Home » Berita » Janji 5.000 Lapangan Kerja Belum Terpenuhi, Mahasiswa: Warga Malah Didorong Jadi TKI Berisiko

Janji 5.000 Lapangan Kerja Belum Terpenuhi, Mahasiswa: Warga Malah Didorong Jadi TKI Berisiko

admin 04 Jun 2025 824

KARIMUN, Vokal Publika — Janji Bupati dan Wakil Bupati Karimun untuk menciptakan 5.000 lapangan kerja baru masih menjadi sorotan publik. Alih-alih membuka peluang kerja yang layak di daerah, pemerintah daerah justru dianggap mendorong warga untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri — sebuah pilihan yang dinilai penuh risiko, terutama bagi kalangan muda dan kurang informasi.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang asal Karimun, menyampaikan keprihatinannya terhadap langkah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun yang membuka lowongan kerja ke sektor restoran di Malaysia.

“Sektor restoran di Malaysia bukan termasuk sektor formal yang diatur dalam regulasi penempatan TKI. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, warga yang berangkat sangat rentan terhadap eksploitasi, upah yang tidak sesuai, dan tidak adanya jaminan sosial,” ujar Okta saat dihubungi Vokal Publika, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, program seperti ini bertolak belakang dengan janji politik kepala daerah yang pada masa kampanye berkomitmen membuka ribuan lapangan kerja baru di Kabupaten Karimun.

Baca juga:  Kolaborasi Lintas Negara antara Singapura dan Batam Menggalang Dana Melalui Inisiatif Cake Lapis Festif

“Janji Bupati dan Wakil Bupati Karimun untuk menciptakan 5.000 lapangan kerja sangat kami apresiasi, namun hingga kini belum terlihat wujud nyatanya di lapangan. Justru pemerintah memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan skema yang belum transparan,” kata Okta.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan regulasi yang kuat dalam setiap proses penempatan tenaga kerja migran, khususnya di sektor informal. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan kerja ke luar negeri sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi angka pengangguran.

“Menjadi TKI bukanlah kesalahan, tapi negara dan daerah memiliki tanggung jawab memastikan keselamatan dan hak-hak pekerja terpenuhi. Jangan jadikan masyarakat, terutama anak muda, sebagai korban dari sistem yang tidak siap,” tegasnya.

Masyarakat Menunggu Kepastian

Baca juga:  Proyek Galangan Kapal di Pesisir Durai Disorot : Reklamasi Tanpa Izin, Ekosistem Laut Terancam, Nelayan dan Warga Jadi Korban

Di tengah situasi ekonomi yang masih belum stabil, masyarakat Karimun berharap janji penciptaan 5.000 lapangan kerja bukan hanya sebatas angka kampanye. Banyak warga, khususnya generasi muda, menantikan hadirnya industri baru, investasi daerah, dan pelatihan keterampilan yang bisa membuka jalan kerja berkelanjutan di wilayah sendiri.

Sebagian warga mengungkapkan keinginan untuk bekerja di luar negeri bukan karena pilihan utama, melainkan karena keterbatasan akses pekerjaan di dalam daerah.

“Kalau di Karimun ada kerja yang layak, siapa yang mau jauh-jauh ke luar negeri dengan risiko tinggi?” ujar salah satu warga Kecamatan Meral yang enggan disebut namanya.

Publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memenuhi janjinya dan menciptakan iklim kerja yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Karimun.

Baca juga:  Kemenko Polkam Dorong Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepatan Pembangunan di Kaltim

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Sungai Suso Dicabik, Forkopimda ‘Dicuekin’Dugaan Uang Ketuk Pintu Bikin PETI Bajo Barat “Aman””

Redaksi

27 Aug 2026

LUWU, volalpublika.com— Surat kesepakatan itu baru berumur empat hari. Bertanggal 22 Agustus 2026, dokumen berkop Bupati Luwu itu ditandatangani delapan pimpinan Forkopimda, termasuk Bupati H. Patahudding dan Kapolres Luwu. Isinya tegas, menolak dan menindak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat. ADVERTISEMENT Tapi di lapangan, jauh di bantaran Sungai Suso dan lereng-lereng curam …

Jaksa Garda Desa, Diperkuat Kawal Program Prioritas Nasional di Kepri

Redaksi

27 Aug 2026

Tanjungpinang,Vokalpublika.com Kegiatan Optimalisasi Jaga Desa serta Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepulauan Riau digelar di Ballroom Hotel Bintan Agro Resort, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (26/08/2026). ADVERTISEMENT Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) diperkuat untuk mendukung pengawalan program prioritas nasional, khususnya Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Jaga Indonesia Pintar. …

Presiden Prabowo Cek Dapur Lapangan Polri dan Water Treatment di Posko Pengungsian Danga

Redaksi

27 Aug 2026

Nagekeo, NTT — Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo mengunjungi Posko Pengungsian Terpadu di Lapangan Berdikari, Danga, Kabupaten Nagekeo, dalam rangka meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo. ADVERTISEMENT Kunjungan Presiden RI tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana berjalan secara optimal, …

Apel Gebrak, Zulhas Apresiasi Langkah Berani Wali Kota Bekasi dalam Upaya Pengurangan Sampah di Bantargebang.

Redaksi

26 Aug 2026

Bekasi, vokapublika.com- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam mempercepat penanganan persoalan sampah melalui pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bantargebang. ADVERTISEMENT Zulhas menilai, groundbreaking pembangunan PSEL menjadi langkah strategis di sisi hilir untuk mengurangi beban pengelolaan sampah …

Kejati Kalbar Klarifikasi Hibah Gedung Parkir, Tegaskan Transparansi dan Kepentingan Masyarakat

Redaksi

26 Aug 2026

Pontianak, vokalpublika.com— Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat memberikan klarifikasi terkait pembangunan gedung parkir dan fasilitas penunjang pelayanan yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. ADVERTISEMENT Klarifikasi tersebut disampaikan Kepala Kejati Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan, didampingi Koordinator Hendri, SH., MH., menyusul adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat. Aspirasi tersebut disampaikan …

Sambut HUT TNI dan Kodam IV/Diponegoro, Dandim Pemalang Pimpin Karya Bakti Bersama Warga Comal

Alwi Assagaf

26 Aug 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Komandan Kodim (Dandim) 0711/Pemalang, Letkol Inf. Edy Wibowo, memimpin langsung aksi Karya Bakti TNI di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (26/8/2026). Kegiatan gotong royong ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81 dan HUT Kodam IV/Diponegoro ke-76. ADVERTISEMENT ​Letkol Inf. Edy Wibowo menegaskan, aksi bersih …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x