- BeritaAda Apa di Ampelgading? Satpol PP Pemalang Tertibkan Warung Remang-remang
- BeritaSejumlah Sekolah Penerima Manfaat Program MBG di Pemalang Keluhkan Hidangan Dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tidak Layak
- BeritaPraktik Terselubung Jual Beli LKS Untuk Siswa Sekolah Dasar di Pemalang Kembali Mencuat: Menimbulkan Konflik Kepentingan!
- BeritaPAC Hanura Nongsa Salurkan Bantuan Al-Qur’an dan Yasin di Masjid Jabal Nur
- BeritaKampanye Kreatif Oleh Babinsa Koramil Comal Kodim Pemalang: Sosialisasi Penerimaan CABA CATA PK Gel. I TA 2026 di SMK Nusantara
- UncategorizedKantor Pertanahan Kabupaten Dairi Serahkan Eviden dan Hasil Kegiatan PTSL Tahun 2025
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia: Soal Penempatan Masih Buruk, Selain Gaji Tak Dibayar, Ada ABK Asal Pemalang Jenazahnya Dilarung Ke Laut
Alwi Assagaf 15 Oct 2025 356 Pemalang, Vokalpublika.com – Adakan Forum Group Diskusi (FGD) di Hotel Grand Wijaya Pemalang, Rabu 15 September 2025. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Harianto Suwarno menyampaikan, dalam sepuluh tahun terakhir, banyak awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal asing masih banyak yang mengalami persoalan.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, permasalahan yang sering terjadi pada anak buah kapal (ABK) Indonesia, satu diantaranya adalah gaji yang tidak dibayar, biaya penempatan yang terlalu mahal dan PHK secara sepihak.
“Bahkan ada ABK asal Pemalang yang meninggal kemudian dilarung ke dalam laut,” ungkap Harianto.
Menurutnya permasalahan tersebut terjadi karena minimnya pengawasan dan perijinan. Ia akui, jika tata kelola soal penempatan ABK masih buruk, dan yang paling fundamental adalah adanya dualisme perijinan.
“Ijin yang pertama ada di Kementrian perlindungan pekerja migran Indonesia yang ijinnya berbentuk Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), kemudian yang kedua yakni, Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang ada di Kementrian perhubungan,” ujarnya.
Lanjut Harianto menjelaskan, bahwa ijin SIUPPAK yang ada di Kementrian perhubungan, menurutnya tidak perlu, karena secara hukum, itu semua ada di perijinan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ SIP3MI.
Idealnya kalau kita mengacu pada hukum, adalah perijinan yang ada di Kementrian Perburuhan, dulu ada dari Kementerian Ketenagakerjaan yang saat dialihkan ke Kementerian Pekerja Migran Indonesia,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi atas dukungan dari Pemda Kabupaten Pemalang atas komitmennya yang kuat, akan membangun tata kelola penempatan dan bimbingan.
Selain itu, Disnaker Pemalang juga sudah memulai membangun peningkatan kapasitas di desa yang di dalamnya ada Peraturan Desa (Perdes), perlindungan yang saat ini juga sedang direncanakan untuk membuat Perbub tentang perlindungan tenaga migran Indonesia, di sektor darat dan laut.
Peserta dari FGD kali ini adalah dari perwakilan Indonesia Maritime Crewing Agents Association (IMCAA), Puncak Jaya Samudra, PT RNT dari Tegal, serikat buruh, serikat pekerja, dan ada dari perwakilan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (Prapto)
Pemalang, Vokalpublika.com – Aktivitas sejumlah warung remang-remang yang diduga beroperasi di balik bangunan liar di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, menjadi sasaran patroli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemalang. Selasa malam (14/1/2026). Penertiban dilakukan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Langkah tersebut menandai keseriusan Satpol PP, …
Pemalang, Vokalpublika.com –Keluhan wali murid dan siswa tentang menu Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul karena kualitas makanan yang tidak layak, seperti menu yang terlalu sederhana (hanya nasi putih, olahan tempe goreng tepung, bakso, buah klengkeng sebanyak tiga buah dan potongan wortel). Sehingga dinilai oleh sejumlah walimurid, menu tersebut belum memenuhi standar gizi seimbang dan tujuan …
Pemalang, Vokalpublika.com – Sejumlah siswa SDN 02 Suru Wanarata, Pemalang, menerima selebaran mengenai buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau Buku Pendamping yang ditawarkan dari pihak luar. Setiap buku dijual Rp 10.000 per judul, dengan total 9 buku, sehingga jika dibeli semua mencapai Rp 90.000 per siswa. Penawaran ini menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan sekolah dan kelengkapan …
Batam, vokalpublika.com– Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, menggelar kegiatan sosial keagamaan bagi umat Muslim di wilayah Kelurahan Batu Besar, RW 23, pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan berupa buku ayat suci Al-Qur’an, buku Yasin, dan buku Iqro yang dipusatkan di Masjid Jabal Nur Rohanelman, …
Pemalang – Dalam rangka memberikan sosialisasi serta menumbuhkan minat generasi muda untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Babinsa Koramil 04/Comal Kodim 0711/Pemalang melaksanakan kampanye kreatif penerimaan Calon Bintara (CABA) dan Calon Tamtama Prajurit Karier (CATA PK) Gelombang I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Nusantara …
Pemalang, Vokalpublika.com – Sebuah pohon beserta ranting terlihat tumbang dan berada di area tengah Jalan KH Ahmad Dahlan, Kabupaten Pemalang, pada malam hari. Senin (12/1/2026). Informasi mengenai peristiwa tersebut diketahui dari unggahan foto salah satu pengguna media sosial yang beredar di ruang digital. Dalam foto yang diunggah, tampak batang dan ranting pohon berada di badan …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
