Proyek Banprov di Desa Danasari Diduga Ada Praktik Jual Beli Sehingga Tak Sesuai Kaidah Teknis, Warga : Anggaran Rp. 100 Juta Kok Aspalnya Tipis

Pemalang, Vokalpublika.com – Proyek rehabilitasi jalan aspal di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, kini menjadi sorotan tajam publik. Bukan tanpa alasan. Proyek senilai Rp100 juta itu hanya mencantumkan volume P: 260 m x L: 3 m x T: 0,02 m—ketebalan 2 cm, atau setipis kartu ATM. Angka ini disebut para ahli tidak masuk akal jika benar dikategorikan sebagai rehabilitasi jalan.

Papan proyek yang terpasang di lokasi menunjukkan kegiatan “Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Aspal” menggunakan dana Banprov Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan pelaksana TPK Desa Danasari. Namun setelah volume pekerjaan dibaca, banyak pihak mulai mempertanyakan kecocokan antara nilai anggaran, ketebalan pekerjaan, dan standar teknis rehabilitasi jalan nasional.

Ahli Teknik: “Rehabilitasi Kok Cuma 2 Cm? Itu Mah Perawatan Ringan, Bukan Perbaikan Jalan!”

Mengacu pada standar teknik konstruksi jalan, metode rehabilitasi harus menyesuaikan tingkat kerusakan. Untuk luas sekitar 1.200 m², metode yang dianggap paling ideal adalah overlay dengan ketebalan minimal 5 cm.

Lalu berapa kebutuhan material idealnya?

Volume hotmix: ±60 m³

Berat total hotmix: ±138 ton

Aspal murni: ±6,9 ton

Agregat & filler: ±131 ton

Jumlah tersebut jauh dari volume pekerjaan yang hanya menyediakan ketebalan 2 cm. Seorang praktisi teknik yang dimintai pendapat bahkan menyebut volume itu sebagai anomali lapangan.

“Rehab jalan 2 cm itu bukan rehab, itu cuma dandan kilat. Ketebalan segitu hanya cocok buat retouch, bukan perbaikan,” tegasnya pedas.

Warga Curiga: ‘Rp100 Juta tapi Aspalnya Tipis? Jangan-jangan…’

Di lokasi proyek, warga mulai menyuarakan kegelisahan. Sejumlah pengendara yang melintas mempertanyakan wajar tidaknya nilai proyek dengan ketebalan setipis itu.

“Seratus juta tapi cuma 2 cm? Kita sebagai warga ya curiga. Jangan sampai proyek ini tipis di lapangan tapi tebal di anggaran,” ungkap salah satu warga.

Mereka khawatir jalan hasil rehabilitasi akan cepat rusak, apalagi jalan desa tersebut sering dilewati kendaraan harian dengan beban bervariasi.

Standar Nasional Tidak Mendukung Ketebalan Mini 2 Cm

Sebagai pembanding:

Lapis aus (AC-WC) saja standar minimalnya 3–4 cm

Rehabilitasi penuh (overlay) idealnya 5–7 cm

Artinya, ketebalan 2 cm yang tertulis pada papan proyek bahkan belum memenuhi syarat lapis aus standar, apalagi disebut sebagai rehabilitasi.

Beberapa risiko jika tetap dikerjakan setipis itu:

Mudah retak dan mengelupas

Tidak kuat menahan beban harian

Umur jalan pendek

Potensi kerusakan dini dalam hitungan bulan

Publik Mendesak Transparansi: “Jangan Sampai Ada Material Hilang di Atas Kertas!”

Karena proyek ini menggunakan dana Banprov, masyarakat berharap:

Ketebalan real harus sesuai

Hotmix benar-benar berkualitas

Pemadatan dilakukan secara profesional

Volume di lapangan wajib sama dengan volume yang diumumkan

Sejumlah pemerhati anggaran desa bahkan menuntut pengawasan lebih ketat agar tidak ada celah penyimpangan.

“Kalau papan sudah menunjukkan volume tak wajar, wajar kalau masyarakat bertanya. Yang penting jangan ada material yang ‘menghilang’ entah ke mana,” ujar seorang aktivis lokal.

Sementara Ma’nun, Kepala Desa Danasari saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, pihaknya membenarkan bahwa ada proyek rehabilitasi jalan aspal diwilayahnya.

“Gihh betul (iya betul), yang garap H. Tio. Ok matur suwun infonya,” jawab Ma’nun singkat, Senin, 17 November 2025.

Senter isu adanya praktik jual beli sejumlah proyek bantuan pemerintah provinsi. Praktik dugaan jual beli proyek Bantuan Provinsi (Banprov) dari makelar ke kontraktor merupakan isu yang sering muncul dalam pemberitaan, terutama terkait dengan alokasi dana di tingkat pemerintah daerah.

Adanya isu perantara (makelar) yang mengklaim dapat mengamankan proyek yang didanai dari Banprov dan kemudian “menjual” proyek tersebut kepada kontraktor tertentu, sering kali dengan meminta imbalan (fee) atau persentase tertentu dari nilai proyek, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengantisipasinya.

Makelar ini diduga memanfaatkan kedekatan mereka dengan pejabat atau pihak yang berpengaruh di pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota untuk memuluskan proses lelang atau penunjukan langsung proyek, sehingga kontraktor yang “membeli” proyek tersebut bisa mendapatkan pekerjaan tanpa melalui prosedur yang benar.

Berdasarkan hasil pencarian, dugaan praktik semacam ini dilaporkan terjadi di beberapa daerah, antara lain di Jawa Tengah (Kendal, Pekalongan, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Pemalang) dan Sulawesi Utara.

Praktik semacam ini dapat menyebabkan kerugian negara, pengerjaan proyek yang tidak sesuai standar atau “asal jadi”, dan menciptakan persaingan tidak sehat di kalangan kontraktor. (Darmo Pamungkas/Tim)