Tanpa Uji Laboratorium? Proyek Jalan Rp52 Miliar di Gunungsitoli Diduga Langgar Standar

Gunungsitoli, vokalpublika.com – Proyek peningkatan struktur jalan provinsi ruas Gunungsitoli–Afia di Kota Gunungsitoli, yang menelan anggaran Rp52,24 miliar dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dan dikerjakan oleh PT Mitra Agung Indonesia, menuai sorotan publik. Pasalnya, material yang digunakan diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

Pantauan di lokasi, material dasar timbunan jalan terlihat bercampur lumpur. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian material disebut-sebut langsung diambil dari salah satu hulu sungai di wilayah Nias Utara yang belum jelas izin quarry-nya. Kondisi ini memunculkan dugaan pekerjaan tidak mengikuti standar teknis konstruksi jalan.

Saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Ferri Sianipar, enggan memberikan komentar terkait kelayakan material maupun hasil uji laboratorium. Hingga berita ini diturunkan, pihak PPTK belum memberikan penjelasan resmi.

Ketua Pimpinan Wilayah Kepulauan Nias LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Helpin Zebua, menegaskan penggunaan material dalam proyek jalan provinsi seharusnya mengikuti regulasi yang berlaku.

“Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp52 miliar itu wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menegaskan penyelenggaraan konstruksi harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan mutu. Pasal 6 PP Nomor 22 Tahun 2020 juga mengatur bahwa setiap penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi standar teknis dan spesifikasi yang ditetapkan,” ujar Helpin, Sabtu (13/9/2025).

Ia menambahkan, ketentuan serupa juga tercantum dalam Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan.

“Sudah jelas diatur bahwa bahan material yang digunakan harus melalui pengujian laboratorium dan memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) atau standar teknis konstruksi lainnya. Bila material tidak sesuai standar, maka pekerjaan berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.

Lebih jauh, Helpin juga menyinggung aspek hukum apabila dugaan penyimpangan benar terjadi.

“Jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi, maka selain melanggar ketentuan teknis, hal ini juga dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Pasal 86 UU Jasa Konstruksi menyebut penyedia jasa yang tidak memenuhi ketentuan mutu dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Bahkan, jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran, bisa dijerat dengan UU Tipikor yang ancamannya pidana penjara dan denda,” jelas Helpin.

Menurutnya, pengujian laboratorium merupakan hal wajib untuk memastikan material yang digunakan layak dan aman. Ia juga menegaskan tanggung jawab pengawasan berada pada Dinas PUPR Provinsi Sumut sebagai penyelenggara jalan provinsi.

Hingga kini, pihak terkait, khususnya PPTK proyek, belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut.

(Deni Zega)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)