revisi Regulasi Tata Ruang untuk Perkuat Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

ADVERTISEMENT

Jakarta//vokslpublika.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan penyempurnaan besar-besaran terhadap sejumlah regulasi tata ruang nasional. Langkah strategis ini ditempuh untuk memastikan bahwa kebijakan penataan ruang Indonesia mampu beradaptasi, tangguh, dan responsif terhadap ancaman bencana hidrometeorologi serta dampak perubahan iklim yang kian meningkat dari waktu ke waktu.

Dua regulasi utama yang saat ini masuk dalam tahap revisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyempurnaan tersebut menitikberatkan pada penguatan aspek resilience atau ketahanan ruang, pemutakhiran data geospasial, serta integrasi kebijakan mitigasi bencana ke dalam perencanaan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam sesi pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (8/12/2025), Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menegaskan urgensi revisi tersebut.

“Isu tata ruang yang paling penting saat ini adalah bagaimana Indonesia bisa benar-benar resilient terhadap bencana dan perubahan iklim. Ke depan, kita menginginkan penguatan aspek ketahanan tersebut menjadi elemen utama dalam tata ruang nasional,” ujar Suyus.

Suyus menyampaikan bahwa dinamika risiko bencana tidak lagi bisa dipandang sebagai ancaman sektoral, melainkan isu strategis yang harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan ruang. Frekuensi bencana hidrometeorologi—seperti banjir, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem—menyebabkan perlunya pembaruan kebijakan tata ruang yang tidak hanya mengatur zonasi, namun juga memprioritaskan mitigasi risiko dan adaptasi.

Revisi regulasi juga berkaitan erat dengan komitmen Indonesia terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam memperkuat ketahanan kota dan permukiman, melindungi lingkungan, serta memastikan pemanfaatan ruang yang aman dan ramah terhadap perubahan iklim.

Kementerian ATR/BPN menargetkan agar kebijakan tata ruang ke depan tidak hanya normatif, tetapi adaptif terhadap realitas geografis dan potensi bahaya di setiap wilayah.

Strategi yang didorong meliputi:
Integrasi peta risiko bencana ke dalam seluruh rencana tata ruang.

Pemutakhiran data geospasial untuk meningkatkan akurasi perencanaan.

Penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan tidak dilakukan pada area rawan.

Penyusunan arahan zonasi yang lebih fleksibel namun tetap berpijak pada prinsip mitigasi risiko.

Dengan pendekatan ini, pemerintah menargetkan terciptanya tata ruang yang tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan tekanan perubahan iklim.

Kementerian ATR/BPN menekankan bahwa penguatan ketahanan ruang merupakan kebutuhan mendesak, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Oleh karena itu, seluruh kebijakan penataan ruang—dari tingkat nasional hingga daerah—harus memiliki orientasi jangka panjang dalam menjaga keselamatan manusia, keberlanjutan lingkungan, serta stabilitas pembangunan nasional.
(Clara.s)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)