Wajib Diusut Tuntas! Nama Sufmi Dasco dan Benny Rhamdani Disebut dalam Dugaan TPPO Kamboja

JAKARTA, vokalpublika.com — Dugaan keterlibatan pejabat publik dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kamboja kembali mencuat seiring terungkapnya kisah kelam ribuan WNI yang diduga menjadi korban eksploitasi dalam jaringan judi online di negara tersebut. Dua nama yang kini ikut disorot publik adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan mantan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Keduanya disebut-sebut dalam berbagai laporan dan kesaksian korban terkait dugaan pengiriman ilegal tenaga kerja ke Kamboja.

Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat.
“Pemerintah Prabowo diminta untuk segera mengusut skandal yang banyak merugikan TKA Indonesia lewat praktik perdagangan manusia,” tegas Sabon Nama dalam keterangan pers, Selasa (8/4/2025).

400 WNI Dipulangkan, Banyak yang Mengaku Korban Penipuan

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memulangkan setidaknya 400 WNI dari Kamboja. Mereka sebelumnya berhasil melarikan diri dari apa yang disebut sebagai “kamp perjudian online”. Dari jumlah tersebut, lebih dari 20 orang berasal dari Sulawesi Utara dan mengaku direkrut melalui jaringan yang dikaitkan dengan mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

Salah satu korban, disamarkan bernama Budi, mengungkapkan bahwa dirinya dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri.
“Kami direkrut oleh tim bentukan Pak Benny Rhamdani yang menjanjikan pekerjaan di pabrik dan perkebunan. Untuk itu kami diminta membayar biaya antara 25 sampai 35 juta rupiah,” ujarnya.

Para korban mengaku bekerja di lingkungan penuh penyiksaan, tidak digaji, dan beberapa rekannya hilang tanpa kabar. Dugaan adanya praktik pengambilan organ pun ikut mencuat dari sejumlah laporan keluarga korban.

Laporan Investigasi: Nama Sufmi Dasco Ikut Terseret

Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga ikut menjadi sorotan setelah laporan investigasi yang diterbitkan Tempo.co pada 6 April 2025. Laporan tersebut yang disebut telah hilang dari sebagian situs rekanan menyebut adanya dugaan hubungan bisnis antara Dasco dan operator kasino di Kamboja melalui perusahaan Golden Oasis Entertainment Ltd.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa Dasco diduga pernah terlibat dalam aktivitas bisnis di wilayah Sihanoukville dan Poipet, dua kota yang dikenal sebagai pusat industri kasino dan perjudian online di Kamboja.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dasco belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.

Industri perjudian online atau yang kerap disebut “Bisnis 303” disebut-sebut melibatkan oknum pejabat dari berbagai institusi, mulai dari kementerian hingga aparat penegak hukum. Informasi yang beredar menyebut adanya peran sejumlah oknum Mabes Polri, Kemenkominfo, dan Kemendagri dalam jaringan tersebut.

Desakan Publik kepada Presiden Prabowo

Fenomena judi online yang sudah merenggut ribuan korban di Indonesia juga mendapat sorotan dari berbagai tokoh publik.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, misalnya, lewat akun X meminta Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas.
“Kami butuh ketegasan, Pak Presiden. Terlalu banyak korban,” tulis Susi dalam unggahannya yang viral pada 7 April 2025.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, juga menyampaikan kritik keras soal potensi keterlibatan pejabat publik dalam jaringan judi online dan TPPO.
“Jika keterlibatan oknum Wakil Ketua DPR RI dalam kasus judi online itu benar, saya meminta yang bersangkutan segera mengundurkan diri. Demikian juga Benny Rhamdani perlu diproses hukum,” ujarnya.

Wilson menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra memiliki tanggung jawab moral untuk menindak kader atau pejabat yang terlibat.
“Jangan hanya omon-omon. Buktikan dalam tindakan nyata,” tegasnya.

Pemerintah Diharapkan Bergerak Cepat

Kasus TPPO Kamboja ini kini menjadi perhatian serius publik. Pemerintah didesak segera membentuk tim investigasi independen untuk memastikan dugaan keterlibatan pejabat publik dapat dibuktikan secara hukum.

Skandal ini bukan hanya menyangkut perdagangan manusia, namun juga mencoreng citra negara dan melibatkan keselamatan ribuan WNI yang menjadi korban eksploitasi.

Vokalpublika.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak terkait.