- BeritaDunia Pendidikan di Pemalang Kembali Dihebohkan Dugaan Kongkalikong Surat Penawaran Sampul dan Map Raport
- BeritaDua Kadis Mundur, Projo Karimun : Bukti Lemahnya Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karimun
- BeritaKodim 0711/Pemalang Gelar Doa Bersama Peringati HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025
- BeritaWarga Optimis Desa Seppong Timur Akan dimekarkan .
- BeritaPernyataan KONi Menyesatkan Publik, Exco Askab PSSI Pemalang : Semangat Kami Masih Menyala Untuk Kebangkitan PSIP
- BeritaWarga RW 21 Kabil Kecewa, Pasar Malam Dinilai Abaikan RT/RW
Pemkab Karimun Dinilai Tak Boleh Cuci Tangan Soal Tambang Bermasalah
Redaksi 29 Sep 2025 433 Karimun, vokalpublika.com – Polemik tambang bermasalah di Kabupaten Karimun kembali menyeruak. Meski kewenangan utama penerbitan dan pencabutan izin tambang ada di pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, bukan berarti Pemkab Karimun bisa lepas tangan begitu saja.
Ketua DPC Projo Karimun, Wisnu Hidayatullah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis yang tidak bisa diabaikan.
“Meskipun tidak punya kewenangan langsung mengeluarkan atau mencabut izin, pemerintah kabupaten tetap punya tanggung jawab moral dan administratif. Mereka bisa mengawasi tata ruang, memastikan kegiatan tambang tidak merusak ekosistem, serta menampung laporan masyarakat,” tegas Wisnu.
Menurutnya, ada beberapa aspek yang seharusnya bisa dijalankan Pemkab Karimun. Pertama, pengawasan lingkungan dan tata ruang. Pemkab memiliki perangkat untuk memastikan kegiatan tambang tidak melanggar rencana tata ruang daerah, dan sesuai dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
Kedua, koordinasi dengan masyarakat lokal, khususnya nelayan dan warga pesisir yang seringkali menjadi pihak paling terdampak. “Pemkab adalah pintu pertama. Kalau ada kerusakan lingkungan, abrasi, atau dampak lain, masyarakat pasti larinya ke pemerintah kabupaten. Jadi wajar kalau publik menuntut sikap tegas,” tambah Wisnu.
Selain itu, Pemkab juga bisa memberi rekomendasi teknis dan laporan resmi ke provinsi atau Kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti. Ditambah lagi, ada instrumen perizinan turunan seperti izin lingkungan, jalan akses, hingga pajak daerah, yang sebenarnya bisa dijadikan alat kontrol tambahan terhadap aktivitas tambang.
Namun, Wisnu menyoroti adanya “celah” yang membuat Pemkab seolah-olah tak berdaya.
“Sering kali alasan yang muncul: izin ada di pusat, jadi daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau Pemkab diam saja, itu bisa ditafsirkan sebagai menutup mata. Pertanyaannya, apakah benar tidak punya daya, atau ada kepentingan politik-ekonomi tertentu yang membuat mereka memilih diam?” sindirnya tajam.
Ia mengingatkan, kewenangan memang bertingkat: pusat bisa memberi sanksi dan menghentikan tambang, tapi daerah wajib menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif. “Kalau benar ada abrasi, rusaknya ekosistem, atau keresahan masyarakat, Pemkab harus berani lapor resmi, keluarkan rekomendasi, bahkan menggandeng aparat penegak hukum seperti KLHK, Gakkum, atau kepolisian,” tegas Wisnu.
Kritik keras ini menjadi pengingat bahwa keberadaan tambang bermasalah di Karimun bukan sekadar soal izin, tetapi soal keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Pemalang, Vokalpublika.com – Sebuah kasus dugaan kongkalikong surat sakti untuk meluluskan penawaran sampul dan map raport mencuat ke publik. Surat yang diduga berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini diduga digunakan untuk memuluskan praktik penjualan sampul dan map raport di sekolah-sekolah. Menurut sumber yang dekat dengan kasus ini, surat penawaran atau surat rekomendasi …
Karimun, vokalpublika.com – Publik Karimun dikejutkan dengan mundurnya dua pejabat eselon II atau Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Karimun. Pejabat pertama adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Fajar Horison Abidin, yang baru sebulan dilantik pada 3 September 2025 lalu setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Baperlitbang. Disusul kemudian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan …
Pemalang,Vokalpublika.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025 yang mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, Kodim 0711/Pemalang menggelar doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Makodim 0711/Pemalang, Sabtu (4/10/2025) sore. Kegiatan doa bersama dipimpin oleh Ustadz PNS Wasrun dan diikuti personel Kodim 0711/Pemalang baik militer maupun PNS. …
Belopa, vokalpublika.com— Warga Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara Kab Luwu menggelar Musyawarah Khusus membahas rencana pemekaran wilayah Desa Seppong Timur, Acara yang berlangsung di Mesjid Nurul Auliya Dusun Batu Papang ini menjadi tonggak awal dalam upaya meningkatkan pelayanan dan percepatan pembangunan di wilayah desa. Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, perwakilan masing masing dusun …
PEMALANG, Vokalpublika.com — Polemik mengenai keikutsertaan PSIP Pemalang dalam kompetisi Liga 4 Jawa Tengah tahun 2025 memanas setelah pernyataan Sekretaris KONI Kabupaten Pemalang, E.K. Nugroho, menyebut bahwa absennya PSIP disebabkan nihilnya dukungan anggaran dari KONI. Namun, pernyataan itu langsung dibantah tegas oleh Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Pemalang yang menilai informasi tersebut tidak berdasar karena regulasi …
Batam, vokalpublika.com – Warga RW 21 Kelurahan Kabil menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelola pasar malam yang dinilai tidak menghargai perangkat RT/RW setempat. Pasalnya, izin pelaksanaan kegiatan disebut hanya melalui kelurahan tanpa melibatkan pengurus wilayah di RW 21. Kekecewaan ini mencuat setelah warga mempertanyakan dasar izin pasar malam tersebut. Menurut warga, pihak pengelola bahkan membawa-bawa nama institusi …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
Karimun, vokalpublika.com – Seorang pria bernama Jantro Butar–Butar dilaporkan ke Polres Karimun atas dugaan menyalahgunakan profesi sebagai pengacara atau advokat tanpa legalitas resmi. Laporan ini dilayangkan oleh Ronald Reagan Baringbing, S.H. bersama rekannya Patas Sulaiman Rambe, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Joni alias Acun, korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara ini bermula …
