Pemerhati Sosial dan Budaya Andi Rustono : Satpol PP Pemalang Sikat Prostitusi Jangan Tanggung, Termasuk Yang Melalui Platform Daring

Pemalang, Vokalpublika.com – Pengamat menanggapi Penegakan peraturan daerah (Perda) terkait prostitusi yang dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan represif atau razia. Menurutnya, penegakan Perda tersebut sebagai isu multidimensi yang melibatkan aspek sosial, ekonomi dan keadilan gender.

ADVERTISEMENT

Adapun landasan hukum perspektif satpol PP dan pemerintah adalah, bahwa satpol PP memiliki landasan hukum yang jelas untuk menegakkan Perda, termasuk yang berkaitan dengan ketertiban umum dan prostitusi. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014.

Razia dan penertiban sering dilakukan oleh Satpol PP ditempat-tempat yang di duga menjadi sarang prostitusi. Langkah ini bertujuan untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Namun, sering kali penegakan Perda prostitusi mengalami kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, adanya kebocoran informasi razia, serta belum optimalnya implementasi di lapangan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Satpol PP di Kabupaten Pemalang.

Andi Rustono selaku pemerhati sosial dan budaya mengatakan, dampak oprasi yang dilakukan oleh Satpol PP di tempat yang diduga dijadikan prostitusi berhasil menurunkan aktivitas prostitusi di area yang menjadi target, namun menurutnya hal itu bersifat sementara. Mereka menanggapi jika perubahan modus pelaku prostitusi menjadi terselubung tersebar dan muncul tempat baru melalui platform daring atau aplikasi yang popular dengan sebutan aplikasi ijo.

“Ada ketidakseimbangan antara anggaran yg dikeluarkan, jumlah petugas dan hasil daripada operasi pekat yang dilakukan oleh Satpol PP Pemalang,” kata tokoh masyarakat yang biasa disapa AR, Senin 13 Oktober 2025 kepada awak media melalui pesan singkat Aplikasi WhatsApp.

Untuk itu, menurut AR, harus ada tindakan yang lebih tegas, diantaranya penyegelan tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi prostitusi, serta fokus untuk penangkapan pelaku dan mucikari dengan tujuan memberikan efek jera.

Penertiban tempat prostitusi pun harus diselesaikan di satu tempat dulu, karena kalau penindakan dilakukan secara loncat-loncat ke tempat lain, itu tidak akan menghasilkan penyelesaian apa-apa.

“Satpol PP Pemalang harus bertindak tegas, mengingat, saat ini banyak modus operandi pelaku ‘prostitusi’ ke arah yang lebih terselubung yaitu melalui platform daring,” ungkap AR.

Lanjut AR menegaskan, dalam menegakkan perda terkait prostitusi dan sebagainya. Tentu sudah menjadi kewajiban Satpol PP. Tak perlu lagi menunggu adanya informasi laporan dari masyarakat maupun desakan dari para pegiat medsos dan pemberitaan dari media. Karena itu sudah menjadi kewajibannya.

“Satpol PP harus ambil sikap tegas. Lakukan pemetaan serta gunakan siapkan data sebelum lakukan operasi. Jadi hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Segel dan tangkap pelaku serta mucikarinya. Tentu sebagai efek jera agar praktik ilegal (prostitusi) tidak terulang kembali,” tutup AR. (Al Assagaf).

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)