Upaya Transparansi Publik, Dindikbud Pemalang Gelar Sosialisasi Evaluasi dan Pengelolaan Dana BOS

Pemalang, Vokalpublika.com – Transparansi Dana BOS di Pemalang mencakup pengawasan penggunaan dana oleh Dinas Pendidikan dan sekolah, dengan fokus pada kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kunci transparansi lainnya adalah pengumuman rencana penggunaan dana BOS di sekolah, misalnya melalui papan pengumuman atau website, untuk memungkinkan masyarakat dan orang tua siswa ikut mengawasi.

Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang melalui Bidang SMP menggelar Sosialisasi Evaluasi dan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2025, Jumat 17 Oktober 2025, di Resto Serba Sambel Bojongbata, Pemalang.

Kegiatan ini diikuti sekitar 125 kepala sekolah SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Pemalang. Tujuannya memperkuat pemahaman dalam pelaksanaan dan pelaporan Dana BOS agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Acara tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan dana BOS sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdas) Nomor 8 Tahun 2025, yang diikuti oleh 122 kepala SMP se-Kabupaten Pemalang.

Muhammad Shafi’i, selaku narasumber, menjelaskan bahwa pengelolaan dana BOS kini harus dilakukan secara digital melalui Sistem Informasi Pengelolaan Transfer (SIPT) agar penggunaan anggaran lebih terpantau dan sesuai ketentuan.

“Sekarang semua harus menggunakan SIPT. Dikelola dengan baik, benar, dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dana BOS itu ada aturannya, termasuk pembagiannya dan penggunaannya sudah jelas,” ujarnya.

Shafi’i juga menegaskan bahwa penggunaan dana BOS boleh digunakan untuk sejumlah kebutuhan mendesak di sekolah, seperti perbaikan ringan, pembelian perlengkapan perpustakaan, serta honorarium tenaga non-ASN, selama masih dalam batas ketentuan.

“Untuk perbaikan kecil seperti atap bocor, tembok retak, plafon jebol, itu boleh menggunakan dana BOS maksimal sekitar 20 persen. Jangan menunggu kerusakan kecil menjadi besar,” jelasnya.

Selain itu, Shafi’i menekankan bahwa seluruh pengeluaran harus direncanakan dengan baik agar laporan pertanggungjawaban (SPJ) menjadi lebih mudah dan transparan.

Dalam sesi tanya jawab, juga dibahas isu mengenai penghimpunan dana dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat boleh memberikan sumbangan kepada sekolah, asalkan dilakukan dengan mekanisme yang benar.

“Masyarakat juga bagian dari penyelenggara pendidikan. Yang penting bukan pungutan, tapi sumbangan sukarela yang disepakati bersama melalui musyawarah dan surat pernyataan,” tegasnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, Pemkab Pemalang berharap seluruh satuan pendidikan dapat semakin tertib administrasi, transparan, dan berintegritas dalam mengelola dana BOS, demi mewujudkan pendidikan Pemalang yang lebih maju dan berdaya saing. (Mas All)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)